AFU.id

Indeks Berita

29 Orang Dievakuasi dari KM Sumber Makmur di Perairan Pulau Panggang

Petugas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 26 penumpang dan tiga awak KM Sumber Makmur di perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Sabtu (13/6/2026). Kapal tersebut mengalami kendala saat berlayar dari Dermaga Rawasaban, Tangerang, menuju Kepulauan Seribu Utara. Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman mengatakan laporan diterima dari salah satu penumpang sekitar pukul 06.50 WIB. Petugas kemudian bergerak lima menit kem

29 Orang Dievakuasi dari KM Sumber Makmur di Perairan Pulau Panggang

Kisah Haru Mbah H Musthofa Berjalan Kaki 40 Kilometer Sepulang Haji Demi Tunaikan Nazar

Haru sekaligus tak tega, ketika melihat sosok Mbah H Musthofa yang berjalan kaki sejauh 40 kilometer dari Asrama Haji menuju kediamannya di Solo. Meski sudah diarahkan petugas agar naik kendaraan, dia kekeh dengan pendiriannya. Mbah H Musthofa tentu tak muda lagi. Usianya hampir kepala delapan. Tetapi semangat menunaikan nazarnya tak bisa dihentikan. Dia sudah mencuri perhatian saat hendak berangkat haji: mengenakan caping, topi khas petani, yang berlafalkan Allah dan Muhammad. Caping itu dipaka

Kisah Haru Mbah H Musthofa Berjalan Kaki 40 Kilometer Sepulang Haji Demi Tunaikan Nazar

Diduga Dirundung hingga Tersengat Listrik, Bocah 6 Tahun Berhak Dapat Restitusi

Anak laki-laki berinisial MW berusia 6 tahun yang diduga menjadi korban perundungan hingga tersengat listrik dan koma di Jakarta Pusat berhak mendapatkan restitusi. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. “Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, korban berhak memp

Diduga Dirundung hingga Tersengat Listrik, Bocah 6 Tahun Berhak Dapat Restitusi

MBG Ditata Ulang Pascakasus Hukum, Cukupkah Jika Persoalannya Sistemik?

Pemerintah menyatakan akan menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan di tengah sorotan publik terhadap program tersebut setelah muncul kasus hukum yang menyeret sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Refocusing program diarahkan untuk memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan. Namun,

MBG Ditata Ulang Pascakasus Hukum, Cukupkah Jika Persoalannya Sistemik?

Layanan Digital Pemerintah Diminta Terintegrasi, Bukan Sekadar Banyak Aplikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menilai banyaknya aplikasi di lingkungan pemerintahan tidak otomatis membuat pelayanan publik menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dinilai perlu berfokus pada integrasi layanan digital, bukan sekadar menambah aplikasi baru. Kepala Diskominfo Kota Tanjungpinang Teguh Susanto mengatakan masyarakat membutuhkan layanan digital yang mudah diakses, saling terhubung, dan mampu mempercepat proses pelayanan. “Apa yang dibutuhkan masyar

Layanan Digital Pemerintah Diminta Terintegrasi, Bukan Sekadar Banyak Aplikasi

Tiga Gunung Api Erupsi Berdekatan, Warga Lewotobi Diminta Jauhi Radius 5 Km

Tiga gunung api aktif di Indonesia Timur erupsi dalam waktu berdekatan pada Jumat (12/6/2026) pagi. Ketiganya adalah Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, serta Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria, mengatakan ketiga erupsi tersebut melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 400 hingga 500 meter di atas puncak. Erupsi pertama terjadi di Gunung Dukono, Halmahera Utara, pada pukul 0

Tiga Gunung Api Erupsi Berdekatan, Warga Lewotobi Diminta Jauhi Radius 5 Km

Pembangunan HAM Harus Bebas Diskriminasi dan Libatkan Anak Muda

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong pembangunan HAM di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan tersebut dinilai harus menjamin penghormatan terhadap setiap individu tanpa diskriminasi suku, agama, ras, budaya, maupun identitas lainnya. Pigai mengatakan pembangunan HAM tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak dasar warga negara. Menurut dia, pembangunan HAM juga membutuhkan keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan. “Untuk menjadi contoh yang berdampa

Pembangunan HAM Harus Bebas Diskriminasi dan Libatkan Anak Muda

Dapur MBG Kebablasan 6.877 Titik, Pemerintah Hentikan Penambahan Dapur Baru

Pemerintah baru menghentikan sementara pembukaan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telanjur membengkak 6.877 titik dari rencana awal. Pembengkakan itu berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah semula merencanakan 21.000 titik SPPG. Namun, jumlah yang tercatat kini sudah mencapai 27.877 titik. “Rencana awal titik itu 21 ribu, teta

Dapur MBG Kebablasan 6.877 Titik, Pemerintah Hentikan Penambahan Dapur Baru

Kemendagri Akui Perlu Masukan Daerah untuk Evaluasi Program Prioritas Presiden

Kementerian Dalam Negeri mengakui pelaksanaan 10 program prioritas Presiden perlu dievaluasi dengan mendengar langsung masukan dari pemerintah daerah. Langkah itu dilakukan karena pelaksanaan program nasional di lapangan kerap menghadapi tantangan yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan sinkronisasi program prioritas Presiden tidak cukup dilakukan pada level makro. Pemerintah pusat perl

Kemendagri Akui Perlu Masukan Daerah untuk Evaluasi Program Prioritas Presiden

DPR Usul Cara Baru Jaga Hutan dari Pembalakan Liar, Apa Itu Agroforestry?

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memperluas program ketahanan pangan berbasis hutan atau agroforestry di daerah rawan pembalakan liar. Program itu dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah penjarahan kawasan hutan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu mengatakan pelibatan masyarakat secara legal di kawasan hutan dapat memperkuat pengawasan terhadap hutan. Menurut dia, warga akan lebih terdorong menjaga kawasan apabila

DPR Usul Cara Baru Jaga Hutan dari Pembalakan Liar, Apa Itu Agroforestry?