Indeks Berita

KPK Sita HP Berisi Percakapan Pungli SKPD Usai Geledah Pemkab Cilacap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Cilacap terkait penyidikan lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pada Senin, 16 Maret 2026. "Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Cilacap, hari ini penyidik melakukan serangkaian giat penggeledahan," terang Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta. Selain menyasar ruang kerja pimpinan tertinggi kabupaten tersebut, tim penyidik juga menyisir sejumla

5 bulan lalu

Kasus Korupsi Kuota Haji, Eks Stafsus Menag Gus Alex Penuhi Panggilan KPK

Mantan Staf Khusus Menteri Agama periode 2020-2024 Ishfah Abdizal Aziz (IAA) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 Maret 2026. Kedatangan tersebut guna menjalani pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. "Saudara IAA pagi ini sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026. Mantan pejabat di lingkungan K

5 bulan lalu

Kasus Serangan Andrie Yunus, YLBHI Desak Presiden Bentuk Tim Investigasi Independen

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak Presiden Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus percobaan pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus. "Desakan kami dari Tim Advokasi untuk Demokrasi itu juga kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim investigasi independen dengan berkonsultasi kepada pendamping dan keluarga korban," ujar perwakilan YLBHI Aff Abdul Qo

5 bulan lalu

Beredar Foto AI Pelaku Penyiraman Air Keras, Tim Advokasi Minta Polisi Lacak Akun Penyebar Pertama

Tim Advokasi untuk Demokrasi menduga penyebaran foto rekayasa kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan sosok terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sengaja didalangi oleh jaringan pelaku itu sendiri untuk mengecoh kepolisian. "Kami duga ini adalah upaya dari jaringan dan pelaku itu sendiri untuk mengaburkan informasi," ujar perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi Rangga Julio di Jakarta, Senin, 16 Maret 2026. Rangga merujuk pada temuan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Ray

5 bulan lalu

Kasus Andrie Yunus, Komisi XIII DPR Minta LPSK Berikan Perlindungan Darurat

Komisi XIII DPR RI mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan darurat kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai mendesak setelah Andrie menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal pada Kamis malam pekan lalu. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menyatakan bahwa serangan fisik terhadap pembela hak asasi manusia merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ia memint

5 bulan lalu

Kasus Ijon Proyek, KPK Sita Rp1 Miliar dari Rumah Kadis PUPR Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar dan sejumlah dokumen dalam serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penggeledahan secara maraton tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai Jumat, 13 Maret hingga Minggu, 15 Maret 2026. "Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, penyidik melakukan serangkaian kegiatan peng

5 bulan lalu

Aktivis HAM Disiram Air Keras, KontraS Tuntut Polisi Usut Tuntas Pelaku

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Insiden penyerangan oleh orang tak dikenal tersebut terjadi di kawasan Jalan Salemba I, Jakarta Pusat. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebutkan bahwa serangan itu mengakibatkan korban menderita luka bakar hingga 24 persen pada area wajah, dada, mata, dan kedua tangannya. “Pa

5 bulan lalu

Ditawari Uang Tutup Mulut 1 Juta Dolar AS, Pansus Haji Tolak Suap Tersangka Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI baru menyadari adanya penyimpangan kuota tambahan 50:50 setelah kebijakan tersebut telanjur dieksekusi di lapangan. Keterlambatan informasi ini berujung pada temuan upaya suap senilai 1 juta dolar AS oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas guna meredam penyelidikan dewan. "Di forum-forum resmi itu tidak disampaikan bahwa untuk kuota tambahan ini dibagi 50 persen 50 persen. Taunya itu 92 persen sama 8 persen,"

5 bulan lalu

Antrean Tetap Panjang, KPK Sebut Eks Menag Selewengkan Jatah Haji Hasil Lobi Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa manipulasi pembagian 20.000 kuota haji tambahan merupakan permainan murni di tingkat menteri teknis tanpa sepengetahuan Presiden. Upaya kepala negara melobi Arab Saudi demi memangkas antrean panjang jemaah justru disalahgunakan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. "Kalau kepala pemerintahan, Presiden, itu kan masalah pembagian kuota dan lain-lain itu masalah teknis. Jadi yang mengetahui itu adalah menteri teknis," urai Deputi Penindak

5 bulan lalu

Susul Yaqut, KPK Jadwalkan Pemanggilan Tersangka Gus Alex Pekan Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex pada pekan depan terkait penyidikan kasus korupsi kuota haji periode 2023–2024. "Nah sudah kami panggil yang bersangkutan ya untuk minggu depan," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. Pemanggilan tersangka yang diduga bertindak sebagai operator lapangan dalam skandal pembagian jatah jemaah ini sekaligus membu

5 bulan lalu