Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji Digelar, KPK Siap Pertahankan Status Tersangka Yaqut

Jakarta, Afu.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kehadiran tim Biro Hukum dalam sidang praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 3 Maret 2026.

"Hari ini, KPK melalui tim Biro Hukum akan hadir pada sidang praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa 3 Maret 2026. 

Kehadiran lembaga antirasuah pada sidang yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB tersebut bertujuan untuk mempertahankan keabsahan proses penyidikan, yang kini telah diperkuat oleh bukti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah menerima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK," jelasnya.

Temuan hitungan resmi itu menjadi landasan kuat penyidik bahwa manipulasi pengelolaan kuota haji telah masuk ke dalam ranah pidana yang wajib dipertanggungjawabkan.

"Artinya kuota haji tidak hanya masuk dalam lingkup keuangan negara, tapi atas perbuatan melawan hukum para pihak dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara," tegas Budi.

Sebagai informasi, Yaqut tercatat mendaftarkan gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari lalu.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka meski keduanya hingga kini belum ditahan. (*)