AFU.id

Indeks Berita

Daycare Neraka Terbongkar, Menteri PPA Akui Separuh Tempat Penitipan Anak Tak Berizin

Ledakan kasus “daycare neraka” di Yogyakarta membuka wajah buram layanan penitipan anak di Indonesia. Di balik kebutuhan yang terus melonjak dari para orang tua bekerja, negara justru mendapati realitas yang mengkhawatirkan: hampir separuh daycare diduga beroperasi tanpa izin. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, tak menutup fakta itu. “Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan daycare belum diimbangi dengan kualitas layanan yang menjamin pemenuh

Daycare Neraka Terbongkar, Menteri PPA Akui Separuh Tempat Penitipan Anak Tak Berizin

Kasus Daycare Little Aresha, DPR Minta Izin Daycare di Seluruh Indonesia Dievaluasi

Kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan dan pengasuhan anak (daycare) kembali terulang. Terbaru adalah kasus yang terjadi di Daycare Little Aresha, di kawasan Sorosutan, Bantul, Yogyakarta. Kasus ini terungkap setelah dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, Jumat (24/42026). Terkait kasus tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati,menegaskan aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini secara tuntas, transparan, dan akuntabel. “Kami meminta agar

Kasus Daycare Little Aresha, DPR Minta Izin Daycare di Seluruh Indonesia Dievaluasi

Modus Pencucian Uang di Kasus Bandar Narkoba Ko Erwin dan The Doctor

Kasus penangkapan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dan Andre Fernando alias The Doctor, berkembang ke arah penyidikan dugaan pencucian uang hasil kejahatan tersebut. Penyidikan modus pencucian uang ini dilakukan pasca penangkapan dua tersangka baru penyedia rekening tampungan bagi bandar narkoba Hendra Lukmanul Hakim alias Pakcik Hendra yang saat ini menjadi buronan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigadir Jenderal Eko Hadi Santoso mengatakan kedua tersangka yakni Ronny Ika

Modus Pencucian Uang di Kasus Bandar Narkoba Ko Erwin dan The Doctor

Keadilan untuk Andrie Yunus, Antara Disiplin Militer dan Rasa Keadilan Publik

Diskusi di kanal YouTube “Akbar Faizal Uncensored” kembali memantik perhatian. Kali ini, Akbar Faizal berhadapan langsung dengan Soleman Ponto, mantan Kepala BAIS TNI, dalam debat terbuka yang menyerempet inti persoalan sensitif: keadilan bagi Andrie Yunus dan sistem hukum militer yang dipertanyakan publik. Percakapan tak sekadar tukar argumen—ia berubah menjadi benturan dua cara pandang. Di satu sisi, Soleman Ponto berbicara dari dalam sistem. Ia menekankan bahwa struktur militer dibangun atas

Keadilan untuk Andrie Yunus, Antara Disiplin Militer dan Rasa Keadilan Publik

Eks Kabais Ingatkan Karakter Dasar Militer: Kill Or Be Killed

Percakapan itu tidak sekadar debat. Ia seperti benturan dua dunia—logika sipil dan disiplin militer—yang sama-sama merasa benar, tetapi bertemu di satu titik rapuh: korban yang nyaris tak terdengar. Dalam episode terbaru kanal Akbar Faizal Uncensored, Akbar Faizal dan Soleman Ponto beradu argumen tentang satu hal yang tampak teknis, tetapi berdampak besar: bagaimana hukum bekerja ketika pelaku berasal dari militer dan korban dari sipil. Di sanalah diskusi berubah menjadi kegelisahan. Soleman Pon

Eks Kabais Ingatkan Karakter Dasar Militer: Kill Or Be Killed

Hukum Koneksitas Dipertanyakan, Keadilan untuk Andrie Yunus Menggantung di Meja Peradilan

Percakapan dalam kanal Akbar Faizal Uncensored kembali menyalakan bara lama: bagaimana hukum bekerja ketika pelaku berasal dari militer, sementara korban adalah warga sipil. Dalam diskusi panas antara Akbar Faizal dan Soleman Ponto, satu pertanyaan terus berputar tanpa jawaban tuntas—di mana letak keadilan bagi Andrie Yunus? Logika sederhana yang diajukan publik sebenarnya tidak rumit: jika pelaku adalah militer dan korban adalah sipil, maka peradilan umum seharusnya menjadi arena. Namun, hukum

Hukum Koneksitas Dipertanyakan, Keadilan untuk Andrie Yunus Menggantung di Meja Peradilan

Dendam, Psikologi TNI, dan Jalan Panjang Keadilan Andrie Yunus

Suasana diskusi di kanal Akbar Faizal Uncensored terasa tegang sejak menit awal. Akbar Faizal tak menyembunyikan kegelisahannya saat mengulik satu nama yang terus bergaung di ruang publik: Andrie Yunus. Di seberangnya, Soleman Ponto—mantan Kepala BAIS—membuka lapisan demi lapisan penjelasan yang tak selalu nyaman didengar. Narasi “dendam” menjadi titik paling kontroversial. Soleman menyebut, dalam banyak kasus, emosi personal bisa menjadi pemicu awal tindakan ekstrem. Ia menggambarkan bagaimana

Dendam, Psikologi TNI, dan Jalan Panjang Keadilan Andrie Yunus

Giliran Bos PT Muhibbah Diperiksa KPK Usai Terus Disebut dalam Perkara Korupsi Haji

Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, mendapat pemanggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Ibnu Mas’ud akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Jumat, (24/4/2026). Selain Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata tersebut, lembaga antirasuah Indonesia turut memanggil tiga petinggi biro travel haji lainnya sebagai saksi. Mereka adalah Syarif Thalib (Direktur Operasional PT Ma

Giliran Bos PT Muhibbah Diperiksa KPK Usai Terus Disebut dalam Perkara Korupsi Haji

Ustaz SAM Resmi Jadi Tersangka Pelecehan Sesama Jenis, Bungkam Korban Pakai Dalil Agama

Syekh Ahmad Al Misry alias Ustaz SAM resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Pendakwah asal Mesir tersebut diduga telah melecehkan sejumlah santri laki-laki di wilayah Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiro Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi hal tersebut. “Berdasarkan pelaksanaan gelar perkara, penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka,” ungkapn

Ustaz SAM Resmi Jadi Tersangka Pelecehan Sesama Jenis, Bungkam Korban Pakai Dalil Agama

10 Anggota Polri Diduga Terlibat Mafia BBM Subsidi di Sorong

Kepolisian Daerah Papua Barat Daya membentuk tim gabungan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan sejumlah anggota Polri dalam kasus mafia bahan bakar minyak subsidi di Kota Sorong. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Barat Daya Komisaris Besar Polisi Fernando Sanches Napitupulu di Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat, (24/4/26) mengatakan pembentukan tim gabungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan perwira polisi dalam praktik bahan

10 Anggota Polri Diduga Terlibat Mafia BBM Subsidi di Sorong