AFU.id

Indeks Berita

Dua Pabrik Garmen di Jateng Stop Operasi, 1.472 Buruh Jadi Pengangguran

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam sektor industri padat karya di Jawa Tengah setelah dua perusahaan garmen menghentikan operasionalnya. PT Samwon Busana Indonesia di Jepara dan PT Victory Apparel di Semarang menyatakan mengalami tekanan bisnis hingga harus melakukan pengurangan tenaga kerja. Akibat keputusan tersebut, sekitar 1.472 buruh kini menghadapi ketidakpastian pekerjaan, sementara serikat pekerja mulai memperjuangkan kepastian pembayaran hak-hak mereka. Dari jum

Dua Pabrik Garmen di Jateng Stop Operasi, 1.472 Buruh Jadi Pengangguran

Belum Pernah Terima Bansos? Begini Cara Ajukan Diri Lewat HP dan Kelurahan

Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum pernah menerima bantuan sosial dapat mengusulkan diri sebagai calon penerima bansos. Pengajuan bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi Cek Bansos atau langsung ke kantor desa dan kelurahan sesuai domisili. Namun, pengajuan tidak membuat seseorang otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan. Data yang diajukan harus melalui proses verifikasi dan validasi sebelum digunakan dalam penyaluran bansos. Untuk mengajukan secara daring, masyarak

Belum Pernah Terima Bansos? Begini Cara Ajukan Diri Lewat HP dan Kelurahan

Bela Keterlibatan TNI-Polri di Program MBG, Sudaryono Samakan dengan Bagi Pompa ke Petani

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membela keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia menyamakan pelibatan kedua institusi bersenjata itu dengan bantuan distribusi pompa air kepada petani ketika dirinya masih berada di Kementerian Pertanian. Namun, peran TNI dan Polri dalam MBG tidak hanya sebatas membantu pengiriman barang ke daerah. Polri sendiri telah membangun 1.415 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG hingga pertengahan 2026. “Intinya itu sama

Bela Keterlibatan TNI-Polri di Program MBG, Sudaryono Samakan dengan Bagi Pompa ke Petani

Perampingan BUMN oleh Danantara Jadi Langkah Rasional Menyelamatkan Aset Negara

DENPASAR – Kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memangkas jumlah entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 lebih menjadi sekitar 200-300 perusahaan mendapat dukungan. Sejumlah pihak menilai restrukturisasi sangat vital untuk mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan negara. Pandangan tersebut mengemuka dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) yang bertema “Ratusan BUMN Ditutup Pak

Perampingan BUMN oleh Danantara Jadi Langkah Rasional Menyelamatkan Aset Negara

Danantara Pangkas BUMN, Nagara Institute-AFU Dorong Transformasi Berbasis Peta Jalan

DENPASAR - Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) menggelar Round Table Discussion (RTD) membahas kebijakan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Forum akademik bertema “Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara” ini berlangsung di Wantilan Convention Center Hotel Prama Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (22/7/2026). Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal yan

Danantara Pangkas BUMN, Nagara Institute-AFU Dorong Transformasi Berbasis Peta Jalan

Hemat Sampai Rp3 Juta, Begini Cara Dapat Diskon Tambah Daya Listrik PLN Lewat HP

Pelanggan yang daya listrik rumahnya tidak lagi mencukupi kini bisa mengajukan tambah daya dengan potongan biaya hingga 50 persen sampai Senin (27/7/2026). Promo dari PLN ini berlaku bagi pelanggan dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin meningkatkan kapasitas maksimal hingga 7.700 VA. Sebagai contoh, pelanggan 1.300 VA yang ingin naik ke 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800 dari harga normal Rp6.201.600. Seluruh proses pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile tanpa perlu

Hemat Sampai Rp3 Juta, Begini Cara Dapat Diskon Tambah Daya Listrik PLN Lewat HP

Cepat Kilat! DPR Kebut UU Pusat Finansial 19 Hari, Beri Karpet Merah Setengah Abad Bebas Pajak di Bali

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam rapat paripurna, Selasa (21/7/2026). Aturan besar yang mengubah tata kelola pusat keuangan serta membuka berbagai fasilitas pajak itu dirampungkan hanya 19 hari sejak pembahasannya dimulai pada 2 Juli 2026. Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju tanpa penolakan dalam rapat paripurna. Salah satu daya tarik yang disiapkan pemerintah adalah tarif Pajak Penghasilan nol persen dengan jangk

Cepat Kilat! DPR Kebut UU Pusat Finansial 19 Hari, Beri Karpet Merah Setengah Abad Bebas Pajak di Bali

Tawarkan Pajak 0 Persen selama 50 Tahun, Bisakah PFII Jadi Pusat Finansial Internasional?

Dalam waktu 18 hari, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang pada Selasa (21/7/2026). Pemerintah menargetkan investasi global sebesar Rp300–500 triliun dan insentif pajak 0 persen selama 50 tahun, langkah ini memicu perdebatan: akankah PFII menjadi pusat finansial bertaraf internasional atau justru menjadi surga bagi pengemplang pajak? Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemen

Tawarkan Pajak 0 Persen selama 50 Tahun, Bisakah PFII Jadi Pusat Finansial Internasional?

Neraca Keuangan Berdarah-Darah, Waskita Karya Jadi Uji Coba Pertama Danantara Benahi Keuangan Seluruh BUMN Karya

Kondisi keuangan BUMN konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), masih mengalami pendarahan hebat hingga pertengahan tahun 2026. Di tengah penumpukan rugi yang terakumulasi bertahun-tahun, ekuitas (kekayaan bersih) emiten pelat merah ini tergerus hingga menyisakan sekitar Rp1,55 triliun per Juni 2026. Sementara itu, perseroan masih memikul beban liabilitas atau utang raksasa yang menembus Rp66,53 triliun. Berdasarkan laporan keuangan unaudited semester I-2026, Waskita membukukan rugi ber

2 media, Cenderung kanan
Neraca Keuangan Berdarah-Darah, Waskita Karya Jadi Uji Coba Pertama Danantara Benahi Keuangan Seluruh BUMN Karya

SiLPA APBN Menumpuk Rp255,5 Triliun, Sejumlah Program Belum Jalan tetapi Bunga Utang Tetap Dibayar

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBN 2026 berpotensi mencapai Rp255,5 triliun ketika sejumlah program pembiayaan dan investasi belum dijalankan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mempertanyakan waktu pelaksanaan program yang dananya telah tersedia. Ia juga menyoroti bunga surat utang yang tetap dibayar pemerintah. SiLPA tersebut bukan anggaran untuk satu program tertentu. Angka itu merupakan proyeksi saldo kas yang terbentuk dari selisih penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran.

SiLPA APBN Menumpuk Rp255,5 Triliun, Sejumlah Program Belum Jalan tetapi Bunga Utang Tetap Dibayar