AFU.id

Indeks Berita

Ekspor Minyak Sawit Dicatat Lebih Rendah, Purbaya Sebut Ada Manipulasi Harga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah atau CPO ke Amerika Serikat. Temuan itu diperoleh setelah Kementerian Keuangan mengecek tiga pengapalan dari 10 perusahaan CPO secara acak. “Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (21/5/2026) Purbaya mencontohkan satu perusahaan mencatat harga ekspor 2,6 juta dolar AS di Indonesia. Namun, nilai yan

Ekspor Minyak Sawit Dicatat Lebih Rendah, Purbaya Sebut Ada Manipulasi Harga

Tambang Batu Bara Diminta Lebih Bersih, Biaya Transisi Jadi Beban Perusahaan

Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menilai implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) di sektor batu bara menghadapi trilema antara ketahanan energi, perlindungan lingkungan dan biaya ekonomi. Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG dan Good Mining Practice Ignatius Wurwanto mengatakan industri batu bara masih harus menjaga pasokan energi nasional, memenuhi tuntutan pengurangan emisi, serta menanggung biaya penerapan ESG yang tidak kecil. “Kalau bicara batu bara, ini

Tambang Batu Bara Diminta Lebih Bersih, Biaya Transisi Jadi Beban Perusahaan

Program Desa Nelayan Jangan Sekadar Peresmian, Sistem Layanan Harus Matang

Rencana pemerintah membangun 5.000 desa nelayan dinilai tidak boleh berhenti pada peresmian simbolik. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan program tersebut harus langsung menjawab masalah utama nelayan, terutama akses solar subsidi, es batu, ruang pendingin, dan pasar. “Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026,” kata Daniel di Jakarta, Kamis, (21/5/2026) Pemerintah menargetkan 1.386 desa nelayan diresmikan pada 2026. Dalam ti

Program Desa Nelayan Jangan Sekadar Peresmian, Sistem Layanan Harus Matang

Pajak Jadi Tulang Punggung APBN, Target 2026 Naik ke Rp2.357 Triliun

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan bahwa di era sekarang ini pajak menjadi tulang punggung fiskal dari sisi penerimaan negara. "Konteks besar dari mandat strategis Ditjen Pajak dan tantangan penerimaan negara tentu semua paham sekarang itu mau gak mau pajak menjadi tulang punggung fiskal dari sisi penerimaan negara," kata Bimo pada seminar Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten (KOMPAK) di UGM Yogyakarta, Kamis, (21/5/2026) Dia

Pajak Jadi Tulang Punggung APBN, Target 2026 Naik ke Rp2.357 Triliun

KPK Kritik MBG: Banyak Penerima Bukan Berarti Program Berhasil, Dampak ke Stunting Harus Terukur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harus ada tolak ukur yang komprehensif terkait keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Jadi, minimal harusnya didesain untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu apa yang harus dicapai. Dari hasil kajian kami, itu belum terlihat," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin dalam keterangan yang dikutip di Kabupaten Serang, Banten, Kamis, (21/5/2026). Aminudin menjelaskan bahwa hal tersebut dianggap perlu setelah KP

KPK Kritik MBG: Banyak Penerima Bukan Berarti Program Berhasil, Dampak ke Stunting Harus Terukur

Ekspor SDA Dipusatkan ke BUMN, Kadin Minta Aturan Jangan Matikan Dunia Usaha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam keterangan di Jakarta, Kamis (21/5/2026) mengatakan pihaknya memahami semangat pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tent

Ekspor SDA Dipusatkan ke BUMN, Kadin Minta Aturan Jangan Matikan Dunia Usaha

Bank BUMN Diminta Turunkan Bunga Kredit Rakyat Kecil, Siapa Tanggung Selisihnya?

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank BUMN menurunkan bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perintah itu muncul karena masyarakat kecil dinilai membayar bunga kredit lebih mahal dibanding pengusaha besar. “Orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, ubah. Turunkan bunga untuk rakyat miskin,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu,920/5/2026). Masalahnya, pemerintah belum menjelaskan s

Bank BUMN Diminta Turunkan Bunga Kredit Rakyat Kecil, Siapa Tanggung Selisihnya?

Petani Sawit Khawatir Monopoli Ekspor Lemahkan Harga dan Akses Pasar

Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai transparansi sangat penting dalam regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk komoditas sawit. Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, (20/5/2026). “Penguatan sawit berkelanjutan tidak dapat

Petani Sawit Khawatir Monopoli Ekspor Lemahkan Harga dan Akses Pasar

Potensi Minyak 11,3 Miliar Barel Masih Terganjal Aturan Insentif

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan aturan baru untuk memberi insentif dalam rangka mempercepat pengembangan minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK). “Kami coba revisi beberapa peraturan yang memungkinkan untuk kami bisa percepat (pengembangan MNK),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026) malam. Laode menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sudah me

Potensi Minyak 11,3 Miliar Barel Masih Terganjal Aturan Insentif

Gas Pengganti LPG 3 Kg Belum Siap, Tabung Baru Masih Uji Keamanan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun skema distribusi CNG 3 kg sebagai pengganti LPG 3 kg yang terjangkau bagi masyarakat, yakni dengan tidak mengharuskan masyarakat untuk membeli tabung CNG. “Tabung milik badan usaha, supplier gasnya. Jadi, skema yang sedang dibuat sekarang masyarakat tidak diharuskan beli tabung. Tabungnya pinjam,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di sela IPA Convex di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/

Gas Pengganti LPG 3 Kg Belum Siap, Tabung Baru Masih Uji Keamanan