AFU.id

Indeks Berita

Komisi III DPR Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono bahkan memberikan catatan kritis terhadap pembahasan regulasi baru tersebut. Bimantoro Wiyono menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian agar tak menimbulkan ketidakadilan hingga berujung pelanggaran HAM di masyarakat. Ia menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendap

Komisi III DPR Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU Perampasan Aset

Pakai Baret Pasukan PBB, SHY Hadir Berikan Penghormatan Terakhir

Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memakai baret khas pasukan perdamaian saat bertakziah dan memberikan penghormatan kepada tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam, jenazah Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopral Dua Anumerta Farizal Rhomadhon disemayamkan sebelum di

Pakai Baret Pasukan PBB, SHY Hadir Berikan Penghormatan Terakhir

Komisi III DPR Tekankan Kurikulum Lemdiklat Polri Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, menegaskan pentingnya penerapan kurikulum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai demokrasi di lembaga pendidikan kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan personel Polri yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan semangat "Tribrata". Dede menyebut bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri memiliki peran vital sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas SDM Polri. Menurutnya, visi Polri yang Presisi tidak akan

Komisi III DPR Tekankan Kurikulum Lemdiklat Polri Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

Aher Desak Kebijakan WFH ASN Diatur Berbasis Kinerja dan Layanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong pemerintah agar kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur secara lebih terukur. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Aher menilai penerapan WFH merupakan langkah adaptasi birokrasi di era digital. Namun, ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas untuk memastikan produktivitas ASN tidak berkurang meski tidak

Aher Desak Kebijakan WFH ASN Diatur Berbasis Kinerja dan Layanan Publik

Tindak Lanjuti Aturan Pemerintah, KPK Kaji Teknis Penerapan WFH Tiap Jumat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji aturan teknis penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan penghematan energi bagi pegawainya guna menindaklanjuti kebijakan terbaru pemerintah pusat. "KPK tentu mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan WFH bagi para ASN yang bertujuan untuk melakukan penghematan energi dan juga mendorong transformasi pola kerja, untuk itu KPK masih melakukan pengkajian bagaimana nanti teknis penerapannya," kata Juru Bicara KPK

Tindak Lanjuti Aturan Pemerintah, KPK Kaji Teknis Penerapan WFH Tiap Jumat

Cegah Kerusakan Lanjutan, RSCM Jahit Kelopak Mata Kanan Andrie Yunus Selama 4 Bulan

Tim medis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) melakukan tindakan penambalan darurat akibat terdeteksinya kebocoran pada bola mata kanan aktivis KontraS Andrie Yunus (AY) saat operasi ketiganya pada 28 Maret 2026 lalu. “Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, dilakukan penambalan bola mata dengan jaringan selaput dari tungkai pasien yang kemudian ditutup dengan selaput konjungtiva,” kata Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026. Pihak rumah sakit juga terpaksa men

Cegah Kerusakan Lanjutan, RSCM Jahit Kelopak Mata Kanan Andrie Yunus Selama 4 Bulan

5 Profesor Riset Baru BRIN Paparkan Riset Unggulan di Bidang Sosial hingga Maritim

Lima peneliti ahli utama baru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan riset unggulan dalam sidang terbuka pengukuhan profesor riset. Agenda tersebut berlangsung di Gedung BJ Habibie, Jakarta untuk memberikan solusi nyata bagi tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada Selasa, 31 Maret 2026. Mu’man Nuryana mengawali orasi dengan menekankan transformasi tata kelola kesejahteraan sosial melalui pendekatan kolaboratif yang inklusif dan adaptif. Ia merumuskan Model Orkestrasi Ek

5 Profesor Riset Baru BRIN Paparkan Riset Unggulan di Bidang Sosial hingga Maritim

Andrie Yunus Jalani Operasi Mata di RSCM, KontraS Minta Media Hapus Foto di Ruang IGD

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, aktivis Andrie Yunus masih menjalani perawatan intensif di High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina yang menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. “Tentu, saat ini, Andrie Yunus masih terbaring di High Care Unit RSCM untuk mengalami sejumlah tindakan medis maupun perawatan intensif berkaitan dengan luka bakarnya,” ungkapny

Andrie Yunus Jalani Operasi Mata di RSCM, KontraS Minta Media Hapus Foto di Ruang IGD

2 Pekan Pasca Penyiraman Air Keras, Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif di HCU

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Kondisi tersebut menyusul insiden penyiraman air keras yang menimpanya lebih dari dua pekan lalu. Kabar mengenai kondisi terkini Andrie Yunus disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Raky

2 Pekan Pasca Penyiraman Air Keras, Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif di HCU

Kemenkes Bantah Beban Kerja Berlebih Picu Kematian Peserta Program Internsip Dokter

Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) menjadi sorotan publik menyusul kasus kematian sejumlah peserta pada periode Februari dan Maret 2026. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi kelebihan beban kerja dalam rentetan peristiwa tersebut. Penegasan tersebut muncul berdasarkan hasil penelusuran menyeluruh guna memastikan aspek keselamatan dan kondisi kerja dokter muda secara nasional. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia (Dirjen SDM) Kes

Kemenkes Bantah Beban Kerja Berlebih Picu Kematian Peserta Program Internsip Dokter