Polemik Dana Lawatan Prabowo: Di Mana Batas Uang Negara dan Pribadi?

JAKARTA, AFU.ID — Polemik besarnya anggaran kunjungan luar negeri Presiden Prabowo memicu desakan transparansi terkait batasan penggunaan dana pribadi dalam perjalanan dinas Presiden. Hal tersebt disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, saat memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan mantan Wamenlu Dino Patti Djalal, Teddy menyatakan, biaya operasional perjalanan luar negeri ditanggung uang pribadi kepala negara jika sudah melewati pagu anggaran. Zainal menilai pembelaan Teddy itu, justru memantik polemik.

Dia mengatakan, perjalanan dinas yang dibiayai negara, tidak seharusnya dicampuri penggunaan dana pribadi. Karenanya, kata Zainal, publik justru membutuhkan rincian yang jelas mengenai garis batas antara domain pengeluaran negara dari APBN dan alokasi uang pribadi Presiden.

Pakar hukum tata negara ini juga menyoroti kelemahan logika Seskab yang mencoba membandingkan besaran pengeluaran perjalanan luar negeri Prabowo dengan janji nominal investasi yang masuk ke Indonesia. Tolok ukur antara kehadiran fisik seorang presiden dengan realisasi penanaman modal dinilai sangat bias dan tidak bisa dirinci kebenarannya secara matematis.

"Dari mana kita bisa memastikan bahwa investasi masuk itu adalah hasil karena ke luar negeri? Gimana cara memastikannya, emang kita bisa merinci?" ucap Zainal dikutip dari Tribunnews, Rabu (3/6/2026). 

Lebih lanjut, Zainal mengingatkan jalannya pemerintahan adalah kerja kolektif struktural yang sudah ditopang oleh jajaran kementerian hingga korps diplomatik. Tugas menjaring komitmen penanaman modal seharusnya bisa dieksekusi secara optimal oleh para pembantu presiden tanpa harus membebani anggaran dan rutinitas kepala negara.

"Kalau untuk dapat komitmen gitu emang harus mengirim presiden, kenapa tidak mengirim menteri saja, kan pemerintahan ini ada menteri luar negeri dan diplomat," pungkas Zainal.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menyebut lawatan yang dilakukan Prabowo merupakan bagian dari pergaulan internasional. Ia menyebut, Prabowo telah menekankan prinsip politik luar negeri kepadanya dengan menjaga netralitas dan memperbanyak jalinan persahabatan dengan negara-negara lain. 

"Implementasinya ataupun konsekuensinya dari ini adalah ya itu tadi kita harus hadir di banyak tempat, kita harus berkawan dengan semuanya. Istilahnya kan kita harus gaul kan gitu," ungkap Sugiono dikutip Tribunnews (3/6). 

Lebih lanjut, langkah keaktifan Indonesia di kancah internasional juga katanya merupakan amanat undang-undang. Dalam hal ini, ia mengungkapkan, Prabowo tidak bisa terlibat dalam keaktifan tersebut hanya dengan jalur konvensional dikarenakan situasi dunia saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. (NAD)