AFU.id

Indeks Berita

Tolak Kembali ke Pemerintahan, Tom Lembong: Perlu Ada Perubahan Mendasar

Percakapan tajam dalam kanal Akbar Faizal Uncensored kembali membuka lapisan kegelisahan publik. Bersama Thomas Lembong, diskusi tak lagi sekadar opini—melainkan pembacaan situasi ekonomi yang dinilai kian mengkhawatirkan. Di hadapan Akbar Faizal, Tom Lembong langsung menyorot gejala yang dirasakan masyarakat: lonjakan harga kebutuhan pokok dan pelemahan rupiah yang terus menekan. Ia menyebut kondisi ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal tekanan serius yang terakhir kali terasa saa

Tolak Kembali ke Pemerintahan, Tom Lembong: Perlu Ada Perubahan Mendasar

Alarm Ekonomi: Investor Kabur, Rupiah Terpukul, Pemerintah Telat Berbenah

Diskusi panas di kanal Akbar Faizal Uncensored kembali mengguncang ruang publik. Kali ini, Thomas Lembong atau Tom Lembong berbicara blak-blakan: problem ekonomi hari ini bukan sekadar tekanan global, melainkan akumulasi kesalahan kebijakan masa lalu yang kini menjadi beban nyata bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Tom menilai, arah kebijakan ekonomi sebelumnya terlalu bertumpu pada sektor sumber daya alam—mineral dan komoditas—yang justru menciptakan ketimpangan. “Kita menghasilkan orang kaya b

Alarm Ekonomi: Investor Kabur, Rupiah Terpukul, Pemerintah Telat Berbenah

Tom Lembong Blak-blakan: Kasus Nadim Guncang Kepercayaan Investor, Ekonomi RI di Bibir Jurang

Diskusi panas dalam kanal Akbar Faizal Uncensored berubah menjadi alarm keras bagi kondisi ekonomi Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, menyampaikan analisis tajam: Indonesia sedang berada dalam situasi paling rawan dalam dua dekade terakhir—bukan sekadar tekanan global, tetapi kombinasi rapuhnya fondasi domestik. Di hadapan Akbar Faizal, Tom mengungkap bahwa kasus yang menyeret sosok “Nadim” (yang ia sebut berdampak luas) telah mengguncang sentimen investor global. Nama-nama b

Tom Lembong Blak-blakan: Kasus Nadim Guncang Kepercayaan Investor, Ekonomi RI di Bibir Jurang

Tom Lembong di AFU: Utang Jokowi Jadi Beban Politik Prabowo, Kita Tak Akan Bertahan Sampai Akhir Tahun

Diskusi panas tersaji dalam kanal Akbar Faizal Uncensored saat host Akbar Faizal menghadirkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Percakapan yang awalnya menyinggung pengalaman hukum Tom, beralih tajam pada kritik terhadap warisan kebijakan era Joko Widodo dan implikasinya bagi pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Tom secara terbuka menyebut adanya “beban politik” yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis, termasuk utang dan keputusan ekonomi, k

Tom Lembong di AFU: Utang Jokowi Jadi Beban Politik Prabowo, Kita Tak Akan Bertahan Sampai Akhir Tahun

Danantara Masuk GOTO, Efek Bias Kebijakan Sampai Monopoli Transportasi Online

Teka-teki bakal masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akhirnya terjawab. CEO Danantara Rosan Roeslani akhirnya mengkonfirmasi masuknya Danantara ke GoTo. "Ya, kita sudah masuk kok sebetulnya. Sudah mulai masuk (posisi sebagai pemegang saham)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026), seperti dikutip CNN Indonesia. Rosan Roeslani, mengatakan, pembelian saham ini bertujuan

Danantara Masuk GOTO, Efek Bias Kebijakan Sampai Monopoli Transportasi Online

Danantara Masuk GoTo, Janji Sejahterakan Mitra Ojol

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), akhirnya masuk menjadi investor di perusahaan teknologi transportasi digital GoTo. CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra ojek online (ojol). "Buat kita ini yang penting adalah kesejahteraannya ojol, gimana kita meningkatkan kesejahteraan ojol, adanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa

Danantara Masuk GoTo, Janji Sejahterakan Mitra Ojol

Aturan Baru Selat Hormuz: Ketentuan Transit Dikirim via Email

Iran memberlakukan aturan baru terkait izin melintas di kawasan Selat Hormuz. Dalam aturan baru tersebut, kapal yang akan melewati Selat Hormuz akan menerima email dari alamat yang terkait dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang memberitahukan mereka tentang peraturan transit. Aturan baru ini diberlakukan, di tengah kebuntuan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait jalur perairan strategis tersebut, menurut laporan Press TV milik pemerintah Teheran pada Selasa (5/5/2026). "Setelah m

Aturan Baru Selat Hormuz: Ketentuan Transit Dikirim via Email

Biaya Penyakit Katastropik Capai 25%, BPJS Kesehatan Fokus Tekan Beban JKN

Penyakit katastropik kini menjadi tantangan serius bagi stabilitas anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat adanya tren kenaikan. Penyakit berbiaya tinggi seperti jantung, kanker, dan stroke menjadi penyumbang utama pembengkakan biaya layanan kesehatan. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Asyraf Mursalina, menyampaikan bahwa fenomena tersebut berdampak signifikan terhadap beban finansial sistem kese

Biaya Penyakit Katastropik Capai 25%, BPJS Kesehatan Fokus Tekan Beban JKN

Gegara Dapur MBG, Papua Tengah Terancam Inflasi Ekstrem

Ancaman defisit pasokan bahan pangan ekstrem hingga lonjakan inflasi kini membayangi wilayah Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut gegara implikasi langsung dari masifnya operasional program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). “Sudah mulai terjadi kelangkaan,” cemas Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang di Nabire, Selasa (5/5/2026). Ironi krisis suplai tersebut berbenturan langsung dengan manuver percepatan gizi pemerintah yang baru memulihkan 28

Gegara Dapur MBG, Papua Tengah Terancam Inflasi Ekstrem

Kasus Korupsi PHL, Eks Direktur PDAM Bengkulu Dituntut Bayar Uang Ganti Rugi Rp11,6 Miliar

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Hidayah Kota Bengkulu menyeret eks Direktur Samsu Bahari. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Bengkulu menuntut Samsu Bahari dengan hukuman delapan tahun penjara. JPU membacakan tuntutannya dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan Pegawai Harian Lepas (PHL) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkulu, Selasa (5/5/2026). Selain hukuman penjara, Samsu Bahari wajib

Kasus Korupsi PHL, Eks Direktur PDAM Bengkulu Dituntut Bayar Uang Ganti Rugi Rp11,6 Miliar