Terindikasi Maladministrasi, Pembebasan Bersyarat Bechi "Predator Seksual" Dicabut, Enam Pegawai Lapas Diperiksa

JAKARTA, AFU.ID — Pembebasan bersyarat Muhammad Subchi Azal Tsani alias Bechi dicabut setelah ditemukan dugaan maladministrasi dalam proses pengajuannya. Keputusan tersebut membuat terpidana kasus pemerkosaan santriwati itu kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Malang. Pencabutan dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor PAS-1797.PK.07.04 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 30 September 2026.

Dugaan maladministrasi ditemukan dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Malang dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang. Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur memeriksa enam pegawai yang berkaitan dengan proses tersebut. Lima di antaranya adalah pegawai Lapas Kelas I Malang, sedangkan satu lainnya berasal dari Bapas Kelas I Malang.

Pemeriksaan awal terhadap keenam pegawai telah dilakukan di tingkat wilayah dan dilanjutkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bechi menerima keputusan pencabutan tersebut secara kooperatif saat menjalani wajib lapor di Bapas Kelas I Malang pada Kamis (8/10/2026). Ia kemudian kembali ke Lapas Kelas I Malang pada pukul 11.25 WIB untuk menjalani pemeriksaan, pendataan administratif, dan pembinaan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali mengatakan, pencabutan dilakukan karena keputusan pembebasan bersyarat sebelumnya dinilai cacat prosedur sebagaimana dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kusnali memastikan pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran masih berlanjut di tingkat pusat. “Kami tidak akan menoleransi penyimpangan. Setiap persoalan akan kami koreksi secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan, dengan tetap menghormati hak warga binaan,” ujar Kusnali.

Pembebasan bersyarat Bechi diberikan pada 15 Agustus 2026 dan langsung memicu polemik di tengah masyarakat. Saat itu, pihak Lapas Kelas I Malang menyatakan pemberian hak integrasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan karena Bechi telah menjalani dua pertiga masa pidana. Selain itu, Tim Pengamat Pemasyarakatan memberikan penilaian positif terhadap perubahan perilakunya selama menjalani hukuman sejak Juli 2022.