AFU.id

Indeks Berita

Isu APBN Hanya Cukup Dua Minggu, Purbaya: Salah Besar

Riuh kabar itu beredar cepat di ruang-ruang digital, menyelinap ke percakapan publik dengan nada cemas: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut-sebut hanya cukup untuk dua minggu. Namun di balik kegaduhan itu, pemerintah berdiri dengan satu kalimat tegas—isu tersebut keliru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyanggah keras narasi yang terlanjur viral itu. Di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/4/2026), ia menepisnya dengan nada lugas, seolah ingin memutus rantai kekhawatira

Isu APBN Hanya Cukup Dua Minggu, Purbaya: Salah Besar

LHKPN Wapres Gibran Terbaru Rilis, Harta Kekayaannya Sentuh Rp27,9 Miliar

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka periode pelaporan tahun 2025 telah rilis. Gibran mengumpulkan dokumen LHKPN dengan total kekayaan menyentuh Rp27.915.654.176 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Maret 2026. “Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara negara,” tulis keterangan resmi dalam dokumen pengumuman L

LHKPN Wapres Gibran Terbaru Rilis, Harta Kekayaannya Sentuh Rp27,9 Miliar

Komisi I DPR RI dan Kemenhan Agendakan Evaluasi Buntut Gugurnya 3 Prajurit di Lebanon

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengagendakan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Menhan) untuk membahas sejumlah isu krusial. Salah satunya adalah gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pasukan penjaga perdamaian di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Isu krusial yang kedua adalah keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM), Andrie Yunus. Ketua Komisi I DPR RI

Komisi I DPR RI dan Kemenhan Agendakan Evaluasi Buntut Gugurnya 3 Prajurit di Lebanon

Prabowo Ancam Pengamat yang Dianggap Tidak Patriotik, Ubedilah: Ketakutan Sudah Kami Kubur

Pernyataan Prabowo Subianto soal rencana “menertibkan” pengamat yang dianggap tidak patriotik langsung memantik reaksi keras dari kalangan intelektual dan aktivis. Bagi sebagian pengamat kritis, narasi itu bukan sekadar kritik terhadap oposisi, tetapi sinyal bahaya bagi ruang demokrasi yang kian menyempit. Dalam podcast Forum Keadilan Madilog yang dipandu Indra J Piliang, aktivis sekaligus deklarator Barisan Oposisi Indonesia, Ubedilah Badrun, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukan be

Prabowo Ancam Pengamat yang Dianggap Tidak Patriotik, Ubedilah: Ketakutan Sudah Kami Kubur

Banggar DPR RI Tolak Usulan JK Soal Pengurangan Subsidi BBM

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Said Abdullah secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usul Jusuf Kalla alias JK mengenai pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meskipun harga minyak dunia sedang melonjak, Said Abdullah menilai beban tersebut tak seharusnya tergeser ke masyarakat kecil. “Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Ia memang mengakui

Banggar DPR RI Tolak Usulan JK Soal Pengurangan Subsidi BBM

Drop, Noel: Saya Ada Masalah Pembuluh Darah di Otak

Kondisi kesehatan Emmanuel Ebenezer alias Noel mendadak jadi sorotan usai dirinya keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). Bukan sekadar agenda hukum, Noel mengungkap situasi yang lebih genting: tubuhnya memberi sinyal bahaya. Dengan nada lugas, Noel menyebut dirinya mengalami gangguan pada pembuluh darah di otak. Diagnosis itu bukan spekulasi—ia mengaku sudah menjalani pemeriksaan medis dan kini dihadapkan pada kemungkinan tindakan operasi dalam waktu dekat.

Drop, Noel: Saya Ada Masalah Pembuluh Darah di Otak

Air Tanah Tak Lagi Steril, Komisi VII DPR RI Ingatkan Ancaman ‘Polutan Modern’ di Balik AMDK

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan ancaman ‘polutan modern’ di balik AMDK alias air minum dalam kemasan. Anggota Komisi VII DPR RI, Athari Gauthi Ardi menyatakan bahwa perlu adanya peninjauan ulang terhadap keamanan air tanah sebagai sumber air minum. Athari Gauthi Ardi menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (RDPU Panja) AMDK bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Ia menjelaskan bahwa ha

Air Tanah Tak Lagi Steril, Komisi VII DPR RI Ingatkan Ancaman ‘Polutan Modern’ di Balik AMDK

Diseret Isu Ijazah Jokowi, JK Lapor ke Bareskrim Hari Ini

Langkah hukum ditempuh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyusul beredarnya tudingan yang menyeret namanya dalam polemik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia memastikan laporan akan diajukan ke Bareskrim Polri pada hari ini. Kalla menegaskan kabar yang menyebut dirinya menjadi donatur dalam kasus tersebut, termasuk isu aliran dana Rp5 miliar, tidak berdasar. Ia juga menolak dikaitkan dengan pihak-pihak yang menggulirkan isu itu. “Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujarnya dal

Diseret Isu Ijazah Jokowi, JK Lapor ke Bareskrim Hari Ini

77 Dokumen Dibuka, Polemik Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru: Bon Jowi Klaim Temukan Kejanggalan

Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, bola bergulir dari temuan aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi) yang mengklaim telah mengantongi 77 dokumen resmi dari penyelenggara pemilu—sebuah angka yang disebut membuka lapisan baru kontroversi. Dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu jurnalis senior Darmawan Sepriyossa, anggota Bon Jowi Lukas Luwarso membeberkan rincian data yang mereka kumpulkan. Sekitar 40 dokumen berasal dari KPU pusat terkait Pil

77 Dokumen Dibuka, Polemik Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru: Bon Jowi Klaim Temukan Kejanggalan

Mentan Amran Warning Kenaikan Harga Pestisida: Jangan Bebani Petani di Tengah Tekanan Global

Lonjakan biaya produksi akibat gejolak geopolitik global mulai merembet ke sektor pertanian. Namun, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberi sinyal tegas: harga pestisida tidak boleh melonjak tinggi hingga membebani petani. Amran merespons rencana produsen yang ingin menaikkan harga pestisida hingga 20–30 persen. Ia menilai kenaikan tersebut seharusnya tetap dalam batas wajar, meski industri menghadapi tekanan dari kenaikan harga bahan baku impor dan pelemahan rupiah. “Kalau bisa jangan dinaikka

Mentan Amran Warning Kenaikan Harga Pestisida: Jangan Bebani Petani di Tengah Tekanan Global