Indeks Berita

Prabowo Ancam Ganti Bos Bea Cukai Jika Tak Mampu, Beranikah Copot Eks Anak Buahnya?

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti pimpinan Bea Cukai jika tidak mampu memperbaiki institusi tersebut. Pernyataan itu langsung mengarah ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang kini memimpin institusi tersebut. “Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Djaka Budi Uta

3 bulan lalu

Ketimpangan Distribusi Film, Produser Film Daerah Tuntut Pemerataan Akses Layar Bioskop

Sejumlah produser dan rumah produksi dari daerah menyuarakan keluhan terkait ketimpangan distribusi penayangan film di bioskop nasional. Mereka meminta Komisi VII DPR RI mendorong hadirnya regulasi yang lebih adil agar film produksi daerah memiliki kesempatan yang setara untuk tayang di layar bioskop. Perwakilan 786 Production Makassar, Nicki R. V, menilai industri film masih didominasi rumah produksi besar yang berpusat di Pulau Jawa, sehingga akses tayang bagi film daerah menjadi terbatas. Nic

3 bulan lalu

Tak Punya Hubungan Diplomatik, RI Gandeng Yordania dan Turkiye Bebaskan 9 WNI dari Penculikan Israel

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berupaya menyelamatkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Ketiadaan hubungan diplomatik antara Jakarta dan Tel Aviv memaksa pemerintah menempuh strategi diplomasi proksi dengan mengandalkan negara ketiga serta pengacara internasional guna menembus blokade informasi. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, megungkapkan pemerintah saat ini menghadapi kendala teknis yang s

3 bulan lalu

Tak Cukup Omong Doang. Amnesty International Tuntut Langkah Nyata Pemerintah Bebaskan 9 WNI dari Israel

Aksi militer Israel mencegat kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dinilai sebagai bentuk arogansi dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum maritim serta hukum kemanusiaan internasional. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyayangkan pemerintah yang hanya mengecam. Pemerintah harus menggunakan seluruh instrumen penekanan politik untuk merespons insiden ini. Faktanya, pencegatan dilakukan oleh IDF di wilayah perairan bebas yang secara hukum bukan y

3 bulan lalu

20 Ribu Pekerja Bakal Kena PHK pada Kuartal Kedua Tahun Ini. Jumlahnya jauh lebih Tinggi daripada Kuartal Sebelumnya

Lebih dari 20 ribu pekerja terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kuartal II tahun ini. Ancaman PHK tersebut meningkat dari kuartal sebelumnya. Jumlah korban PHK di Indonesia pada periode Januari hingga pertengahan Mei 2026 telah menembus angka 15.425 orang. Angka ini pun melonjak drastis dari kuartal sebelumnya. Demikian menurut riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia bertajuk Badai PHK (Belum) Berlalu yang dirilis di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Berdasarkan simulasi CORE, pemb

3 bulan lalu

Dana Rp12 Triliun Mengendap di Mitra Swasta Pengelola SPPG

Belasan triliun rupiah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 diduga mengendap di rekening yayasan pengelola akibat sistem pencairan dana pemerintah yang tidak terkontrol. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin menyebut, berdasarkan hasil kajiannya, realisasi anggaran program MBG meleset jauh dari target awal. "Dari total alokasi 85 triliun rupiah, dana yang berhasil terserap hanya berkisar di angka 60 persen." kata Aminudin di Anyer, Rabu (20/5/2026). Pengendapan

3 bulan lalu

Ekonomi Daerah Hanya Menyerap 5 Persen Uang MBG. SPPG Masih Andalkan Pemasok dari Kota

Efek ekonomi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi daerah ternyata minim. Selain memberi manfaat gizi bagi anak didik, ternyata kucuran dana Rp1 triliun per hari dari program ini kurang dirasakan oleh masyarakat desa. Demikian menurut kajian Komisi Pemberantasan Koriupsi (KPK) yang dirilis Rabu (20/5/2026). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan, Presiden Prabowo mengharapkan multiplier effct yang nyata bagi perekonomian daerah. “Harapannya bahan baku SPPG diambil d

3 bulan lalu

Sikapi Pidato Prabowo Soal DSI dan Kebijakan BI Rate, Pasar Masih Hati-Hati, Komunikasi Pemerintah Wajib Dibenahi

Pasar masih mengambil sikap hati-hati terhadap dua kebijakan pemerintah yang baru dilincurkan hari ini Rabu, (20/5/2026). Kebijakan itu adalah pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis lewat Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dan kenaikan BI Rate ke angka 5,25%. Reaksi pasar yang masih bersikap wait and see ini terlihat dari pergerakan harga rupiah terhadap dolar AS dan Index Harga Saham Gabungan. Per hari ini, rupiah di pasar spot ditutup menguat ke level Rp17.653,5 per Dolar AS (a

3 bulan lalu

15 media, Cenderung netral

Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun

Pemerintah memangkas pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN Tahun Anggaran 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Keputusan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pengelolaan dana yang lebih efektif dan efisien melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran dana program MBG telah mencapai Rp75 triliun. Penyerapan ini berhasil menjangkau

3 bulan lalu

Negara Rampas 5,88 Juta Hektare Hutan Sawit Hasil Penguasaan Lahan Ilegal

Lemahnya tata kelola lahan di masa lalu yang membuat negara sempat kehilangan kendali atas kawasan hutan kembali menjadi sorotan usai pemerintah mengeksekusi penertiban besar-besaran berskala nasional. Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR, Azis Subekti mengungkapkan penertiban skala besar ini merupakan persoalan serius. "Artinya selama bertahun-tahun negara kehilangan kontrol efektif atas sebagian wilayah yang berada di bawah penguasaannya," tegas Anggota Pansus Penyelesaian Konflik A

3 bulan lalu