Motor Listrik MBG Jadi Rongsokan Tanpa Baterai, Ribuan Unit Teronggok di Tempat Sampah

JAKARTA, AFU.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Agung memastikan video viral yang memperlihatkan deretan motor listrik terbengkalai di lahan terbuka tidak terkait dengan kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendaraan yang terlihat dalam rekaman tersebut juga dipastikan bukan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional BGN.

Video yang ramai beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah motor listrik bergaya trail terparkir di area terbuka yang dipenuhi debu dan material bangunan. Dalam narasi yang menyertai unggahan tersebut, kendaraan itu disebut sebagai motor operasional program MBG yang terbengkalai di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Setelah dilakukan pengecekan, BGN menyatakan motor yang terekam dalam video memiliki karakteristik berbeda dengan kendaraan hasil pengadaan program MBG tahun 2025. Penegasan serupa disampaikan Kejaksaan Agung yang memastikan kendaraan tersebut tidak berkaitan dengan perkara korupsi pengadaan motor listrik operasional BGN. “Kami pastikan itu bukan barang bukti terkait BGN. Dan semua motor pengadaan BGN ada di dalam gudang. Dari ciri-ciri sangat berbeda,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, Senin, (19/10/26).

Kejaksaan Agung menyatakan kendaraan yang menjadi objek pengadaan masih berada di lokasi penyimpanan yang telah didata dan diawasi selama proses penyidikan berlangsung. Klarifikasi tersebut muncul di tengah bergulirnya perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional BGN tahun 2025–2026. Perkara itu ditangani secara koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer karena melibatkan seorang perwira TNI aktif yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, proyek tersebut mencakup pengadaan 19.269 unit motor listrik yang terdiri atas 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan, mulai dari penentuan penyedia hingga spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan.

Penyidikan juga menemukan sebanyak 5.585 unit motor listrik dalam proyek tersebut tidak dilengkapi baterai. Selain itu, kendaraan yang diserahkan belum memiliki pelat nomor kendaraan dinas sehingga belum dapat digunakan maupun dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, dugaan korupsi dalam proyek pengadaan motor listrik operasional BGN menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp863,8 miliar. Hingga saat ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilimpahkan ke tim penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani proses persidangan.

Program pengadaan tersebut semula dirancang untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun perkara pengadaan motor listrik operasional BGN kini telah memasuki tahap penuntutan setelah lima tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. (RHU)