AFU.id

Indeks Berita

Susul Surabaya, Mal Kota Kasablanka Jakarta Kini Dipasangi Pagar Besi Setinggi 2,5 Meter

Setelah empat pusat perbelanjaan di Surabaya dipasangi pagar besi tinggi, pemandangan serupa kini muncul di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Pagar berwarna abu-abu setinggi sekitar 2,5 meter dipasang di depan mal yang berada di bawah pengelolaan Pakuwon Group tersebut. Pembangunan yang berlangsung hampir bersamaan di sejumlah kota kembali memicu pertanyaan mengenai alasan pengamanan dilakukan secara masif. Pagar di Kota Kasablanka membentang sekitar 100 meter dari dekat pintu masuk kendaraa

Susul Surabaya, Mal Kota Kasablanka Jakarta Kini Dipasangi Pagar Besi Setinggi 2,5 Meter

Mengenal “Pahlawan Pendidikan” yang Menang Gugatan Anggaran MBG di MK

Mereka bukan pejabat, anggota DPR, maupun elite partai, tetapi berhasil mengoreksi cara pemerintah menggunakan anggaran pendidikan. Tiga mahasiswa, seorang guru honorer, seorang pekerja swasta, dan komunitas pendidikan menggugat masuknya Program Makan Bergizi Gratis ke dalam porsi wajib 20 persen dana pendidikan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan memerintahkan anggaran MBG dipisahkan dari biaya utama penyelenggaraan pendidikan. Gugatan Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 d

Mengenal  “Pahlawan Pendidikan” yang Menang Gugatan Anggaran MBG di MK

Putusan MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Pakai Dana Pendidikan, Berlaku Paling Lambat 2028

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028. Putusan itu merupakan hasil uji materi terhadap Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026 yang dikabulkan sebagian oleh MK. Amar putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Suhartoyo menyatakan ketentuan tersebut tetap berlaku untuk APBN Tahun

Putusan MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Pakai Dana Pendidikan, Berlaku Paling Lambat 2028

Putusan MK Selamatkan Rp223,5 Triliun Anggaran Pendidikan dari MBG

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya. Putusan tersebut membuat anggaran MBG senilai Rp223,5 triliun yang sebelumnya masuk dalam perhitungan anggaran pendidikan tidak lagi dapat menggunakan pos pendidikan. Dengan demikian, alokasi tersebut harus dibiayai melalui pos anggaran tersendiri tanpa mengurangi kewajiban negara memenuhi anggar

Putusan MK Selamatkan Rp223,5 Triliun Anggaran Pendidikan dari MBG

APKASI Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Daerah, Nilai Beban Kepala Daerah Kian Berat

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta pemerintah menghentikan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mulai tahun anggaran 2027. Organisasi para bupati itu menilai ruang fiskal daerah semakin menyempit, sementara pemerintah kabupaten dibebani berbagai program prioritas nasional yang harus dijalankan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Permintaan itu disampaikan Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi dalam Rapat De

APKASI Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Daerah, Nilai Beban Kepala Daerah Kian Berat

Prabowo Minta Penggunaan Asbes Dihentikan: Picu Kanker Paru pada Orang yang Tak Merokok

Bahaya penggunaan asbes dalam material bangunan kembali menjadi perhatian setelah disebut dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru hingga kanker. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar mulai meninggalkan penggunaan bahan tersebut dalam pembangunan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Prabowo menilai penggunaan material bangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kes

Prabowo Minta Penggunaan Asbes Dihentikan: Picu Kanker Paru pada Orang yang Tak Merokok

Beda Nasib Prabowo dan Gerindra, Sang Ketum Keok Lawan KDM, Partainya Masih Nomor Satu

Hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merekam potret kontras dan dinamika menarik dalam peta politik nasional. Di satu sisi, elektabilitas Presiden RI Prabowo Subianto anjlok drastis dan keok di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam simulasi calon presiden. Namun di sisi lain, partai politik yang dipimpinnya, Partai Gerindra, tetap bertahan di posisi puncak sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi di Indonesia. Be

4 media, Cenderung kanan
Beda Nasib Prabowo dan Gerindra, Sang Ketum Keok Lawan KDM, Partainya Masih Nomor Satu

Tok! MK Larang Anggaran Makan Bergizi Gratis Sentuh Dana Pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang penggunaan alokasi dana pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). MK memutuskan anggaran untuk program prioritas tersebut wajib dikeluarkan dan dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Ketetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2

Tok! MK Larang Anggaran Makan Bergizi Gratis Sentuh Dana Pendidikan

LPSK Rilis Daftar Provinsi dengan Kasus Perdagangan Orang Tertinggi: Jawa Barat Teratas, Disusul NTT dan Jawa Timur,

Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terbanyak di Indonesia Di bawah Jawa Barat, terdapat Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Data tersabut berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipaparkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Menentang Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, Kamis (30/7/2026). Wakil Ketua LPSK Antonius Prijaji Soesilo Wibowo menjelaskan, jumlah permohonan perlindungan korb

LPSK Rilis Daftar Provinsi dengan Kasus Perdagangan Orang Tertinggi: Jawa Barat Teratas, Disusul NTT dan Jawa Timur,

Beda dengan Panji, Sammy Mengaku Sudah di Tahap Melawan Rezim Prabowo-Gibran

Komika Sammy mengaku memiliki sikap berbeda dengan Pandji Pragiwaksono dalam memandang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jika Pandji masih memilih mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah, Sammy mengaku sudah berada pada tahap melawan rezim yang saat ini berkuasa. Pernyataan itu disampaikan Sammy saat menjadi narasumber dalam podcast Akbar Faizal Uncensored bersama pakar hukum tata negara Feri Amsari, Selasa (28/7/2026). “Kalau Panji kan mengkr

Beda dengan Panji, Sammy Mengaku Sudah di Tahap Melawan Rezim Prabowo-Gibran