AFU.id

Indeks Berita

Ketika Negara Menghitung Untung, Pikiran Kritis Terpinggirkan

Percakapan di Akbar Faizal Uncensored kali ini bergerak pelan, tapi menghantam dalam. Bukan hanya soal kekerasan yang tampak di permukaan, melainkan tentang sesuatu yang lebih sunyi—cara negara memandang warganya sendiri. Akbar Faizal membuka diskusi dengan kegelisahan yang terasa dekat: dunia sedang bergejolak, perang di luar negeri menekan ekonomi, dan dampaknya merembes hingga ke dalam negeri. Namun di saat yang sama, justru muncul luka dari dalam—ketika sesama warga saling melukai, bahkan hi

Ketika Negara Menghitung Untung, Pikiran Kritis Terpinggirkan

Pemenang Lelang HP Rp59 Juta Belum Lunas, KPK Beri Tenggat Waktu Hingga 25 Maret

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anomali nilai lelang barang rampasan berupa dua unit telepon seluler merek Oppo yang laku terjual hingga Rp59 juta dari nilai limit awal Rp73 ribu. Lelang tersebut merupakan bagian dari penjualan 15 lot barang sitaan pada Rabu, 11 Maret 2026 lalu yang totalnya sukses menyumbang Rp10,9 miliar ke kas negara. "Benar, memang ada anomali terkait dengan tingginya nilai pemenang lelang," ujar Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (L

Pemenang Lelang HP Rp59 Juta Belum Lunas, KPK Beri Tenggat Waktu Hingga 25 Maret

Sajikan Kelapa Utuh untuk Penerima MBG, 9 SPPG Gresik Kena Suspend Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tindakan tegas ini diambil buntut dari penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah suspensi tersebut didasari atas kelalaian pengelola SPPG yang dinilai mengabaikan pedoman operasional baku. Kebijakan ini sekaligus merespons polemik serupa yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik di berbagai daerah. "Pemberian kelapa

Sajikan Kelapa Utuh untuk Penerima MBG, 9 SPPG Gresik Kena Suspend Badan Gizi Nasional

Antisipasi Prabowo Jika Krisis BBM, WFA atau Kurangi Hari Kerja

Pemerintah mulai menimbang skenario penghematan energi jika gejolak global benar-benar menjalar ke dapur ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji opsi kerja dari rumah hingga pengurangan hari kerja sebagai langkah antisipasi bila krisis bahan bakar minyak (BBM) terjadi. Arahan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Ia mengingatkan bahwa dinamika geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpot

Antisipasi Prabowo Jika Krisis BBM, WFA atau Kurangi Hari Kerja

Prabowo Ancam Menteri Laporan ABS, Rocky Gerung: Presiden Tahu Data Ekonomi Dimanipulasi

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran menterinya agar tidak main-main dalam bekerja dan berhenti memberikan laporan dengan mentalitas "Asal Bapak Senang" (ABS). Peringatan ini diduga dipicu oleh temuan Kepala Negara terkait adanya manipulasi data statistik nasional yang tidak mencerminkan realitas di masyarakat. Pengamat politik Rocky Gerung menilai, kemarahan Presiden menunjukkan bahwa ia telah menerima informasi alternatif yang lebih akurat. M

Prabowo Ancam Menteri Laporan ABS, Rocky Gerung: Presiden Tahu Data Ekonomi Dimanipulasi

DPR Tetapkan 5 DK OJK 2026–2031, Misbakhun: Pengawasan Jangan Kalah Cepat dari Pelaku Usaha

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penetapan lima Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 merupakan momentum krusial untuk memperkuat kualitas pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini dinilai penting guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya risiko global dan transformasi digital. Misbakhun menilai tanggung jawab OJK ke depan akan semakin berat seiring membesarnya skala industri keuangan nasional serta m

DPR Tetapkan 5 DK OJK 2026–2031, Misbakhun: Pengawasan Jangan Kalah Cepat dari Pelaku Usaha

Komisi VIII DPR RI Desak Percepatan Revisi UU Dana Haji demi Transparansi bagi Jemaah

Komisi VIII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Langkah ini diambil guna menyesuaikan regulasi dengan dinamika terkini serta memastikan distribusi nilai manfaat bagi jemaah dilakukan secara lebih transparan, adil, dan proporsional. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini sangat krusial untuk mendukung penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas bagi seluruh umat Islam d

Komisi VIII DPR RI Desak Percepatan Revisi UU Dana Haji demi Transparansi bagi Jemaah

Banggar DPR: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Wajib, Proyek Infrastruktur Bisa Ditunda

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah melakukan penyisiran terhadap program-program pemerintah tahun 2026 untuk menentukan skala prioritas di tengah ketidakpastian geopolitik. Banggar menegaskan bahwa program-program yang masuk dalam mandat konstitusi, seperti anggaran pendidikan yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak boleh diganggu gugat. Namun, untuk program pembangunan fisik yang bersifat tahun jamak (multi-years) seperti jalan tol, Banggar menyarankan agar pemerintah

Banggar DPR: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Wajib, Proyek Infrastruktur Bisa Ditunda

Tekan Kebocoran Anggaran, Banggar DPR Desak Subsidi LPG Gunakan Retina Mata

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti tingginya angka bias pada penyaluran subsidi energi yang mencapai 60 hingga 80 persen. Menurutnya, besarnya angka inclusion dan exclusion error ini terjadi karena sistem distribusi yang masih bersifat terbuka, padahal secara undang-undang seharusnya bersifat tertutup. Sebagai solusi, Banggar mendesak pemerintah untuk beralih ke teknologi biometrik dalam memverifikasi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta pemerintah untuk bert

Tekan Kebocoran Anggaran, Banggar DPR Desak Subsidi LPG Gunakan Retina Mata

Hasil Fit and Proper Test Disetujui, DPR Sahkan Jajaran Pimpinan OJK di Paripurna

Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 resmi mengesahkan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru. Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode mendatang. Pengesahan ini dilakukan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis 12 Maret 2026. Prosesi pengambilan keputusan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepa

Hasil Fit and Proper Test Disetujui, DPR Sahkan Jajaran Pimpinan OJK di Paripurna