Pos Indonesia dan LEN Masuk Radar BPKP, Indikasi Fraud Diusut

JAKARTA, AFU.ID — Indikasi fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan mencuat di dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pos Indonesia dan PT Len Industri. Menyusul temuan awal tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan untuk menelusuri potensi penyimpangan yang berisiko menimbulkan kerugian negara. 

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, timnya telah masuk melakukan pemeriksaan terhadap kedua perusahaan tersebut. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan pengawasan terhadap sejumlah BUMN lain yang memiliki persoalan serupa. "Beberapa hal terungkap misalnya yang masalah, ya ada beberapa BUMN, misalnya di PT Pos Indonesia, LEN, dan sebagainya kami sedang masuk sekarang," kata Ateh dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Ateh mengungkapkan BPKP juga mendampingi proses perampingan atau streamlining sekitar 200 BUMN yang dilakukan Danantara. Menurutnya, sebagian besar perusahaan tersebut memang mengalami kerugian, tetapi terdapat sejumlah kasus yang memerlukan perhatian lebih karena diduga mengandung unsur fraud. Ia menyebut ada perusahaan yang sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, namun masih membebani negara dengan pembayaran gaji direksi dan komisaris.

Ateh bahkan mengibaratkan kondisi sejumlah perusahaan itu sebagai "sudah meninggal tapi belum dikubur" sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh, termasuk terkait pencatatan keuangan dan langkah cut loss. Sorotan terhadap persoalan tersebut sebelumnya disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi. Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti keberadaan BUMN yang secara operasional sudah tidak berjalan, tetapi masih menghabiskan anggaran negara untuk membayar direksi maupun komisaris. 

Sorotan terhadap PT Pos Indonesia dan PT Len Industri juga bukan tanpa alasan. PT Len Industri sebelumnya tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023. Sementara itu, PT Pos Indonesia sedang menghadapi dugaan rekayasa laporan keuangan yang kini diaudit Danantara bersama sejumlah pemangku kepentingan. Kasus tersebut turut menjadi perhatian setelah Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengundurkan diri hanya sekitar tiga bulan sejak menjabat. (RAI)