Indeks Berita

Dana Rp12 Triliun Mengendap di Mitra Swasta Pengelola SPPG

Belasan triliun rupiah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 diduga mengendap di rekening yayasan pengelola akibat sistem pencairan dana pemerintah yang tidak terkontrol. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin menyebut, berdasarkan hasil kajiannya, realisasi anggaran program MBG meleset jauh dari target awal. "Dari total alokasi 85 triliun rupiah, dana yang berhasil terserap hanya berkisar di angka 60 persen." kata Aminudin di Anyer, Rabu (20/5/2026). Pengendapan

3 bulan lalu

Ekonomi Daerah Hanya Menyerap 5 Persen Uang MBG. SPPG Masih Andalkan Pemasok dari Kota

Efek ekonomi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi daerah ternyata minim. Selain memberi manfaat gizi bagi anak didik, ternyata kucuran dana Rp1 triliun per hari dari program ini kurang dirasakan oleh masyarakat desa. Demikian menurut kajian Komisi Pemberantasan Koriupsi (KPK) yang dirilis Rabu (20/5/2026). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan, Presiden Prabowo mengharapkan multiplier effct yang nyata bagi perekonomian daerah. “Harapannya bahan baku SPPG diambil d

3 bulan lalu

Sikapi Pidato Prabowo Soal DSI dan Kebijakan BI Rate, Pasar Masih Hati-Hati, Komunikasi Pemerintah Wajib Dibenahi

Pasar masih mengambil sikap hati-hati terhadap dua kebijakan pemerintah yang baru dilincurkan hari ini Rabu, (20/5/2026). Kebijakan itu adalah pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis lewat Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dan kenaikan BI Rate ke angka 5,25%. Reaksi pasar yang masih bersikap wait and see ini terlihat dari pergerakan harga rupiah terhadap dolar AS dan Index Harga Saham Gabungan. Per hari ini, rupiah di pasar spot ditutup menguat ke level Rp17.653,5 per Dolar AS (a

3 bulan lalu

15 media, Cenderung netral

Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun

Pemerintah memangkas pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN Tahun Anggaran 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Keputusan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pengelolaan dana yang lebih efektif dan efisien melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran dana program MBG telah mencapai Rp75 triliun. Penyerapan ini berhasil menjangkau

3 bulan lalu

Negara Rampas 5,88 Juta Hektare Hutan Sawit Hasil Penguasaan Lahan Ilegal

Lemahnya tata kelola lahan di masa lalu yang membuat negara sempat kehilangan kendali atas kawasan hutan kembali menjadi sorotan usai pemerintah mengeksekusi penertiban besar-besaran berskala nasional. Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR, Azis Subekti mengungkapkan penertiban skala besar ini merupakan persoalan serius. "Artinya selama bertahun-tahun negara kehilangan kontrol efektif atas sebagian wilayah yang berada di bawah penguasaannya," tegas Anggota Pansus Penyelesaian Konflik A

3 bulan lalu

Pencaplokan Lahan Berkedok Plasma Marak. Rakyat Jadi Korban

Rentetan konflik agraria di Indonesia berakar dari kegagalan negara menyinkronkan aturan hukum, izin, pemetaan, dan keadilan sosial. Ketimpangan ini membuat negara kehilangan kendali atas ruang hidup warganya sendiri. Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam Indonesia dibangun di atas administrasi yang rapuh. Negara rajin menerbitkan izin, tetapi gagal memastikan batas wilayah yang jelas di lapanga

3 bulan lalu

Banjir Aduan Korupsi Terkait MBG, Mengapa KPK Diam?

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dinilai menjadi program utama presiden yang rawan menjadi titik korupsi dan menuai banyak aduan terkait ketidaksesuaian target dengan tujuan awalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi temuan tersebut berdasarkan kajian internal yang menunjukkan bahwa program gizi nasional ini berjalan tanpa cetak biru ( blueprint ) yang komprehensif. "Dampaknya akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat

3 bulan lalu

Puan Desak Pemerintah Perbanyak Lapangan Kerja Baru dalam RAPBN 2027

Target pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 didesak agar tidak sekadar menjadi deretan angka statistik, melainkan harus diterjemahkan sebagai instrumen nyata untuk menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan memangkas kesenjangan sosial. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Paripurna Ke-19 Masa

3 bulan lalu

Bentuk Danantara DSI, Prabowo Harap Kesejahteraan Guru, ASN, dan Penegak Hukum Meningkat

Prabowo mengatakan pembentukan BUMN Danantara SumberDaya Indonesia dilakukan salah satunya untuk kesejahteraan guru. Selama ini kata Prabowo, ribuan triliun kekayaan negara mengalir deras ke luar negeri akibat manipulasi ekspor selama puluhan tahun. Menurut Kepala Negara, pelarian devisa masif sejak era Orde Baru ini didalangi oleh praktik penipuan laporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga asli ( under-invoicing ) melalui pembuatan perusahaan fiktif di luar negeri. "Ini yang sebabnya gaj

3 bulan lalu

Prabowo Instruksikan Kabinet Rumuskan Harga Komoditas Mandiri dan Tertibkan Birokrasi yang Ribet

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya untuk segera merumuskan formula harga komoditas nasional, seperti kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya, agar posisi tawar Indonesia semakin kuat di mata dunia. Sebagai salah satu pemain utama di pasar agraris global, Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki hak penuh atas hasil buminya sendiri. Presiden Prabowo memandang ada keanehan mendasar dalam tata kelola perdagangan internasional saat ini, di mana Indon

3 bulan lalu