Komisi III DPR RI Minta Parameter Seleksi Hakim di KY Disempurnakan

AFU.ID, JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta penyempurnaan parameter seleksi hakim di Komisi Yudisial (KY).

Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin menyampaikan bahwa penguatan sistem seleksi merupakan poin vita yang harus termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan proses rekrutmen menghasilkan hakim kompeten secara teknis dan integritas moral yang tinggi.

Safaruddin menilai masukan dari berbagai organisasi profesi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa 31 Maret 2026 sangat penting untuk menyempurnakan substansi draf RUU Jabatan Hakim yang DPR RI sedang susun.

“Banyak masukan yang disampaikan, ini membuat kita lebih komprehensif dalam menyusun RUU Jabatan Hakim,” ungkapnya di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Salah satu yang perlu kita sempurnakan adalah sistem seleksi hakim, terutama menyangkut kualitas dan integritas,” sambung Safaruddin.

Legislator asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti peran KY dalam proses penyaringan calon hakim.

Menurutnya, parameter seleksi yang ada sekarang masih perlu diperketat agar individu yang diajukan ke DPR RI benar-benar merupakan figur terbaik.

“Kita sudah beberapa kali mengingatkan agar seleksi dilakukan lebih teliti,” tutur Safaruddin.

“Kita ingin calon hakim yang dikirim ke Komisi III DPR RI benar-benar berkualitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menyatakan tantangan terbesar dalam proses rekrutmen adalah mengukur aspek keteguhan hati calon hakim.

Baginya, kemampuan untuk menolak godaan materiil merupakan syarat mutlak bagi seorang penegak keadilan.

“Salah satu yang masih sulit kita ukur adalah bagaimana keteguhan hati dan integritas seorang hakim, termasuk kemampuan untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang bersifat materi,” ujarnya.

Safaruddin menjelaskan, munculnya kasus hukum yang melibatkan oknum hakim di masa lalu menjadi alarm bagi pemerintah maupun DPR RI untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan rekrutmen.

Ia menilai hal tersebut sangat mendesak demi menjaga marwah lembaga peradilan di mata masyarakat Indonesia.

“Kita kadang-kadang kaget masih ada kasus yang muncul, ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk memperbaiki sistem,” paparnya.

Menutup keterangannya, Ia mengingatkan betapa strategisnya posisi hakim dalam sistem hukum di Indonesia.

Safaruddin berharap RUU Jabatan Hakim dapat menjadi payung hukum yang menciptakan sistem seleksi transparan dan akuntabel.

“Hakim itu adalah wakil tuhan dalam memutus perkara, kita ingin mereka benar-benar mampu menghadirkan keadilan,” pungkasnya.