Indeks Berita

Vonis Hakim Beda dari Tuntutan, Kejagung Soroti Hilangnya Uang Pengganti Terdakwa Korupsi Pertamina

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempertimbangkan upaya hukum lanjutan menyusul hilangnya hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti bagi sejumlah terdakwa dalam vonis kasus korupsi tata kelola PT Pertamina (Persero) pada Jumat, 27 Februari 2026. "Yang pertama, mengenai uang pengganti, ada beberapa kemudian para terdakwa yang tadinya dituntut dengan uang pengganti, kemudian menjadi hilang," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung, Zulkipli kepada wartawan. Pihak penuntut umum menyoroti adany

5 bulan lalu

RDPU Komisi III DPR, Ibu Terdakwa Kasus Mahasiswi Unram Menangis Minta Keadilan

Makkiyati, ibu dari terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Radiet Ardiansyah, memohon keadilan kepada Komisi III DPR RI terkait dugaan salah tangkap putranya pada Kamis, 26 Februari 2026. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, warga asal Sumbawa ini bersaksi bahwa sang anak sama sekali tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan. "Saya mohon, Pak. Anak saya bukan pelaku, Pak. Sampai detik ini, batin saya mengatakan Radit bukan pelaku, Pak," ujar Makkiyati.

5 bulan lalu

Pedas! Komisi III DPR Nilai Tuntutan Mati ABK Batam Abaikan Semangat KUHP Baru

Tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan sabu hampir dua ton di Batam menuai kritik keras dari Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut tidak sejalan dengan semangat humanisme dalam KUHP Nasional terbaru, yakni UU No. 1 Tahun 2023. Di hadapan awak media di Gedung DPR RI, Kamis (26/2/2026), Habiburokhman menyebut secara kasat mata peran Fandi sebagai anak buah kapal (ABK) bukanlah peran dominan dalam

5 bulan lalu

Serius! DPR Cium Dugaan Pelanggaran KUHAP, Pengacara ABK Batam Disebut Titipan Penyidik

Proses hukum terhadap ABK Fandi Ramadhan kembali diguncang sorotan tajam. Komisi III DPR RI mengungkap indikasi pelanggaran prinsip dasar hukum acara pidana, menyusul dugaan bahwa penasihat hukum terdakwa tidak dipilih secara bebas, melainkan disediakan oleh penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut temuan ini muncul setelah pihaknya mendengar langsung keterangan dari tim kuasa hukum serta keluarga Fandi. Dalam logika hukum, kata dia, situasi di m

5 bulan lalu

Tak Main-Main! DPR RI Panggil Kapolres dan Kajari Batam, Sorot Kejanggalan Kasus ABK Fandi

Komisi III DPR RI menaikkan tensi pengawasan. Tak lagi sekadar rapat dengar pendapat, kali ini lembaga legislatif itu memastikan akan memanggil langsung Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Batam dan Lombok terkait dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus narkotika yang menjerat ABK Fandi Ramadhan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman , menegaskan langkah tersebut adalah bagian dari fungsi konstitusional DPR dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Menurutnya, produk hukum yang

5 bulan lalu

Tegas! Ubah Kewarganegaraan Anak di Bawah Umur, Dirjen AHU Sebut Pelanggaran Hak Anak

Polemik penerima beasiswa negara yang viral karena mengalihkan kewarganegaraan anaknya yang masih di bawah umur memasuki babak baru. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hak anak. Dirjen AHU, Widodo, menegaskan bahwa secara hukum, anak yang lahir dari orang tua Warga Negara Indonesia (WNI) otomatis melekat status kewarganegaraan Indonesia. “Kalau lihat dari garis keturunan kelahirannya dan orang tuanya tentu masih berstatus warga

5 bulan lalu

Drama Senayan! Komisi III Tegas: Tak Ada Intervensi di Kasus Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan

Ruang rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (26/2/2026), terasa panas. Sorotan tak hanya datang dari publik, tetapi juga dari aparat penegak hukum. Di tengah polemik tuntutan hukuman mati terhadap ABK Batam, Fandi Ramadhan, Komisi III DPR RI akhirnya angkat suara: pengawasan bukan intervensi. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar bersama keluarga Fandi dan kuasa hukumnya, Hotman Paris. Di kursi pimpinan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, berbicara lugas. Ia menegaskan kehadiran DP

5 bulan lalu

Parlemen Memanas! Hotman Paris Hadir, Habiburokhman Bongkar Kasus Sabu 2 Ton hingga Tewasnya Mahasiswi Unram

Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (26/2/2026), berubah tegang. Sorot kamera menyala. Keluarga korban duduk dengan wajah tertahan emosi. Di meja utama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris hadir memberi pandangan hukum. Dua perkara besar dibedah sekaligus. Pertama, kasus Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) yang dituntut hukuman mati atas dugaan penyelundupan dua

5 bulan lalu

Bahas Mafia Peradilan, Mahfud MD Ungkap Adanya Permintaan Biaya Ilegal dalam Eksekusi Lahan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membongkar fakta mengejutkan mengenai masifnya praktik mafia peradilan yang merambah hingga ke level tertinggi. Mahfud menceritakan kisah ironis di mana seorang mantan menteri era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun tak luput dari pemerasan oleh oknum calo di lingkungan pengadilan. Berbicara melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan bahwa rekan sejawatnya tersebut tengah berjuang mengeksekusi lahan miliknya di Bekasi yang telah dimenangkan di penga

6 bulan lalu

Anak 12 Tahun Tewas di Rumah Sendiri, DPR Sebut Ini Alarm Keras yang Terlambat Didengar

Seorang anak berinisial NS (12) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meregang nyawa dengan luka lebam dan luka bakar di tubuhnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan ibu tirinya sendiri. Tragedi ini tak hanya menyisakan duka, tetapi juga pertanyaan: di mana sistem deteksi dini ketika tanda-tanda itu mulai muncul? Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm keras bagi negara. Ia menegaskan bahwa kekerasan fatal di ruang domestik menunjukkan masih lemahnya

6 bulan lalu