Deteksi Tuberkulosis pada Lansia Masih Lemah, Kemenkes Desak Penguatan Posyandu dan Panti Wreda

JAKARTA, AFU.ID — Gejala tuberkulosis (TB) pada lansia yang sering menyerupai tanda penuaan membuat banyak kasus terlambat terdeteksi, sekaligus membuka peluang penularan yang lebih luas di dalam rumah tangga. Kondisi ini mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat strategi deteksi aktif di posyandu lansia, panti wreda, dan layanan kesehatan primer sebagai garis pertahanan utama.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan penguatan deteksi dini menjadi mendesak karena beban TB pada kelompok usia lanjut terus meningkat. Data global tahun 2023 mencatat kelompok usia 65 tahun ke atas menyumbang 21 persen dari seluruh kasus TB dan 23 persen dari total kematian akibat penyakit ini. Tren tersebut, menurut Imran, terus naik sejak tahun 2000, bahkan di saat insiden TB secara keseluruhan justru menurun di berbagai wilayah.

"Kelompok rentan ini menghadapi hambatan struktural, stigma, bahkan kekerasan yang membuat akses ke layanan kesehatan menjadi sulit atau berbahaya," kata Imran di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Ia menjelaskan tantangan utama deteksi TB pada lansia terletak pada gejala yang tidak khas, sehingga kerap disalahartikan sebagai bagian dari proses penuaan atau gejala penyakit kronis lain. Akibatnya, diagnosis menjadi terlambat dan rantai penularan sulit diputus. Situasi ini diperparah oleh fakta hampir 40 persen lansia di Indonesia tinggal serumah bersama tiga generasi, sehingga berisiko menjadi sumber penularan bagi anak-anak dalam satu rumah tangga.

Untuk itu, Imran menegaskan strategi deteksi aktif perlu diperluas dan diperkuat langsung di titik-titik layanan yang paling dekat dengan lansia, yakni posyandu lansia, panti wreda, hingga fasilitas layanan primer. Penguatan ini, katanya, harus dibarengi dengan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan agar mampu mengenali tanda-tanda TB pada usia lanjut sekaligus mengelola polifarmasi atau penggunaan banyak jenis obat sekaligus secara aman, mengingat lansia lebih rentan terhadap efek samping obat TB dan membutuhkan pemantauan yang lebih intensif.

Imran menambahkan, pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan pasien, meningkatkan penemuan kasus baru, serta menjaga kepatuhan pengobatan. Karena itu, ia mendorong pemerintah dan mitra terkait untuk mengakui peran penting komunitas dengan menyediakan pendanaan berkelanjutan serta memastikan stabilitas rantai pasokan dan data.

Selain isu TB, Imran juga menyoroti kompleksitas penanganan lansia dengan HIV (ODHIV) yang jumlahnya terus bertambah seiring keberhasilan terapi antiretroviral dalam memperpanjang harapan hidup. Saat ini sekitar 7,7 persen dari total ODHIV di Indonesia, atau sekitar 39 ribu orang dari lebih 500 ribu penderita, berusia di atas 50 tahun. Lansia dengan HIV kerap harus berpindah dari satu klinik ke klinik lain untuk mendapatkan terapi ART sekaligus penanganan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan pemeriksaan kardiovaskular, yang menurut Imran berisiko menambah beban biaya, waktu, dan meningkatkan kemungkinan putus pengobatan.

Ia menekankan pentingnya integrasi layanan, di mana klinik HIV dan TB perlu terhubung dengan layanan kesehatan mental, penanganan penyakit tidak menular, perlindungan sosial, hingga rehabilitasi. Fasilitas kesehatan, materi edukasi, dan sistem rujukan juga harus inklusif bagi penyandang disabilitas, mulai dari akses fisik ke klinik hingga pelatihan tenaga kesehatan agar mampu berkomunikasi dengan empati.

"Jika kita menempatkan manusia di pusat respons HIV dan TB, kita tidak hanya menurunkan angka kasus, tetapi juga memulihkan martabat, kesehatan, dan harapan hidup bagi setiap orang, tanpa kecuali," kata Imran. (NAD)