Indeks Berita

Putusan MK Ubah Pemilu 2029, Jabatan Kepala Daerah Perlu Aturan Baru

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penyiapan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2029, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi, di Semarang, Kamis, (7/5/26) menjelaskan bahwa putusan MK nomor 135 akan membawa efek perubahan yang sangat besar karena nanti harus diselenggarakan pemilu yang terpisah antara nasional dan daerah. Putusan MK tersebut memisahkan jadwal pemilu nasional (pemilihan Presiden, DPR, DPD) dan pemi

3 bulan lalu

Laboratorium E-Voting Dibuka, Kemendagri Kaji Risiko Pemilu Digital

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan keberadaan fasilitas simulasi pemilihan digital harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat memamerkan teknologi e-voting. "Artinya, DESLab BSKDN tidak boleh hanya menjadi ruang display perangkat e-voting, namun DESLab BSKDN harus menjadi ruang produksi pen

3 bulan lalu

Ambang Batas Parlemen, Siapa Mendominasi?

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) minimal perolehan 13 kursi di DPR RI untuk Pemilu 2029. Namun, pandangan lain datang dari pengamat politik Hendri Satrio. Ia menilai bahwa kebijakan ambang batas ini perlu dicermati lebih dalam karena berpotensi memengaruhi peluang partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen serta da

3 bulan lalu

Baru Setahun Terpilih, Husniah Talenrang Tiba-tiba Dicopot sebagai Ketua DPW PAN Sulsel

Hanya berselang setahun pimpin DPW PAN Sulsel Husniah Talenrang, politisi perempuan yang juga menjabat sebagai Bupati Gowa, tiba-tiba dicopot sebagai ketua DPW Sulsel, Kamis 8 Mei 2026. Ia digantikan plt Ketua DPW demisioner, Ashabul Kahfi. Pencopotan dari kursi ketua tersebut memunculkan spekulasi. Ada apa dengan Husnia Talenrang? Seperti diketahui, Husniahyang juga adik kandung KomjenPol Fadil Imran tersebut menjadi perempuan pertama yang menakhodai PAN Sulsel dalam sejarah partai di provinsi

3 bulan lalu

Pelaku Politik Uang Harus Masuk Daftar Hitam Permanen

Komisi II DPR RI secara resmi menyambut positif usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pengetatan sanksi bagi pelaku politik uang. Dalam wacana tersebut, para pelaku terancam hukuman diskualifikasi hingga masuk dalam daftar larangan mencalonkan diri ( blacklist ) pada periode pemilu berikutnya. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa langkah ini merupakan strategi penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas. Menurutnya, integritas pe

3 bulan lalu

Politik Uang Tak Cukup Diskualifikasi, Pelakunya Diusulkan Masuk Daftar Hitam

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai usulan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta agar pelaku politik uang didiskualifikasi bahkan di- black list agar tak bisa mengikuti kembali Pemilu merupakan gagasan yang menarik. Dia mengatakan usulan yang disampaikan Bawaslu itu bisa menjadi alternatif terkait penegakan hukum terhadap peserta pemilu. Namun, dia mengatakan usulan itu juga perlu mempertimbangkan hal teknis lainnya. "Semua stakeholder akan kita ajak bicara dan

3 bulan lalu

Bawaslu Cegah Pelanggaran Pemilu, Partai Politik Diminta Tahan Hoaks

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berupaya melakukan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronald Ismail di Gorontalo, Rabu, (6/5/26). Menurutnya salah satu upaya yang dilakukan, yaitu memperkuat konsolidasi demokrasi dengan partai politik. "Kami melakukan langkah konkret, dengan menggelar diskusi bersama jajaran pengurus partai politik, di antaranya bersama Partai Gerindra Goro

3 bulan lalu

PDIP Usul Ambang Batas 5,5–6 Persen, Naik dari 4 Persen untuk Perkuat Representasi DPR

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengaitkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR RI pada pemilu mendatang. “Kalau dikaitkan dengan jumlah komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan), yang ideal memang 38 kursi, ya sekitar 5,5 s

3 bulan lalu

Berapa Parliamentary Threshold yang Ideal? PDIP: Ditentukan Lewat Dialog dan Kajian Mendalam

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, penentuan angka ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) yang ideal tak boleh secara sepihak. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa penentuannya harus lewat mekanisme dialog dengan partai politik (parpol) lain. Hasto Kristiyanto bahkan menyebut parpol nonparlemen harus terlibat dan pembahasannya berbasis pada kajian mendalam. Ia menyatakan, perjalanan pemilihan umum (pemilu) di era reformasi telah

3 bulan lalu

Konflik Ketum PBB Memanas, Sekjen Sebut Ilegal, Yusril Tegaskan Sah

Konflik internal Partai Bulan Bintang (PBB) memanas menyusul perbedaan pandangan terkait keabsahan kepemimpinan partai. Sengketa mencuat setelah Sekretaris Jenderal DPP PBB, Ali Amran Tanjung, menilai penunjukan Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP) tidak sah. Menurut Ali Amran, mekanisme MDP yang digelar pada 11 Maret 2026 melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar VI di Bali. “Sampai detik ini, Gugum Ridho Putra masih sah seba

3 bulan lalu