AFU.id

Indeks Berita

Teknologi Teruji Diprioritaskan dalam Proyek Sampah Jadi Energi

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan pihak memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti untuk Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). “Kita terbukalah untuk teknologi lain. Kita terbuka pada dasarnya, tapi yang penting memang kita memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti berjalan baik di banyak negara, di seluruh dunia. Nah itu tentunya kita berikan prioritas,” ungkapnya dalam konferensi pers di Ge

Teknologi Teruji Diprioritaskan dalam Proyek Sampah Jadi Energi

Negara Jalan Tanpa Peta? Dandhy Dwi Laksono Bongkar ‘Black Box’ Kebijakan

Di sebuah percakapan panjang yang mengalir tajam, Akbar Faizal duduk berhadapan dengan Dandhy Dwi Laksono—membongkar satu pertanyaan besar: mengapa pemerintah dan masyarakat sipil seperti berjalan di dua rel yang tak pernah bertemu? Dandhy tak berputar. Ia menyebut ada “black box” dalam pengambilan keputusan negara—sebuah ruang gelap yang tak bisa diindra publik. Di sanalah, menurutnya, kebijakan besar lahir tanpa fondasi yang bisa diuji bersama. “Kita enggak bisa sense,” katanya. “Asumsi dasarn

Negara Jalan Tanpa Peta? Dandhy Dwi Laksono Bongkar ‘Black Box’ Kebijakan

Proyek Pengadaan Tablet Rawan Korupsi, KPK Ingatkan BGN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah praktik penggelembungan harga atau mark up dalam proyek pengadaan komputer tablet senilai Rp508,4 miliar pada Selasa, 14 April 2026. Lembaga antirasuah ini menekankan digitalisasi sistem e-Katalog tidak boleh dijadikan celah untuk merugikan keuangan negara. “Jangan sampai kemudian justru malah disalahgunakan untuk melakukan mark up harga. Itu seharusnya menjadi bagian dari proses evaluasinya,” tegas Juru Bic

Proyek Pengadaan Tablet Rawan Korupsi, KPK Ingatkan BGN

Praperadilan Sekjen DPR Diputus Hari Ini, KPK Sesuaikan Penyidikan dengan KUHAP Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk menghadapi sidang putusan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 14 April 2026. Menjelang putusan kasus dugaan rasuah pengadaan kelengkapan rumah jabatan tersebut, lembaga antirasuah menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi transisi hukum terbaru. “Penyidikan tetap berjalan, tapi kita memang sesuai dengan ketentuan KUHAP baru ya, karena rezimnya memang

Praperadilan Sekjen DPR Diputus Hari Ini, KPK Sesuaikan Penyidikan dengan KUHAP Baru

Cegah Penolakan di Daerah, Baleg DPR Pertegas Asas Desentralisasi RUU Satu Data

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya aspek desentralisasi dalam penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI). Hal ini dibahas guna mencegah resistensi dari pemerintah daerah dalam integrasi data nasional. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara I, Senin 13 April 2026, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar desentralisasi dipertegas dalam Pasal 2 yang mengatur asas dan tujuan RUU tersebut. Menurutnya, penjelasan yang jelas diperlukan agar pembangun

Cegah Penolakan di Daerah, Baleg DPR Pertegas Asas Desentralisasi RUU Satu Data

Lampu Hijau Dana Otsus Aceh: Mendagri Beri Sinyal Perpanjangan di Tengah Bayang-Bayang Geopolitik Global

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sinyal positif terkait keberlanjutan dukungan anggaran bagi Provinsi Aceh melalui skema Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, muncul kesepakatan untuk membahas kemungkinan perpanjangan dana tersebut guna mendukung percepatan pembangunan di Serambi Mekkah. Tito menjelaskan bahwa skema perpanjangan dana ini diproyeksikan bisa mencapai jangka waktu 20 tahun, serupa dengan kebijakan yang telah diterapkan untuk wil

Lampu Hijau Dana Otsus Aceh: Mendagri Beri Sinyal Perpanjangan di Tengah Bayang-Bayang Geopolitik Global

BGN Gunakan Jasa EO Rp113 Miliar, Dadan Hindayana: Demi Efektivitas Program

Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran sebesar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan penggunaan EO merupakan kebutuhan strategis di masa awal pembentukan lembaga. Menurut Dadan, BGN saat ini masih berada dalam tahap pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Kondisi tersebut membuat sumber daya internal belum sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara man

BGN Gunakan Jasa EO Rp113 Miliar, Dadan Hindayana: Demi Efektivitas Program

Motor Listrik MBG Belum Usai, Kini Muncul Truk Kopdes

Isu bergulir cepat di linimasa. Belum reda perdebatan soal motor listrik program makan bergizi, publik kembali disuguhi angka yang lebih besar—lebih bising—lebih mengundang tanya. Sebanyak 20.600 unit truk, dengan nilai kontrak mencapai Rp10,83 triliun, disebut-sebut terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Narasi ini pertama kali mencuat dari unggahan media sosial, lalu menjalar menjadi diskursus publik. Namun di balik riuh itu, sumber utamanya justru berasal dari dokumen resmi keterbukaan in

Motor Listrik MBG Belum Usai, Kini Muncul Truk Kopdes

Kejaksaan RI Setor Uang Kasus Korupsi Rp11,4 Triliun, Terbanyak dari Sektor Kehutanan

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia resmi menyetorkan dana pemulihan aset senilai Rp11,4 triliun ke kas negara pada Jumat, 10 April 2026. Penyerahan akumulasi denda administratif sektor kehutanan, perpajakan, hingga penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi tersebut dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Pada hari ini sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik, kami akan menyerahkan uang total sebesar Rp11.420.140.815.858 ke kas negara," ujar Jaksa Agung ST

Kejaksaan RI Setor Uang Kasus Korupsi Rp11,4 Triliun, Terbanyak dari Sektor Kehutanan

Kejagung Ambil Alih 5,8 Juta Hektare Hutan Sawit Ilegal, Selamatkan Aset Rp371 Triliun

Satuan Tugas Penguasaan Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan dan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk pada Februari 2025. Tim tersebut juga mengambil alih jutaan hektare lahan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan secara ilegal oleh sektor perkebunan dan pertambangan. “Perlu kami sampaikan bahwa Satgas PKH sejak dibentuknya pada bulan Februari 2025 hingga saat ini, telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan aset negara yang mencapai Rp371.100.

Kejagung Ambil Alih 5,8 Juta Hektare Hutan Sawit Ilegal, Selamatkan Aset Rp371 Triliun