AFU.id

Indeks Berita

Ratusan WNA Tertangkap dalam Jaringan Judi Online Hayam Wuruk, PPATK Lacak Dana Senilai Rp489 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melacak perputaran dana sindikat judi online internasional Rp489 miliar sejak tahun 2022 dari jaringan judi online Hayam Wuruk. Data tersebut terlacak melalui penelusuran digital yang diketahui bermarkas operasional di Jakarta yang hanya berjalan dua bulan. Penelusuran PPATK mengungkap jaringan ini tidak hanya menggunakan layanan perbankan Indonesia, tetapi juga melibatkan rekening di luar negeri. Kompleksitas transaksi lintas batas menunju

Ratusan WNA Tertangkap dalam Jaringan Judi Online Hayam Wuruk, PPATK Lacak Dana Senilai Rp489 Miliar

Dudung Abdurachman Buka Pintu Dialog dengan Penolak MBG, Tunggu Langkah Mahasiswa

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman mengajukan undangan terbuka kepada semua pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk duduk bersama berdialog. Dudung menegaskan kesediaannya mendengarkan berbagai kritik dan keberatan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. "Silakan nanti jika ada yang menolak MBG, saya pun akan bisa berdialog dengan mereka," ujar Dudung di Istana, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Dia menambahkan pemerintah telah menyiapkan saluran k

Dudung Abdurachman Buka Pintu Dialog dengan Penolak MBG, Tunggu Langkah Mahasiswa

Purbaya Turun Tangan Awasi MBG, Kemenkeu Punya Hak Tutup Dapur Nakal

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya akan turun tangan langsung mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Langkah ini diambil agar program prioritas tersebut berjalan lebih baik, termasuk dalam hal realisasi penggunaan anggarannya. Purbaya menyebut, Badan Gizi Nasional (BGN) selama ini kesulitan melakukan pengawasan program MBG hingga ke level daerah. Atas dasar itu, ia menawarkan agar pengawasan di lapangan diambil alih oleh Kementerian K

Purbaya Turun Tangan Awasi MBG, Kemenkeu Punya Hak Tutup Dapur Nakal

Efisiensi Anggaran dan Solusi bagi Wilayah 3T, Pemerintah Kaji Ulang Program MBG

Pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul berbagai kritik dari berbagai level implementasi. Evaluasi ini juga ditikberatkan pada isu efisiensi anggaran dan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan efisiensi anggaran lebih lanjut, sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingny

Efisiensi Anggaran dan Solusi bagi Wilayah 3T, Pemerintah Kaji Ulang Program MBG

Antrean Mengular, ESDM Perintahkan Pertamina Kerja 24 Jam Pasok Pertalite

Pemerintah meminta PT Pertamina mempercepat distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh SPBU di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengurai antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax mengalami kenaikan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan kenaikan harga Pertamax memicu lonjakan permintaan terhadap Pertalite. Akibatnya, pasokan yang biasanya dikirim secara rutin s

Antrean Mengular, ESDM Perintahkan Pertamina Kerja 24 Jam Pasok Pertalite

Purbaya Akui Berdosa ke Daerah, tapi Tetap Tolak Disalahkan Soal Dana Transfer ke Daerah

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menolak dipersalahkan atas pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang selama ini diprotes sejumlah pemerintah daerah. Ia menegaskan, kebijakan pemotongan anggaran tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak era Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, jauh sebelum dirinya menjabat. Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. "Bukan saya yang motong itu. Ibu Sri Mulyani duluan. Jadi

Purbaya Akui Berdosa ke Daerah, tapi Tetap Tolak Disalahkan Soal Dana Transfer ke Daerah

Gerindra Belum Mau Bahas Prabowo-Gibran Dua Periode: Urusan Guru Lebih Mendesak

Partai Gerindra belum memikirkan wacana mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dua periode, sebagaimana sebelumnya diminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menyebut pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah yang jauh lebih mendesak untuk dituntaskan, termasuk soal kesejahteraan guru yang sampai sekarang masih jadi keluhan. "Belumlah, kit

Gerindra Belum Mau Bahas Prabowo-Gibran Dua Periode: Urusan Guru Lebih Mendesak

Usai Kabel Semrawut Telan Korban, Pramono Teken Aturan Penataan

Gubernur Jakarta Pramono menyatakan telah menandatangani Peraturan Gubernur atau Pergub tentang Sarana Jaringan Utilitas Terpadu atau SJUT. Aturan itu disiapkan untuk menata kabel udara yang selama ini semrawut di sejumlah titik ibu kota. Penataan kabel udara kembali menjadi sorotan setelah seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta, Neisha Amalia Evrian Putri, meninggal dunia akibat tersangkut kabel di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026). Pramono mengatakan Pergub SJUT menj

Usai Kabel Semrawut Telan Korban, Pramono Teken Aturan Penataan

55 Ribu Buruh Terancam PHK, Satgas Ditagih Bereskan Gas Industri dan RKAB

Sedikitnya 55 ribu buruh berada dalam ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah tekanan yang melanda sektor industri. Salah satu perusahaan, PT Granito, bahkan disebut telah menutup operasinya dan memutus hubungan kerja seluruh karyawannya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan kondisi itu dibahas dalam rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama pemerintah, DPR, dan unsur kepolisian. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR R

55 Ribu Buruh Terancam PHK, Satgas Ditagih Bereskan Gas Industri dan RKAB

IKN Kini Punya Polresta Khusus, AKBP Supriyanto Ditunjuk Memimpin

Polri membentuk Kepolisian Resor Kota atau Polresta khusus untuk kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pembentukan Polresta IKN itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026. Polresta khusus IKN akan dipimpin oleh AKBP Supriyanto. Sebelumnya, Supriyanto menjabat sebagai Wakil Direktur Kepolisian Perairan dan Udara atau Wadirpolairud Polda Kalimantan Timur. Pembentukan Polresta IKN menjadi bagian dari rotasi dan mutasi besar yang dil

IKN Kini Punya Polresta Khusus, AKBP Supriyanto Ditunjuk Memimpin