Muktamar NU Dilaporkan ke KPK, Ketua PCNU Sekadau Bongkar Dugaan Politik Uang Pemilihan Rais Aam

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Saat ini, berkas yang diserahkan pelapor masih dalam tahap verifikasi dan telaah awal. KPK belum menyimpulkan adanya tindak pidana dalam laporan tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tahapan awal dilakukan melalui telaah dan pengumpulan informasi pendukung. Hasil proses tersebut akan menentukan tindak lanjut yang diambil lembaga antirasuah. KPK juga belum membuka materi laporan kepada publik. "Benar, ada laporan tersebut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (08/10/2026).

Menurut Budi, identitas pelapor maupun rincian laporan masih dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, KPK tidak menjelaskan lebih jauh isi dokumen yang telah diterima. Seluruh informasi masih berada dalam proses pemeriksaan internal. KPK juga belum mengumumkan adanya penyelidikan maupun penyidikan.

Laporan tersebut diajukan sejumlah pengurus PCNU Sekadau yang mendatangi kantor KPK. Selain menyerahkan dokumen, pelapor juga mengaku membawa sejumlah bukti pendukung. Aduan itu berkaitan dengan dugaan adanya pengondisian suara dalam pemilihan Rais Aam. Dugaan tersebut muncul dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU yang berlangsung pada Agustus 2026.

Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto, mengatakan pihaknya menyerahkan seluruh dokumen yang dianggap berkaitan dengan laporan tersebut. Bukti yang dibawa disebut mencakup kronologi hingga dokumen perjalanan delegasi. Pelapor juga mengaku menyerahkan sejumlah uang yang disebut pernah diterima. Seluruh barang tersebut telah diserahkan kepada KPK. "Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima," ujar Bagus Fitrianto.

Bagus mengklaim terdapat sejumlah pengurus cabang lain yang siap mengambil langkah serupa. Namun hingga kini laporan yang telah dikonfirmasi KPK berasal dari PCNU Kabupaten Sekadau. KPK sendiri masih fokus melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah masuk. Belum ada kesimpulan yang dikeluarkan lembaga antirasuah terkait laporan tersebut.

Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelumnya membantah adanya praktik politik uang selama pelaksanaan muktamar. PBNU juga membantah adanya intervensi pihak luar dalam proses pemilihan pimpinan organisasi. Sementara itu, KPK menegaskan seluruh laporan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Perkembangan penanganan perkara akan bergantung pada hasil telaah awal yang sedang berjalan. (RHU)