Kasus Serangan Andrie Yunus, YLBHI Desak Presiden Bentuk Tim Investigasi Independen

JAKARTA, AFU.ID — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak Presiden Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus percobaan pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus.

"Desakan kami dari Tim Advokasi untuk Demokrasi itu juga kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim investigasi independen dengan berkonsultasi kepada pendamping dan keluarga korban," ujar perwakilan YLBHI Aff Abdul Qoyim di Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.

Pembentukan tim independen tersebut dinilai krusial untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif dan menyeluruh. Langkah ini juga bertujuan memastikan seluruh pelaku, termasuk dalang utama, dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya hambatan dari pihak-pihak tertentu.

"Serta memastikan keseluruhan pelaku dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan," jelas Aff.

Selain kepada Presiden, tim advokasi juga menuntut Kapolri menginstruksikan jajaran Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat agar segera mengungkap kasus penyerangan ini secara akuntabel. Kejaksaan Agung pun didesak untuk mengakomodasi konstruksi pasal percobaan pembunuhan berencana guna menjerat aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

"Guna mengakomodir konstruksi Pasal 459 juncto Pasal 17 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, serta turut menjangkau aktor intelektual dari tindak pidana ini," terangnya.

Lebih lanjut, YLBHI meminta Komnas HAM untuk proaktif melakukan pemantauan dan segera menerbitkan keputusan yang menetapkan Andrie Yunus secara resmi sebagai pembela hak asasi manusia. Status tersebut sebenarnya telah dimohonkan sejak korban mengawal aksi penolakan RUU TNI pada 15 Maret 2025 lalu.

"Secepatnya mengeluarkan keputusan Andrie Yunus sebagai pembela hak asasi manusia yang telah dimohonkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi sejak peristiwa aksi penolakan pembahasan terhadap RUU TNI di Hotel Fairmont," tambah Aff.

Terakhir, perlindungan maksimal juga dituntut dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keamanan fisik maupun privasi korban, keluarga, saksi, hingga tim pendamping hukum harus dijamin penuh oleh negara hingga perkara ini tuntas di pengadilan.

"Untuk memastikan keamanan dan privasi korban, keluarga korban, saksi, serta pendamping hingga kasus ini benar-benar selesai diusut tuntas dan tidak ada lagi risiko ancaman," pungkasnya. (*)