AFU.id

Indeks Berita

Gandeng Menko Airlangga, Ketua KPK Kejar Aturan Pemidanaan Suap Pejabat Asing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan percepatan reformasi regulasi antikorupsi di tanah air. Langkah strategis ini ditempuh melalui kolaborasi intensif bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sinergi lintas lembaga ini bertujuan menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional. Fokus utamanya adalah merumuskan aturan pemidanaan terhadap praktik penyuapan pejabat publik asing. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut pihaknya telah menyodorkan draf usulan pembaruan Undang

Gandeng Menko Airlangga, Ketua KPK Kejar Aturan Pemidanaan Suap Pejabat Asing

Fokus pada 6 Tersangka, Ketua KPK Tak Menutup Kemungkinan Seret Pihak Lain di Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam pusaran kasus suap pengaturan jalur importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembangan perkara ini akan sangat bergantung pada temuan fakta lanjutan di tahap penyidikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut arah pengusutan kasus ini masih dinamis dan bisa menyasar pihak-pihak lain yang terbukti terlibat. "Ya kalau itu kan pasti berdasarkan keterangan, fakta, dan alat bukti yang lainnya," kat

Fokus pada 6 Tersangka, Ketua KPK Tak Menutup Kemungkinan Seret Pihak Lain di Bea Cukai

KPK Isyaratkan Kasus Suap DJKA Tak Berhenti di Sudewo, Pimpinan Bidik Anggota Komisi V Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan pengembangan kasus dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tidak akan berhenti pada satu nama saja. Penyidik masih terus menelusuri dugaan aliran dana ke sejumlah anggota Komisi V DPR RI lainnya selain Sudewo. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya akan menelaah secara utuh konstruksi perkara dan keterlibatan pihak lain. "Ya nanti KPK pasti melihat ya, kan intinya hukum itu kan kita tidak hanya melihat dari sisi ke

KPK Isyaratkan Kasus Suap DJKA Tak Berhenti di Sudewo, Pimpinan Bidik Anggota Komisi V Lainnya

Kerusuhan Agustus Bisa Dicegah, KPF: Negara Terlalu Lambat Tindak Aparat Brutal

Komisi Pencari Fakta (KPF) mengunhkapkan bahwa kerusuhan dan penjarahan berskala nasional pada Agustus 2025 sebenarnya memiliki peluang untuk bisa dicegah. Meluasnya eskalasi demonstrasi terjadi akibat pembiaran dan lambatnya respons negara dalam menindak aparat yang brutal. Peneliti KPF, Ravio Patra memaparkan tewasnya Affan Kurniawan merupakan faktor utama yang mempercepat meluasnya gelombang unjuk rasa hingga ke ratusan kota. "Temuan umum kami adalah demonstrasi terjadi di 57 kota, meluas hin

Kerusuhan Agustus Bisa Dicegah, KPF: Negara Terlalu Lambat Tindak Aparat Brutal

Menko Yusril dan Wamenko Otto Apresiasi Konsistensi Kinerja dan Integritas Peradilan

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra didampingi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Otto Hasibuan menghadiri kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Tahun 2025. ‎Laporan Tahunan MA RI Tahun 2025 dibacakan oleh Ketua Sunarto di Balairung MA RI, Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026. Dalam laporannya, Sunarto menegaskan bahwa reformasi hukum pidana menjadi salah satu perhatian utama, seiring

Menko Yusril dan Wamenko Otto Apresiasi Konsistensi Kinerja dan Integritas Peradilan

Gakkum Kehutanan Kejar Jaringan Pembunuhan Gajah di Riau

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan mengintensifkan upaya penegakan hukum untuk mengejar dan membongkar jaringan yang diduga terlibat dalam pembunuhan Gajah Sumatera di Provinsi Riau. Langkah ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan setiap kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi ditangani secara serius, menyeluruh, dan berkeadilan. Selain upaya penyelidikan bersama kepolisian, saat ini tim Gakkum Kehutanan sedang meminta keterangan dari PT RAPP untuk

Gakkum Kehutanan Kejar Jaringan Pembunuhan Gajah di Riau

Coreng Marwah Peradilan, MA Ajukan Pemecatan Petinggi PN Depok ke Presiden

Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok. Lembaga peradilan tertinggi ini memutuskan untuk memberhentikan sementara seluruh hakim dan aparatur yang terlibat dalam skandal suap tersebut. Juru Bicara MA, Yanto menegaskan Ketua MA Sunarto telah menyetujui proses administrasi pemberhentian para tersangka. “Ketua MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang tertangkap tangan tersebut,” u

Coreng Marwah Peradilan, MA Ajukan Pemecatan Petinggi PN Depok ke Presiden

KPK Perpanjang Masa Tahan Tersangka Jual Beli Jabatan di Pati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang masa penahanan para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Perpanjangan ini terkait penyidikan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tersangka berinisial SDW dan kawan-kawan akan tetap mendekam di rutan untuk 40 hari ke depan. “Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di

KPK Perpanjang Masa Tahan Tersangka Jual Beli Jabatan di Pati

Sebut Hakim Bisa Dibeli, Noel Peringatkan Purbaya Hati-hati dengan Elit

Terdakwa kasus korupsi Immanuel Ebenezer (Noel) kembali melontarkan peringatan keras kepada sosok bernama Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyindir pujian ‘angkat topi’ yang sempat dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pejabat tersebut bisa berujung pada penahanan. “Apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke Pak Purbaya. Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK,” ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Noel mengklaim informasi yan

Sebut Hakim Bisa Dibeli, Noel Peringatkan Purbaya Hati-hati dengan Elit

Usai Sidang Noel Bernyanyi ‘OTT Bocil’, Sindir KPK Cuma Berani Tangkap Teri

Terdakwa kasus korupsi Immanuel Ebenezer alias Noel kembali membuat geger usai sidang. Ia melontarkan sindiran keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat sebuah lagu yang ia beri judul ‘OTT Bocil’. “Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya,” lantun Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Lirik lagu dadakan tersebut berisi kritik tajam terhadap kinerja lembaga antirasuah. Ia menilai KPK hanya berani menindak kasus-kasus kecil, sementara kasus besar di

Usai Sidang Noel Bernyanyi ‘OTT Bocil’, Sindir KPK Cuma Berani Tangkap Teri