Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Bukan PKI Dalang G30S, Ini 5 Versi Pelaku Peristiwa 1965, Ada Soeharto dan CIA
Bagikan:
Penulis: Raihan Immaduddin
Ringkasan Berita
Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Indonesia menyimpan beragam versi mengenai pihak yang terlibat, dengan narasi resmi yang menempatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang utama, namun kajian sejarah menunjukkan lima versi berbeda yang melibatkan konflik internal Angkatan Darat, keterlibatan Presiden Soekarno, Soeharto, serta kepentingan CIA. Penelitian pasca-Reformasi lebih terbuka terhadap alternatif narasi, menegaskan bahwa G30S tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari satu pelaku tunggal, melainkan merupakan pertemuan berbagai kepentingan politik yang kompleks.
Brigjen Soepardjo, Komandan TNI Divisi Kalimantan Barat yang disebut punya peran penting dalam peristiwa Gerakan 30 September. (Dok. Istimewa)
JAKARTA, AFU.ID — Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 hingga kini memiliki sejumlah versi mengenai pihak yang berada di baliknya. Narasi yang paling lama dikenal menempatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang tunggal, tetapi berbagai kajian sejarah kemudian menggugat dan mengajukan teori lain. Sedikitnya ada lima versi utama yang mengaitkan G30S dengan PKI, konflik internal Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, dan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat.
Perbedaan pandangan itu tidak hanya muncul dari perbedaan penafsiran atas siapa yang menjalankan gerakan, tetapi juga dari sumber dan konteks politik yang digunakan untuk membaca peristiwa 1965. Pada masa Orde Baru, versi yang menempatkan PKI sebagai dalang menjadi narasi resmi dan disebarkan melalui buku sejarah, Buku Putih, hingga film Pengkhianatan G30S/PKI. Setelah Reformasi, sejumlah penelitian dan buku sejarah relatif lebih terbuka terkait alternatif narasi siapa yang bertanggungjawab atas tewasnya 10 anggota TNI tersebut.
PKI Dalang G30S
Versi pertama menempatkan PKI sebagai pihak yang merancang dan mengeksekusi G30S untuk merebut kekuasaan Soekarno. Pandangan ini dikembangkan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh melalui buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia yang terbit pada 1968. Buku tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan narasi sejarah Orde Baru mengenai G30S dan turut menjadi rujukan film Pengkhianatan G30S/PKI.
Narasi tersebut tidak berhenti pada buku sejarah, tetapi juga diperkuat melalui Buku Putih Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia yang digunakan di sekolah pada masa pemerintahan Soeharto. Penambahan kata “PKI” di belakang G30S menegaskan posisi narasi tersebut bahwa partai itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas gerakan. Namun, teori ini kemudian diperdebatkan oleh penelitian yang mempertanyakan keterlibatan PKI sebagai organisasi secara keseluruhan.
Versi kedua melihat G30S sebagai bagian dari pertentangan di dalam tubuh Angkatan Darat. Benedict Anderson dan Ruth McVey mengembangkan pandangan tersebut melalui A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia atau Cornell Paper. Versi ini diperkuat juga oleh seorang Indonesianis asal Australia, Harold Crouch, yang menyebut adanya perbedaan sikap antarfaksi perwira Angkatan Darat menjelang 1965. Kedua kelompok tersebut sama-sama menentang PKI, tetapi memiliki perbedaan sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno.
Dalam penjelasan Ruth McVey, persaingan di tubuh militer menjadi bagian penting untuk memahami munculnya G30S dan sasaran gerakan terhadap sejumlah perwira. Faksi yang dikaitkan dengan Ahmad Yani digambarkan lebih dekat dengan Soekarno, sedangkan kelompok lain menentang arah politik yang disebut Soekarnoisme. Dari sini muncul analisis bahwa gerakan tersebut tidak semata-mata dapat dijelaskan sebagai operasi yang dikendalikan satu organisasi politik.
Soekarno Terlibat
Versi ketiga mengaitkan Presiden Soekarno dengan G30S dan menempatkannya sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perubahan kekuatan politik di tubuh Angkatan Darat. Pandangan tersebut muncul dalam sejumlah buku, antara lain karya Victor M. Fic, Antonie C.A. Dake, dan Lambert Giebels. Buku-buku tersebut kemudian mendapat bantahan, termasuk melalui penerbitan Bung Karno Difitnah oleh Yayasan Bung Karno pada 2006.
Teori tersebut tidak berdiri tanpa perdebatan karena keterlibatan Soekarno juga ditolak oleh pihak yang membela dirinya. Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut, sejumlah buku yang menempatkan Soekarno sebagai dalang berkaitan dengan upaya de-Sukarnoisasi. Karena itu, teori ini tetap ditempatkan sebagai salah satu interpretasi sejarah yang diperdebatkan, bukan satu-satunya penjelasan mengenai G30S.
Versi keempat menyoroti posisi Soeharto sebelum dan sesudah G30S sebagai dasar munculnya teori mengenai keterlibatannya. Kolonel Abdul Latief menyatakan telah memberi tahu Soeharto mengenai rencana gerakan pada 28 September 1965 dan kembali menyampaikan informasi tersebut beberapa jam sebelum operasi berlangsung. Kesaksian itu menjadi salah satu pijakan bagi teori yang kemudian dikenal sebagai analisis “kudeta merangkak”.
Analisis tersebut tidak hanya melihat peristiwa pada malam 30 September, tetapi juga rangkaian perubahan politik hingga Maret 1966. Soebandrio, dalam Kesaksianku tentang G30S, menggambarkan proses tersebut sebagai beberapa tahap yang mencakup tersingkirnya sejumlah jenderal, pembubaran PKI, penangkapan menteri yang loyal kepada Soekarno, hingga peralihan kekuasaan kepada Soeharto.
CIA Disebut Punya Kepentingan
Versi kelima menghubungkan G30S dengan kepentingan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Akademisi asal Amerika Serikat (AS), Peter Dale Scot, menulis tentang hubungan CIA dengan sejumlah perwira Angkatan Darat serta kepentingan AS untuk mencegah Indonesia semakin dekat dengan komunisme. Teori tersebut juga menyebut adanya hubungan antara kepentingan politik Amerika Serikat dan perkembangan kekuatan anti PKI di Indonesia.
Dalam bukunya, John Roosa mencatat adanya bantuan perangkat komunikasi kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), sedangkan sumber lain membahas dugaan dukungan dana serta pemberian informasi mengenai tokoh-tokoh PKI. Rangkaian informasi itu menjadi dasar bagi teori yang menempatkan CIA sebagai salah satu unsur asing yang disebut memiliki kepentingan dalam pergolakan politik Indonesia 1965.
Di luar lima versi tersebut, terdapat pandangan bahwa G30S tidak dapat dijelaskan melalui satu pihak sebagai pelaku tunggal. Dalam pidato Nawaksara, Soekarno menyebut tiga unsur yang menurutnya berkaitan dengan peristiwa tersebut, yakni pimpinan PKI yang “keblinger”, subversi Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme (Nekolim), serta oknum yang tidak bertanggung jawab. Pandangan itu menggambarkan G30S sebagai pertemuan beberapa kepentingan, bukan hasil satu kekuatan saja. (RAI)
