JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026), untuk meluncurkan program hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Agenda tersebut berlangsung hanya sepekan setelah Prabowo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan Prabowo ke Halmahera Tengah mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri di kawasan IWIP. 11 proyek tersebut terdiri atas komersialisasi empat proyek industri dan pembangunan tujuh proyek industri baru. Presiden dijadwalkan meresmikan pengoperasian komersial empat proyek industri sekaligus memulai pembangunan tujuh proyek industri baru di kawasan IWIP.
Prabowo juga didampingi Bahlil dalam kunjungan tersebut. Selain Bahlil, turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Maluku Utara yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Peluncuran proyek hilirisasi di Halmahera ini memiliki konteks khusus karena dilakukan hanya tujuh hari setelah Bahlil mendapatkan mandat baru dari Prabowo.
Pada Kamis (1/10/2026), Prabowo melantik Bahlil sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta. Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk menyatukan koordinasi program hilirisasi sumber daya alam dan percepatan transisi energi yang sebelumnya berjalan di jalur berbeda.
Bahlil mengatakan kementerian koordinator yang dipimpinnya akan menjadi penghubung berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat eksekusi program hilirisasi dan transisi energi yang merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo. “Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil seusai pelantikan.
Sehari sebelum Prabowo bertolak ke Halmahera, Bahlil bahkan menyampaikan pidato perdananya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dalam Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil memaparkan agenda kementeriannya untuk menyinkronkan program lintas kementerian, mempercepat hilirisasi, serta mengkaji kemungkinan moratorium terhadap pembangunan industri yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.
Bahlil menilai rantai hilirisasi Indonesia masih belum sepenuhnya tuntas. Nikel yang telah diolah di dalam negeri, misalnya, masih banyak berhenti pada produk setengah jadi sebelum dikirim ke luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia dalam bentuk produk jadi.
IWIP: Pusdat Hilirisasi Nikel dan Baterai
Kawasan IWIP di Halmahera Tengah merupakan salah satu pusat pengembangan hilirisasi nikel dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hingga awal 2025, investasi yang tercatat di kawasan tersebut mencapai sekitar 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp240 triliun. Investasi itu digunakan untuk mengembangkan rantai hilirisasi nikel sekaligus ekosistem kendaraan listrik.
Pengembangan IWIP melibatkan investor dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, China, Prancis, Australia, India, Korea Selatan, dan Taiwan. Kawasan tersebut juga memiliki rencana pengembangan investasi baru senilai sekitar 8 miliar dolar AS yang diarahkan antara lain untuk industri baterai kendaraan listrik, hilirisasi nikel, energi hijau, serta pembangunan smelter aluminium elektrolitik.
Dengan agenda terbaru senilai Rp180 triliun, pemerintah kembali menempatkan Halmahera Tengah sebagai salah satu titik penting dalam strategi hilirisasi mineral dan pembangunan rantai pasok kendaraan listrik. Ekspor perdana baterai kendaraan listrik yang akan diluncurkan Prabowo juga menjadi penanda bahwa pengembangan kawasan tersebut mulai diarahkan tidak hanya pada pengolahan bahan mentah atau produk antara, tetapi menuju produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Langkah tersebut sejalan dengan mandat baru Bahlil untuk mengonsolidasikan kebijakan hilirisasi lintas kementerian. Pemerintah kini menargetkan agar pengolahan sumber daya alam tidak berhenti pada smelter dan produk setengah jadi, tetapi berkembang hingga menghasilkan produk akhir bernilai ekonomi lebih tinggi di dalam negeri. Bagi pemerintahan Prabowo, agenda di IWIP sekaligus menjadi salah satu ujian awal bagi desain baru koordinasi hilirisasi yang menempatkan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. (EER)