Berapa Parliamentary Threshold yang Ideal? PDIP: Ditentukan Lewat Dialog dan Kajian Mendalam

JAKARTA, AFU.ID — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, penentuan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal tak boleh secara sepihak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa penentuannya harus lewat mekanisme dialog dengan partai politik (parpol) lain.

Hasto Kristiyanto bahkan menyebut parpol nonparlemen harus terlibat dan pembahasannya berbasis pada kajian mendalam.

Ia menyatakan, perjalanan pemilihan umum (pemilu) di era reformasi telah membentuk preferensi politik rakyat yang semakin kuat.

Oleh karena itu, penentuan ambang batas pun harus bisa mencerminkan realitas tersebut.

“Berapa angka yang ideal, itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

“Hal ini mengingat era reformasi telah menghasilkan beberapa kali pemilu, sehingga preferensi rakyat terhadap partai politik seharusnya semakin solid,” sambungnya.

Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, parliamentary threshold berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan efektivitas penyelenggaraan negara.

Hal tersebut untuk mendorong konsolidasi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar pemerintahan berjalan lebih stabil.

Ia lantas mengenang kembali awal masa reformasi ketika keran demokrasi terbuka lebar, yang ditandai dengan banyaknya jumlah kontestan pemilu.

“Pada awal reformasi, partai politik diberikan ruang luas untuk berkembang, sehingga pemilu pertama diikuti oleh 48 partai politik,” tutur Hasto Kristiyanto.

Kendati setiap parpol mempunyai kepentingan masing-masing terkait besaran angka, Sekjen PDIP ini menekankan bahwa ambang batas adalah mekanisme bagi rakyat untuk menyeleksi wakilnya, bukan sekadar instrumen kekuasaan.

Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan, PDIP berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan politik demi mencapai kesepakatan bersama.

“PDI Perjuangan berdialog dengan partai-partai lain, termasuk partai nonparlemen yang juga memiliki hak atas eksistensinya,” pungkas Hasto Kristiyanto. (ADR/FAD)