AFU.id

Indeks Berita

RUU Sisdiknas Wajibkan Sekolah Sediakan Psikolog dan Fasilitas BK

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) bakal mewajibkan setiap satuan pendidikan menyediakan tenaga psikolog dan Bimbingan Konseling (BK). Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kurniasih Mufidayati, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut hadir untuk mengantisipasi kesehatan mental dan mencegah terjadinya kasus perundungan ( bullying ) yang kian marak di lingkungan sekolah. “Setiap sekolah itu harusnya punya BK, bimbingan konseling at

RUU Sisdiknas Wajibkan Sekolah Sediakan Psikolog dan Fasilitas BK

PDIP Nilai Parliamentary Threshold Ideal di Angka 5,5 hingga 6 Persen

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) yang ideal di angka 5,5-6%. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah menjelaskan bahwa angka tersebut berdasarkan perhitungan keterwakilan partai politik (parpol) di setiap komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Said Abdullah menyampaikan hal tersebut guna menanggapi usulan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

PDIP Nilai Parliamentary Threshold Ideal di Angka 5,5 hingga 6 Persen

Kasus Judi Online Hayam Wuruk, Polisi Temukan Indikasi Pergeseran Markas Judol dari Kamboja ke Indonesia

Terbongkarnya kasus operasi judi online mengungkap fakta baru yang mengkhawatirkan. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menemukan indikasi adanya pergeseran markas judi online dari Kamboja ke Indonesia. National Central Bureau (NCB) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengungkap basis-basis judi online dan penipuan atau scam dari Myanmar, Kamboja, hingga Laos mulai bergeser ke Indonesia. Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko menegaskan pihaknya tak akan memberantas hal t

Kasus Judi Online Hayam Wuruk, Polisi Temukan Indikasi Pergeseran Markas Judol dari Kamboja ke Indonesia

321 WNA Pelaku Judol Digiring ke Imigrasi

Langkah tegas diambil aparat setelah penggerebekan besar praktik judi online di Jakarta Barat. Sebanyak 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat kini dipindahkan ke sejumlah fasilitas keimigrasian untuk pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan pemindahan ini bagian dari proses pendalaman kasus sekaligus koordinasi lintas instansi. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Sebanyak 150 orang ditempatkan di Rumah Detensi

321 WNA Pelaku Judol Digiring ke Imigrasi

Ratusan WNA Masuk Indonesia, Operasikan Judi Online di Hayam Wuruk, Prosedur Keamanan Imigrasi Indonesia Lampu Merah

Keamanan dan prosedur imigrasi Indonesia kembali menjadi sorotan panas hari ini. Diketahui, sejumlah 321 warga negara asing (WNA) mengoperasikan bisnis judi online tanpa terdeteksi selama 2 bulan ini. Markas bisnis mereka terletak di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, mengungkap kasus ini setelah melakukan penggerebekan di gedung perkantoran Tower Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (9/5/2026). Ke-321 WNA itu berhasil diamankan dalam penggerebeka

Ratusan WNA Masuk Indonesia, Operasikan Judi Online di Hayam Wuruk, Prosedur Keamanan Imigrasi Indonesia Lampu Merah

Konversi LPG ke CNG Jalan Terus, Pengamat Ingatkan Risiko Besar Jika Program Ini Dipaksakan

Langkah yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menggantikan gas LPG 3 kilogram dengan Compressed Natural Gas (CNG) tampaknya akan jelan terus. Bahkan, kata Bahli, sama seperti LPG, CNG akan menapatkan subsidi dari pemerintah agar harganya terjangkau. Menurut Bahlil, kebijakan pemberian subsidi bagi CNG sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program energi nasional tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. "Arahan Bapak Presiden, b

Konversi LPG ke CNG Jalan Terus, Pengamat Ingatkan Risiko Besar Jika Program Ini Dipaksakan

Royalti Musik Ribet? Inggris Sudah Satu Pintu, Indonesia Baru Mulai Belajar

Pemerintah Indonesia mulai melirik cara baru mengelola royalti musik: sederhana, satu pintu, dan minim ribet. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum turun langsung ke Inggris, Jumat (8/5/2026), untuk mengulik sistem yang selama ini dianggap lebih efisien. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, tidak menutup-nutupi arah kebijakan yang sedang disiapkan. Indonesia, kata dia, tengah merancang peta besar lewat National IP Roadmap 2026–2035, sekaligus me

Royalti Musik Ribet? Inggris Sudah Satu Pintu, Indonesia Baru Mulai Belajar

Lebih Perhatikan Subsidi Kendaraan Listrik, MBG, KMP, Ketimbang Korban Bencana Sumatera, Pemerintah Digugat ke PTUN

Para korban bencana Sumatera menggugat negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam gugatan yang dilayangkan Kamis (7/5/2026) itu para korban bencana yang didampingi Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, meminta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara agar memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menetapkan status Bencana Nasional terhadap peristiwa bencana ekologis Sumatera tahun 2025. Penetapan sta

Lebih Perhatikan Subsidi Kendaraan Listrik, MBG, KMP, Ketimbang Korban Bencana Sumatera, Pemerintah Digugat ke PTUN

Putusan MK Ubah Pemilu 2029, Jabatan Kepala Daerah Perlu Aturan Baru

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penyiapan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2029, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi, di Semarang, Kamis, (7/5/26) menjelaskan bahwa putusan MK nomor 135 akan membawa efek perubahan yang sangat besar karena nanti harus diselenggarakan pemilu yang terpisah antara nasional dan daerah. Putusan MK tersebut memisahkan jadwal pemilu nasional (pemilihan Presiden, DPR, DPD) dan pemi

Putusan MK Ubah Pemilu 2029, Jabatan Kepala Daerah Perlu Aturan Baru

Laboratorium E-Voting Dibuka, Kemendagri Kaji Risiko Pemilu Digital

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan keberadaan fasilitas simulasi pemilihan digital harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat memamerkan teknologi e-voting. "Artinya, DESLab BSKDN tidak boleh hanya menjadi ruang display perangkat e-voting, namun DESLab BSKDN harus menjadi ruang produksi pen

Laboratorium E-Voting Dibuka, Kemendagri Kaji Risiko Pemilu Digital