Pelimpahan Berkas Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Dituding Langkah Awal Penyelamatan Kelompok Besar

JAKARTA, AFU.ID — Keputusan mundur yang diambil eks Jampidsus Febrie Adriansyah diambil hanya beberapa jam setelah ia mengaku masih mendapat tugas dari lembaganya. Selagi masih terngiang pernyataan itu, polisi mengumumkan Febrie Adriansyah tersangka dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian dengan cepat berkas perkaranya dilimpahkan dari tangan polisi ke kejaksaan. Bukan karena berkasnya P21, melainkan untuk “menjaga sinergitas antarlembaga”.

Sumber AFU.ID mencurigai rangkaian keanehan tersebut merupakan bagian dari skenario tingkat dewa untuk menyelamatkan Febrie. Sebuah anomali ketika penyidikan sebuah kasus diserahkan ke pihak yang berkasus. “Jangan sampai rakyat dibohongi,” katanya.

Perkara ini sudah terlanjur over exposed, maka harus ada cara sedikit memutar untuk menghindari sorotan publik. Langkah pertama, Febrie mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Pengunduran diri ini cukup aneh, karena tidak diumumkan yang bersangkutan, melainkan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung, itu pun hanya melalui video.

Sumbar itu menyebut, pengumuman via pihak ketiga (Kapuspenkum) ini agar Febrie tidak jatuh dalam serbuan wartawan yang pertanyaannya bisa kemana-mana. "Febrie itu kondisi emosionalnya sedang rentan, defensif, atau bahkan panik,” katanya. Pengumuman itu dibuat sehalus mungkin, sama sekali tidak menyinggung kasusnya. Tidak ada kata “korupsi”, “TPPU”, “kesalahan”, atau “pemecatan”. Struktur narasi Kapuspenkum dapat dipahami seolah-olah keinginan sendiri yang dihormati.

Pengumuman pengunduran diri pada hari libur menjadi bagian taktik mengaburkan perhatian media yang berlebihan. "Dirilis di akhir pekan saat redaksi media kekurangan staf, sehingga mengurangi respons cepat dan investigasi mendalam," ujarnya.

Fragmen kuncinya adalah langkah penyelamatan. Febrie ditetapkan tersangka dengan cara yang didesain prematur. "Bagaimana dia bisa ditersangkakan tanpa diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi? Kalau dipraperadilankan kemungkinan Febrie menang," ujar sumber tersebut.

Gongnya, kepolisian malah menyerahkan penanganan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Maka kendali penuh ada di tangan jaksa. Penyerahan polisi ke kejaksaan memicu tanda tanya besar, kenapa polisi memulai lalu mengakhiri begitu saja. Spekulasi berkembang, apakah kompensasinya Kejaksaan tak akan menyentuh petinggi Polri dalam kasus korupsi di BGN?

Polisi sendiri tidak mau berkonfrontasi lebih lanjut dengan TNI yang dari awal sudah mengamankan rumah Febrie dan telah “mengintimidasi” Mapolda Metro Jaya. Lantas kemudian bagaimana nasib Febrie Adriansyah pasca perang gajah ini? “Bisa saja malah dapat reward. Misalnya dijadikan Wakil Jaksa Agung, karena pejabat saat ini (Prof. Dr. Asep N. Mulyana) statusnya masih pelaksana tugas," pungkas sumber tersebut.

MAR