AFU.id

Indeks Berita

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia memunculkan kekhawatiran baru di balik janji menarik dana global. Insentif pajak besar yang disiapkan dalam RUU PFII dikhawatirkan membuka celah bagi pemilik modal domestik untuk membawa dana ke luar negeri, lalu memasukkannya kembali ke Indonesia sebagai investasi asing demi menikmati fasilitas bebas pajak. Risiko itu dikenal sebagai round tripping capital . Dalam skema tersebut, dana dari dalam negeri keluar sementara ke yurisdiksi la

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Polisi Kejar Tujuh Buronan Pembunuhan Pilot AS dan Pembakaran Pesawat di Yahukimo Papua

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2026 menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Kapten Nicholas F. Goselin, dan pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA). Ketujuh tersangka kini berstatus buron dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kasatgas Gakkum Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti, memer

Polisi Kejar Tujuh Buronan Pembunuhan Pilot AS dan Pembakaran Pesawat di Yahukimo Papua

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Pemerintah mengusulkan skema baru pembiayaan haji 2027 jika biaya penyelenggaraan ibadah haji naik menjadi Rp107 juta. Dalam skema ini, porsi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah diupayakan hanya 40 persen, sementara 60 persen sisanya ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada Komisi VIII DPR. Pemerintah berharap DPR menyetujui perubahan komposisi agar bia

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Utang Rp25 Juta Membengkak Jadi Rp140 Juta, Lansia Laporkan Bank Jombang ke Polisi

Lansia asal Jombang, Ngatini (69), resmi melaporkan PT BPR Bank Jombang Perseroda ke Polres Jombang setelah utangnya melonjak dari Rp25,5 juta menjadi Rp140 juta. Ia menduga terdapat pelanggaran ketentuan perbankan, termasuk manipulasi dokumen dalam proses pemberian kredit. Laporan itu telah teregister di Polres Jombang sejak 6 Juli 2026. Dalam laporannya, kuasa hukum Ngatini menduga terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang

Utang Rp25 Juta Membengkak Jadi Rp140 Juta, Lansia Laporkan Bank Jombang ke Polisi

Khitan Berujung Cedera Serius, Bocah Tasikmalaya Dirujuk ke RSHS Bandung

Anak berinisial DS, korban dugaan malapraktik khitan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Rujukan ini dilakukan guna memastikan kondisi organ vital korban setelah mengalami cedera serius. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, mengatakan korban dibawa ke RSHS Bandung pada Selasa (7/7/2026). DS didampingi oleh KPAID, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta perwakilan klinik. “Ko

Khitan Berujung Cedera Serius, Bocah Tasikmalaya Dirujuk ke RSHS Bandung

Sengketa Hotel Sultan Berlanjut, Ahli Waris Gugat Rp14,5 Triliun

Sengketa lahan Hotel Sultan kembali bergulir ke pengadilan. Pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan menggugat sejumlah pihak dengan tuntutan ganti rugi lebih dari Rp14,5 triliun, meski Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno menyebut legalitas lahan tersebut sudah beberapa kali dinyatakan sah milik negara. Gugatan itu diajukan oleh Raden Mas Kusrahardjo yang mengklaim sebagai ahli waris RM Koesno atau Pakubuwono VIII. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denga

Sengketa Hotel Sultan Berlanjut, Ahli Waris Gugat Rp14,5 Triliun

Hasil Investasi Naik, Laba Taspen Tetap Turun karena Pencadangan Risiko Rp1,82 Triliun

Laba tahun berjalan PT Taspen pada 2025 turun menjadi Rp1,04 triliun, meski hasil investasi perusahaan meningkat. Penurunan itu terjadi karena Taspen membentuk pencadangan penurunan nilai atau impairment atas portofolio investasi yang nilainya melonjak tajam menjadi Rp1,82 triliun. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto mengatakan pencadangan tersebut dilakukan sebagai langkah hati-hati dalam mengelola dana perusahaan. Nilai impairment Taspen pada 2025 naik signifikan dibandingkan tahun seb

Hasil Investasi Naik, Laba Taspen Tetap Turun karena Pencadangan Risiko Rp1,82 Triliun

12 Kasus Narkoba Terbongkar di Jakpus, Polisi Sita Puluhan Kilogram Ganja dan Sabu

Sebanyak 12 kasus peredaran narkotika berhasil dibongkar Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat sepanjang Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 15 tersangka dan menyita berbagai jenis narkotika, mulai dari sabu, ganja, ekstasi, hingga obat keras, sebelum akhirnya memusnahkan seluruh barang bukti sesuai ketentuan hukum. Dari seluruh perkara yang diungkap, polisi menyoroti empat kasus besar. Salah satunya penangkapan tersangka RN di kawasan Pasar Baru dengan barang buk

12 Kasus Narkoba Terbongkar di Jakpus, Polisi Sita Puluhan Kilogram Ganja dan Sabu

Tambang Ilegal di Lahan Transmigrasi Rugikan Negara Rp6,8 Triliun, Jaksa Baru Amankan Rp699 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan uang titipan pemulihan kerugian negara sekitar Rp699 miliar dalam perkara dugaan korupsi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk aktivitas pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai itu masih jauh dari total kerugian negara yang disebut mencapai Rp6,858 triliun. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim Gusti Hamdani mengatakan uang tersebut diterima sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Dana itu berasal dari tersangka BT dan GT yang terser

Tambang Ilegal di Lahan Transmigrasi Rugikan Negara Rp6,8 Triliun, Jaksa Baru Amankan Rp699 Miliar

RUU Sisdiknas Ubah Wajah Pendidikan, Wajib Belajar Jadi 13 Tahun

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) membawa sejumlah perubahan besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Draf terbaru mengusulkan penguatan alokasi anggaran pendidikan 20 persen, perluasan program wajib belajar menjadi 13 tahun, hingga penambahan aturan khusus mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas, Hetifah Sjaifudian, mengatakan draf tersebut dirancang untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin

RUU Sisdiknas Ubah Wajah Pendidikan, Wajib Belajar Jadi 13 Tahun