JAKARTA, AFU.ID — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp319 triliun hingga akhir September 2026. Nilai tersebut setara dengan 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah menegaskan kondisi tersebut masih sesuai dengan desain APBN yang sejak awal memang disusun dalam posisi defisit. Suahasil mengatakan defisit diperlukan agar pemerintah memiliki ruang belanja yang lebih besar dibanding pendapatan yang dikumpulkan.
Dengan skema tersebut, APBN dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga program-program pemerintah. Karena itu, defisit yang terjadi saat ini dinilai masih berada dalam jalur yang direncanakan. "Defisit APBN di angka Rp319,0 triliun dan defisit 1,24 persen dari PDB. Memang APBN kita dari sejak awal didesain untuk defisit," kata Suahasil Nazara dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Kamis (08/10/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah tetap menjaga kredibilitas APBN di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat. Pengelolaan fiskal dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah juga berupaya menjaga agar manfaat belanja negara kembali dirasakan masyarakat.
Pendapatan negara hingga akhir September 2026 tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 74,2 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan. Pemerintah menilai capaian tersebut masih berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan. "Rp2.341,5 triliun, 74,2 persen dari target. Akhir September itu adalah tiga per empat tahun, jadi kalau pendapatan sudah terkumpul 74 persen, artinya on track," ujar Suahasil.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir September mencapai Rp2.660,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan 69 persen dari target belanja pemerintah sepanjang 2026. Dengan realisasi belanja yang lebih tinggi dibanding pendapatan, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp319 triliun.
Suahasil memperkirakan akan terjadi percepatan penyerapan anggaran pada dua bulan terakhir tahun ini. Pemerintah biasanya meningkatkan realisasi belanja pada November dan Desember untuk menyelesaikan berbagai program yang telah direncanakan. Karena itu, capaian belanja hingga September dinilai masih berada dalam rentang yang wajar.
Menurut pemerintah, APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko ekonomi. Dengan pengelolaan fiskal yang terukur, pemerintah berharap kredibilitas APBN tetap terjaga hingga akhir tahun. Pemerintah juga optimistis target-target fiskal 2026 masih dapat dicapai sesuai rencana. (RHU)