Indonesia Darurat iPhone: Menemukan Feodalisme Dalam Diri Warga Jakarta

DI BALI, warga mengantre berjam-jam demi mendapatkan seliter bensin. Di Jakarta, antrean panjang juga mengular, tetapi demi iPhone 18 Pro Max. Dua antrean ini berlangsung di negeri yang sama, di bawah bendera yang sama, dan dalam sistem ekonomi yang sama. Namun, keduanya memperlihatkan betapa timpangnya prioritas dan pengalaman hidup masyarakat Indonesia.

Pada 16 Oktober 2026, ratusan orang dikabarkan rela mengantre sejak dini hari di Grand Hyatt, Jakarta, demi mendapatkan telepon genggam keluaran terbaru Apple tersebut. Pemandangan ini mungkin dianggap sebagai perayaan teknologi, gaya hidup, atau daya beli kelas menengah. Namun, di tengah krisis BBM di Bali, bencana lingkungan di Kalimantan dan Sumatera, serta kesenjangan sosial yang belum terselesaikan, antrean itu layak dibaca lebih jauh: sebagai potret masyarakat yang semakin terbiasa hidup berdampingan dengan ketimpangan tanpa merasa perlu mempertanyakannya.

Tentu, membeli iPhone bukanlah kejahatan. Setiap orang berhak menggunakan uangnya untuk memenuhi keinginan, termasuk membeli barang mahal. Kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa setiap orang yang mengantre di Jakarta pasti tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Namun, persoalannya bukan semata-mata pada harga sebuah telepon genggam, tetapi pada kontras sosial yang dipertontonkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya.

Di Bali, antrean BBM bukanlah perburuan simbol kemewahan. Bagi pekerja, pengemudi ojek, pedagang kecil, dan pelaku usaha pariwisata, bensin merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan penghasilan. Ketika pasokan terganggu, waktu yang habis untuk mengantre dapat berarti pekerjaan yang tertunda, pendapatan yang hilang, dan kebutuhan keluarga yang terancam. Di sana, antrean adalah konsekuensi dari krisis. Di Jakarta, antrean iPhone justru menjadi bagian dari konsumsi yang direncanakan.

Perbedaan tersebut mengungkap satu persoalan mendasar: tidak semua orang memiliki kemewahan untuk memilih apa yang layak diperjuangkan. Bagi sebagian orang, telepon genggam terbaru adalah simbol pencapaian dan status sosial. Bagi sebagian lainnya, satu liter bensin menentukan apakah mereka dapat bekerja hari itu.

Fenomena ini tidak lahir dalam ruang hampa. Indonesia belum sepenuhnya melepaskan diri dari warisan feodalisme yang menempatkan status, pengakuan, dan penampilan sebagai ukuran keberhasilan. Dalam masyarakat yang masih menjadikan kepemilikan barang mahal sebagai penanda kelas, teknologi dapat berubah fungsi: dari alat komunikasi menjadi lambang kedudukan sosial. Yang dipertontonkan bukan lagi sekadar kemampuan membeli barang mewah, tetapi keinginan mendapat pengakuan.

Masalahnya menjadi lebih serius ketika budaya konsumsi tersebut berjalan beriringan dengan melemahnya kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Dalam beberapa bulan terakhir, kabut asap di Kalimantan dan Sumatera kembali mengingatkan kita pada mahalnya harga kerusakan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak harus menghadapi ancaman kesehatan, terganggunya aktivitas sehari-hari, dan ketidakpastian mengenai kualitas udara yang mereka hirup. Sementara itu, persoalan lingkungan sering kali hanya menjadi berita sesaat sebelum perhatian publik beralih ke isu berikutnya.

Di sinilah pertanyaan tentang empati warga Jakarta menjadi relevan. Bukan karena seluruh warga ibu kota tidak memiliki kepedulian, tetapi karena Jakarta adalah pusat ekonomi, media, dan pengambilan keputusan nasional semestinya mempunyai kemampuan lebih besar untuk menyuarakan persoalan yang dialami daerah lain. Jakarta tidak boleh hanya menjadi panggung kemewahan, tetapi juga ruang tempat penderitaan warga di luar pusat kekuasaan memperoleh perhatian yang layak.

Empati tidak harus diwujudkan dengan membatalkan pembelian barang mahal. Empati menuntut kesediaan untuk melihat hubungan antara kenyamanan pribadi dan persoalan publik, antara konsumsi dan tanggung jawab sosial, serta antara kemajuan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Kita boleh merayakan teknologi, tetapi tidak seharusnya menganggap kelangkaan BBM, pencemaran udara, dan penderitaan warga terdampak bencana sebagai urusan yang jauh dari kehidupan kita.

Ironisnya, kita kerap membanggakan kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan digital, tetapi masih membiarkan banyak warga berjuang memenuhi kebutuhan paling mendasar. Kemerdekaan semestinya tidak berhenti pada kebebasan membeli barang, tetapi juga bebas memperjuangkan, menyuarakan, serta merasakan penderitaan yang dirasakan oleh sesama anak bangsa.

Kita sedang mengalami persoalan yang cukup mendasar: darurat kepekaan sosial. Kita tidak perlu menghakimi mereka yang mengantre demi sebuah telepon genggam, tetapi kita patut bertanya mengapa antrean demi kemewahan dapat sorotan yang sama dengan antrean demi bahan bakar dan perjuangan warga menghirup udara bersih sering dianggap biasa. Siapa di sini yang tak peka?

Ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan seberapa cepat warganya mendapatkan teknologi terbaru. Ukurannya adalah seberapa jauh kepekaan kita mampu meraba, kebutuhan dasar apa yang tidak didapat oleh orang lain. Jika kemewahan terus dirayakan sementara penderitaan dianggap lumrah, barangkali yang paling mendesak untuk kita perbarui bukanlah iPhone, tetapi cara kita memandang sesama manusia. (EER)