Indeks Berita

Gugat Dewas BPJS, Duit Rakyat 1.000 Triliun Jadi Taruhannya

Panggung Akbar Faizal Uncensored kembali panas. Kali ini bukan sekadar debat wacana, melainkan gugatan serius terhadap proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Duit rakyat disebut-sebut jadi pertaruhan: hampir Rp1.000 triliun dana publik yang dikelola dua raksasa jaminan sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Host forum itu, Akbar Faizal, membuka diskusi dengan nada tajam. Jabatan, katanya, adalah mandat. Kemuliaannya justru diuji saat seseorang mengurus hajat hidup orang banyak

6 bulan lalu

Purbaya Skakmat Alumni LPDP: Kembalikan Uang dan Bunganya!

Nama Dwi Sasetyaningsih mendadak bergema di ruang publik. Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu menjadi sorotan setelah unggahannya viral: “cukup aku aja jadi WNI, anak-anakku jangan.” Pernyataan itu muncul bersamaan dengan kabar bahwa anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris dan memegang paspor negara tersebut. Respons pemerintah datang cepat dan keras. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menyembunyikan emosinya. Dalam pernyataan terbuka, ia meminta pimpinan LPDP men

6 bulan lalu

Tim Ekonomi Tikam Prabowo dari Belakang

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat memicu gelombang kritik dari kalangan ekonom, akademisi, hingga pelaku usaha. Perjanjian yang disebut sebagai kesepakatan dagang timbal balik itu dinilai sebagian pihak justru berpotensi menciptakan ketimpangan kewajiban. Sorotan tajam datang dari Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu jurnalis s

6 bulan lalu

Polemik Alumnus LPDP Viral, DPR Tekankan Akuntabilitas Kontrak dan Komitmen Kebangsaan

Komisi X DPR RI menyoroti polemik seorang mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang viral setelah memamerkan paspor Inggris anaknya di media sosial. DPR meminta LPDP memperkuat regulasi pengawasan dan pembinaan agar komitmen kebangsaan para alumni tetap terjaga. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa sebagai instrumen strategis negara yang dibiayai dana publik, penerima LPDP memikul tanggung jawab moral yang besar. “Sebagai Ketua Ko

6 bulan lalu

Menag Nasaruddin Umar Lapor KPK Usai Resmikan Balai Sarkiah Naik Jet Pribadi

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Pelaporan tersebut berkaitan dengan fasilitas penerbangan khusus yang ditumpanginya saat agenda peresmian Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nasaruddin menjelaskan bahwa pesawat khusus itu terpaksa digunakan karena ketiadaan jadwal penerbangan komersial yang memadai. "Karena jam 11 malam kan nggak mungkin ada pesawat lag

6 bulan lalu

Dukung RUU Perampasan Aset, KPK Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh pemerintah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut kehadiran regulasi ini merupakan langkah maju yang strategis. "Dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Budi di Jakarta, Minggu 22 Febuari 2026. Aturan tersebut dinilai sangat penting guna memastikan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi. Diketahui,

6 bulan lalu

Revisi UU HAM, Natalius Pigai: Kewenangan Komnas HAM Bakal Seperti KPK Di Tahun Ini

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menggodok revisi undang-undang untuk memperluas kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Diketahui, lembaga pengawas tersebut akan memiliki unit penyidikan dan penuntutan tersendiri. Menteri HAM, Natalius Pigai menyebut penguatan otoritas ini akan membuat wewenang Komnas HAM setara dengan lembaga antirasuah. "Gini, Komnas HAM itu akan berlaku seperti KPK," kata Pigai di Jakarta, 20 Febuari 2026. Lebih lanjut, ia menuturkan UU tersebut

6 bulan lalu

LPDP Bakal Panggil Suami Alumnus yang Pamer Paspor Inggris Anak

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memastikan akan memanggil AP, suami dari alumnus LPDP Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang videonya viral karena memamerkan paspor Inggris sang anak. Dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (21/2/2026), LPDP menyatakan AP juga merupakan penerima beasiswa dan menjadi perhatian publik karena diduga belum menuntaskan kewajiban kontribusi pengabdian di Indonesia setelah menyelesaikan studi. “Terkait suami Saudari DS, Saudara AP, yang juga merupakan alumni LPDP, y

6 bulan lalu

Revisi UU HAM, Natalius Pigai Sebut Kewenangan Komnas HAM Bakal Seperti KPK Di Tahun Ini

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menggodok revisi undang-undang untuk memperluas kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ke depan, lembaga pengawas tersebut akan memiliki unit penyidikan dan penuntutan tersendiri. Menteri HAM, Natalius Pigai menyebut penguatan otoritas ini akan membuat wewenang Komnas HAM setara dengan lembaga antirasuah. "Gini, Komnas HAM itu akan berlaku seperti KPK," kata Pigai di Jakarta, 20 Febuari 2026. Lebih lanjut, ia menuturkan UU tersebut a

6 bulan lalu

DPR Soroti Lemahnya Pengawasan Pelabuhan Khusus PT Amman Mineral

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mendesak Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap pelabuhan khusus milik PT Amman Mineral Internasional di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini menyusul adanya kendala akses pengawasan di fasilitas strategis tersebut yang dikhawatirkan berdampak pada potensi penerimaan negara. Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 20 Februari 2026, Mori mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat mengakses pelabuhan khusus di

6 bulan lalu