Indeks Berita

P3HKI: Pekerja Rawan Kehilangan Hak Demi Investasi Asing

Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan hak pekerja demi menarik investasi asing. Jaminan sosial bagi pekerja harus tetap dipenuhi sejak awal hubungan kerja, termasuk oleh perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi di Indonesia. Ketua II P3HKI Ahmad Ansyori mengatakan pemerintah memang perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Namun, upaya tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau men

2 bulan lalu

Jaksa: Perintah Chromebook Nadiem Melawan Hukum

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menilai perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook bukan sekadar kesalahan kebijakan. Jaksa menyebut perintah Nadiem Anwar Makarim terkait penggunaan Chromebook telah ditindaklanjuti menjadi rangkaian perbuatan melawan hukum. Pernyataan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady dalam sidang pembacaan replik atas pleidoi Nadiem di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, (9/6/2026). Replik tersebut menjadi jawaban jaks

2 bulan lalu

Hak Pekerja Rawan Hilang Saat Merger Perusahaan

Aksi korporasi seperti merger dan akuisisi dinilai masih menyimpan celah bagi pengabaian hak pekerja. Kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan pun diusulkan masuk sebagai syarat sebelum proses restrukturisasi bisnis diselesaikan. Usulan itu disampaikan Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Ahmad Ansyori, dalam diskusi BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa, (9/6/2026). Ia menilai perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi, atau

2 bulan lalu

Komnas HAM Uji Bukti Penembakan Kembru, 12 Warga Sipil Tewas Saat Operasi TNI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki peristiwa penembakan di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan 12 warga sipil. Peristiwa itu terjadi pada 14 April 2026, saat operasi penindakan terhadap kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berlangsung di wilayah Kembru dan sekitarnya. Namun, Komnas HAM belum menyimpulkan siapa pelaku langsung penembakan yang menyebabkan warga sipil tewas. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas H

2 bulan lalu

Modus Kenalan dengan Wanita, Korban Begal Dijebak ke Kamar Kos di Kalideres

Polisi mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau begal bermodus perkenalan dengan seorang wanita di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap seorang wanita berinisial GF yang diduga berperan sebagai umpan untuk menjebak korban. Sementara dua pelaku pria lainnya, berinisial F dan GC, masih dalam pengejaran. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan kasus itu terungkap setelah korban melapor ke polisi pada 26 Mei 2026. “Aksi kejahatan ini berawal s

2 bulan lalu

Benarkah Rupiah Bisa Menguat ke Rp16.800 pada 2027?

Bank Indonesia memproyeksikan nilai tukar rupiah menguat ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Proyeksi itu terdengar optimistis di tengah tekanan berat yang masih membayangi pasar keuangan domestik. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ada lima faktor utama yang mendasari proyeksi tersebut. Kisaran itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027. “Ada lima faktor utama yang mendasari kenapa rupiah tahu

2 bulan lalu

Batas Pensiun Polri Diperpanjang: Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

Usia pensiun anggota Polri bakal naik dari aturan lama yang sebelumnya maksimal 58 tahun. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri, pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati skema baru yang membedakan batas pensiun berdasarkan pangkat. Dalam skema tersebut, personel berpangkat tamtama dan bintara akan pensiun pada usia 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, hingga perwira tinggi akan pensiun pada usia 60 tahun. Khusus perwira tinggi bintang empat, masa dinasnya masih dapa

2 bulan lalu

Mendagri Siapkan Tambahan Dana untuk Bantu 39 Daerah yang Tak Mampu Gaji PPPK

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan skema top-up atau tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini diambil sebagai solusi bagi 39 daerah yang secara objektif tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah besaran top-up tersebut belum diketahui. Tito sejauh ini hanya menyebut masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dalam rapat ker

2 bulan lalu

MinyaKita Dicoret dari Bantuan Pangan, Pasokan Dialihkan ke Pasar Rakyat Saat HET Bakal Naik

Pemerintah memastikan minyak goreng rakyat merek MinyaKita tidak lagi disalurkan melalui program bantuan pangan. Seluruh pasokan MinyaKita kini diarahkan ke pasar rakyat agar masyarakat dapat membelinya langsung di jalur distribusi umum. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan produsen minyak goreng, Perum Bulog, dan ID Food untuk memastikan pasokan MinyaKita masuk ke pasar rakyat. "Jadi, sekarang tidak ada lagi MinyaKita untuk bantuan panga

2 bulan lalu

Eks Kasat Narkoba Bima Kota Jadi Tersangka Kasus Sabu

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima pelimpahan lima tersangka beserta barang bukti dalam perkara peredaran sabu yang salah satu tersangkanya merupakan eks Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, Malaungi. Pelimpahan tahap dua dilakukan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB kepada Kejaksaan Negeri Bima, Selasa (9/6/2026). Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid mengatakan lima tersangka yang diserahkan adalah Herman alias Kevin, Yusril Ismahendra alias Ucok, Anita alias B

2 bulan lalu