JAKARTA, AFU.ID — Pelemahan rupiah ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat tidak hanya menjadi urusan Bank Indonesia. Situasi itu juga menguji kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang jernih, konsisten, dan tidak menutup risiko.
Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada Selasa, (9/6/2026). Kenaikan itu ditempuh setelah rupiah bergerak lebih lemah dari perkiraan akibat gejolak global, tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, dan keluarnya investasi portofolio asing dari Indonesia.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, mengatakan komunikasi publik pemerintah menjadi krusial dalam situasi ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, komunikasi krisis tidak bisa diperlakukan sebagai pelengkap kebijakan fiskal dan moneter.
“Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, bukan justru menambah kepanikan publik,” kata Fajar di Yogyakarta, Selasa, (9/6/2026).
Fajar menilai pemerintah perlu menyampaikan kondisi ekonomi secara terbuka tanpa membuat masyarakat panik. Ia menyebut masyarakat lebih mudah menerima situasi sulit jika pemerintah menjelaskan masalah, risiko, dan langkah antisipasi secara jujur.
Menurut Fajar, pelemahan rupiah dipicu gabungan faktor eksternal dan domestik. Faktor itu meliputi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, penguatan dolar Amerika Serikat, pembayaran utang luar negeri, serta kebutuhan musiman seperti ibadah haji.
Tanpa narasi resmi yang jelas, ruang spekulasi akan lebih mudah melebar. Risiko itu bisa muncul dalam bentuk panic buying, penarikan dana, atau penyebaran informasi keliru di media sosial.
Fajar mengatakan pemerintah tidak cukup hanya menyebut kondisi terkendali. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang sedang terjadi, apa dampaknya terhadap harga, dan kebijakan apa yang disiapkan untuk menahan tekanan.
“Pernyataan yang jujur dan empatik jauh lebih efektif dibandingkan sekadar menyalahkan faktor eksternal atau menegaskan semuanya terkendali,” ujarnya.
Kebutuhan komunikasi yang jernih menjadi semakin penting karena pelemahan rupiah langsung menyentuh harga barang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut stabilitas nilai tukar berpengaruh terhadap barang harian, termasuk bahan pangan impor seperti kedelai untuk tahu dan tempe.
Ekonom Chatib Basri juga mengingatkan risiko kenaikan harga akibat rupiah melemah seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana. Ia menilai pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik dan pelaku ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Fajar menilai pesan pemerintah harus konsisten antarlembaga. Presiden, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan pejabat ekonomi lainnya perlu menyampaikan arah yang selaras agar publik tidak menangkap sinyal berbeda.
Ia menyarankan pemerintah menunjuk juru bicara resmi untuk memberikan pembaruan rutin. Informasi itu dapat mencakup posisi cadangan devisa, langkah intervensi pasar, dan kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Menurut Fajar, bahasa pemerintah juga harus sederhana dan praktis. Publik tidak cukup diberi istilah teknis, tetapi perlu penjelasan mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap harga, daya beli, dan langkah yang bisa dilakukan masyarakat.
Ia menilai komunikasi yang buruk dapat mengubah tekanan kurs menjadi krisis kepercayaan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus hadir dengan data, empati, dan kepastian arah kebijakan.
“Di tengah badai pelemahan rupiah, suara pemerintah yang jernih, empatik, dan solutif adalah benteng pertama menjaga stabilitas ekonomi,” kata Fajar. (RHU)
