AFU.id

Indeks Berita

Fuad Hasan Bantah Ada Aliran Dana Ilegal Rp27,8 Miliar ke Maktour dalam Kasus Kuota Haji

Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur, membantah adanya aliran dana ilegal ke perusahaannya terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Bantahan ini disampaikan Fuad usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 14.40 WIB pada Kamis (18/6/2026). Saat dikonfirmasi wartawan soal dugaan keuntungan tidak sah atau illegal gain yang diterima Maktour senilai Rp27,8 miliar dari kasus tersebut, Fuad hanya merespons den

Fuad Hasan Bantah Ada Aliran Dana Ilegal Rp27,8 Miliar ke Maktour dalam Kasus Kuota Haji

Celoteh Jazilul soal Status Oposisi PDIP yang Tidak Jelas, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintah. Deddy meminta Jazilul tidak ikut mengatur urusan internal PDIP. Menurutnya, sikap politik partai berlambang banteng moncong putih itu merupakan keputusan organisasi dan tidak bisa didesak oleh kader partai lain. Ia menegaskan, arah politik PDIP ditentukan melalui mekanisme resmi partai, mulai dari kongres, r

Celoteh Jazilul soal Status Oposisi PDIP yang Tidak Jelas, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?

Nasib Penghuni Hotel Sultan Pasca-Eksekusi: Tak Semua Dapat Kompensasi

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) bersama kuasa hukum Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mengungkapkan seluruh penghuni yang masih berada di kawasan eks Hotel Sultan akan didata dan tidak seluruhnya mendapatkan kompensasi. Pernyataan tersebut menyusul eksekusi pengosongan lahan yang dilaksanakan pengadilan pada Kamis (18/6/2026). Kuasa Hukum Setneg/PPKGBK, Chandra M. Hamzah, mengatakan proses eksekusi telah dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi dan Berita Acara penyerah

Nasib Penghuni Hotel Sultan Pasca-Eksekusi: Tak Semua Dapat Kompensasi

Mengaku BEM Tanpa Restu Kampus, Mahasiswa Unpam Terancam Sanksi

Universitas Pamulang atau Unpam menegaskan akan memberikan pembinaan hingga sanksi kepada mahasiswa yang terbukti menggunakan nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pamulang tanpa dasar hukum dan pengakuan resmi dari kampus. Peringatan itu disampaikan setelah nama BEM Universitas Pamulang muncul dalam sejumlah pernyataan, kegiatan, publikasi, surat-menyurat, hingga aktivitas media sosial. Humas Universitas Pamulang, Muhyiddin Fanda, menegaskan bahwa Unpam tidak memiliki organisasi kema

Mengaku BEM Tanpa Restu Kampus, Mahasiswa Unpam Terancam Sanksi

Pasca-Eksekusi, Setneg Buka Opsi Pekerjakan Kembali Eks Karyawan Hotel Sultan

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) memastikan akan memperhatikan nasib para eks karyawan Hotel Sultan, Jakarta, setelah eksekusi pengosongan lahan dan bangunan hotel tersebut dilaksanakan pada Kamis (18/6/2026). Wamensesneg, Juri Ardiantoro membuka peluang agar para eks pegawai itu kembali dipekerjakan untuk mendukung aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Juri menyampaikan, Kementerian Sekretariat Negara telah meminta Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk

Pasca-Eksekusi, Setneg Buka Opsi Pekerjakan Kembali Eks Karyawan Hotel Sultan

Ricuh Eksekusi Hotel Sultan, 69 Massa Simpatisan Ditangkap dan 29 Orang Terluka

Proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026), berlangsung ricuh. Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang massa simpatisan yang diduga menghalang-halangi jalannya eksekusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, jumlah orang yang diamankan masih berpotensi bertambah karena sejumlah massa masih bertahan di area Hotel Sultan. “Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang

Ricuh Eksekusi Hotel Sultan, 69 Massa Simpatisan Ditangkap dan 29 Orang Terluka

Polemik Hotel Sultan, Setneg: Indobuildco Hanya Pegang Izin 30 Tahun

Kementerian Sekretariat Negara menegaskan PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Kuasa hukum Kemensetneg, Chandra Hamzah, mengatakan Indobuildco hanya pernah mendapatkan izin penggunaan lahan selama 30 tahun. Karena itu, pemerintah menilai proses pengosongan Hotel Sultan telah sesuai dengan ketentuan hukum. “Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962

Polemik Hotel Sultan, Setneg: Indobuildco Hanya Pegang Izin 30 Tahun

Kerusuhan Pecah di Hotel Sultan, Polisi Tangkap 119 Orang

Sebanyak 119 orang ditangkap polisi setelah bentrokan mewarnai eksekusi pengosongan Hotel Sultan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Kericuhan yang dipicu aksi pelemparan batu dan benda keras itu menyebabkan 31 orang terluka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penangkapan dilakukan untuk memulihkan situasi sekaligus mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam aksi penghalangan eksekusi. Polisi juga masih menelusuri kemungkinan adanya pihak ya

Kerusuhan Pecah di Hotel Sultan, Polisi Tangkap 119 Orang

Media Sosial Baca Kebiasaan Pengguna, Algoritma dan Privasi Jadi Ancaman Baru

Media sosial dinilai tidak hanya menjadi ruang percakapan publik, tetapi juga mesin yang membaca kebiasaan penggunanya. Jejak digital, izin akses, hingga durasi menonton konten disebut ikut membentuk algoritma yang menentukan informasi apa yang muncul di layar. Pakar Komunikasi Digital, Rusli Nasrullah, mengatakan pengguna media sosial kerap tidak menyadari bahwa aktivitas mereka sendiri ikut membentuk preferensi konten di platform digital. “Algoritma itu sebenarnya dibentuk oleh diri anda sendi

Media Sosial Baca Kebiasaan Pengguna, Algoritma dan Privasi Jadi Ancaman Baru

Risiko Tumpang Tindih Pesisir Mengintai, Penyelarasan Tata Ruang Laut Diperketat

Penyelarasan tata ruang laut wilayah pesisir kini mengalami akselerasi demi menyokong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Area yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) itu rencananya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Melansir website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Kamis (18/6/2026), integrasi zonasi tersebut mengincar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Langkah itu bertujuan menciptakan

Risiko Tumpang Tindih Pesisir Mengintai, Penyelarasan Tata Ruang Laut Diperketat