Jakarta, AFU.ID — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meminta pemerintah daerah untuk mempercepat lompatan inovasi dan kolaborasi agar meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Yusharto menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas semata, tetapi harus didukung oleh kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Menurutnya, inovasi yang dibangun di atas data, riset dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pendekatan evidence based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik.
Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto turut mengapresiasi capaian Kabupaten Tabalong yang berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif dalam beberapa tahun terakhir.
Namun demikian, dirinya mengingatkan agar capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mempertahankan kuantitas.
“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.
Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi.
Regulasi dinilai penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum bagi pelaksana di lapangan.
Sejalan dengan itu, Yusharto juga mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi, serta penguatan basis data inovasi sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Pemanfaatan teknologi dan integrasi data juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekosistem inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," katanya. (ANT/RHA)
