Indeks Berita

DPR: Jangan Ubah Peradilan Militer Lewat MK, Rombak Lewat Undang-Undang!

DPR RI menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tetap sah secara konstitusional dan mengikat. Sikap itu disampaikan dalam sidang uji materi UU 31/1997 terhadap UUD 1945 pada Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum DPR RI, Abdullah, menyatakan eksistensi peradilan militer memiliki landasan kuat pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, sistem tersebut dirancang sesuai karakter kehidupan militer yang bertumpu pada asas k

5 bulan lalu

Diteror Usai Kritik MBG, Mahfud MD: Aparat Jangan Pura-pura Tidak Tahu, Cari Pelakunya

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pembelaan terbuka terhadap Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang belakangan mengaku mendapat teror sistematis usai melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah. Mahfud secara tegas meminta aparat kepolisian tidak "tutup mata" dan segera meringkus dalang di balik intimidasi tersebut. Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengungkapkan rasa bangganya terhadap sosok Tio yang dinilai kritis berbasis data namun tetap santun. Ia menyayangka

6 bulan lalu

Ujian Negara di Tengah Bencana: Sistem Pembayaran Lumpuh, Siapa Bertanggung Jawab?

Di tengah puing dan lumpur, ada satu hal yang tak boleh ikut runtuh: sistem pembayaran. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pemulihan sistem keuangan di wilayah terdampak bencana bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal kehadiran negara. Misbakhun mendesak Bank Indonesia (BI) memastikan operasional ATM dan layanan perbankan tetap berjalan. Listrik, jaringan internet, hingga sistem pembayaran digital harus dipastikan aktif. Bahkan, suplai bahan bakar untuk genset diminta dia

6 bulan lalu

ICW Kritik Keterlibatan TNI dan Polri di Proyek Makan Bergizi Gratis

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pelibatan institusi militer dan kepolisian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ranah sipil dinilai menciptakan iklim kompetisi yang tidak adil. Staf Divisi Advokasi ICW Yassar Aulia menyatakan bahwa kedua institusi tersebut memiliki monopoli atas kekerasan karena memiliki kewenangan memegang senjata. “Tentu tidak akan fair apalagi ada k

6 bulan lalu

105 Ribu Pikap India Telanjur Mendarat, Siapa Meraup Untung di Proyek Rp24,6 T

Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok menjadi panggung awal polemik besar. Sebanyak 1.200 unit mobil pikap asal India resmi tiba di Indonesia. Ini bukan pengiriman biasa. Ini pembuka jalan proyek raksasa pengadaan 105 ribu armada operasional Koperasi Desa Merah Putih. Nilai kontraknya? Fantastis: Rp24,66 triliun. PT Agrinas Pangan Nusantara mengunci kesepakatan impor completely built up (CBU) dengan dua raksasa otomotif India: 35.000 unit Scorpio Pick-Up dari Mahindra & Mahindra, serta 70.000 unit dar

6 bulan lalu

Jangan Coba Main Api! KPK Pantau Mobil Pikap India untuk Kopdes

Pengadaan mobil operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dari India mulai masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum ada palu penyelidikan. Belum ada tersangka. Tapi alarm pencegahan sudah dinyalakan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, pemerintah pusat telah merespons polemik impor kendaraan tersebut. Namun, lembaga antirasuah tidak tinggal diam. “Selama itu masih sifatnya potensi, kami punya yang namanya asesmen risiko korupsi atau Risk Corruption Assessment (RCA),” kata Setyo, Se

6 bulan lalu

Duit Rakyat Rp1.000 Triliun: Siapa Main Api di Dapur BPJS?

Uangnya bukan receh. Bukan juga uang warisan. Ini duit rakyat—ratusan hingga nyaris seribu triliun rupiah—yang setiap bulan dipotong dari keringat buruh, iuran pegawai, sampai subsidi negara. Di panggung Akbar Faizal Uncensored, angka-angka itu terdengar seperti alarm: nyaring, bikin jantung deg-degan. Bersama Abdul Gofur—calon Dewas & Direksi BPJS—dan Timboel Siregar dari BPJS Watch, diskusi mengalir panas. Topiknya satu: siapa yang pantas menjaga brankas jumbo itu, dan siapa yang sedang coba-c

6 bulan lalu

Lolos Terus, Tiba-Tiba Tersandung: Siapa Main di Balik Pansel BPJS?

Panggung diskusi Akbar Faizal Uncensored kembali memanas. Kali ini, sorotan mengarah pada proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS yang disebut-sebut tak seterang slogan “transparansi” yang sering digaungkan. Di hadapan publik, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, membuka satu nama yang mendadak jadi tanda tanya: Subianto—mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dua periode. Menurut Timboel, sosok ini selama dua kali seleksi sebelumnya selalu lolos administr

6 bulan lalu

“Layak atau Lolos?” Goyang Kursi Dewas BPJS di Meja Akbar Faizal

Ruang diskusi itu panas, bukan karena lampu studio, tapi karena angka yang melayang: Rp1.000 triliun. Di kanal Akbar Faizal Uncensored, perbincangan soal calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS berubah jadi adu argumentasi yang telanjang—tentang kelayakan, rekam jejak, dan transparansi. Host Akbar Faizal tak memberi karpet empuk. Ia menekan langsung: dari sepuluh nama yang beredar, siapa yang layak mengawasi dana jumbo itu? Abdul Gofur—calon Dewas BPJS Kesehatan—tak mengunyah kata. Ia menyebut dua

6 bulan lalu

BPJS, Partai, dan Rp1.000 Triliun: Siapa Main, Siapa Aman?

Ruang diskusi itu mendidih pelan. Di kanal Akbar Faizal Uncensored, isu yang disentil bukan receh: kursi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, dengan dana kelolaan yang disebut-sebut menyentuh Rp900 triliun di BPJS Ketenagakerjaan dan sekitar Rp200 triliun di BPJS Kesehatan. Uangnya rakyat. Taruhannya jutaan nasib. Hadir dalam perbincangan itu Abdul Gofur—calon Dewas/Direksi yang tak lolos seleksi—dan Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Nama-nama yang sudah dipilih Komisi IX DPR pun dib

6 bulan lalu