Indeks Berita

Pigai Belum Angkat Bicara Soal Vonis Kasus Andrie Yunus, Mengapa?

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku belum dapat memberikan komentar atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap 4 terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, Rabu (10/6/2026). Pigai beralasan baru tiba dari kunjungan daerah di Kupang dan langsung menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI tanpa sempat mengakses informasi terkini. "Saya dari Kupang, dari bandara langsung masuk ke sini, handphone saya belum a

2 bulan lalu

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kubu Yakup Sebut Berkas P21, Roy Suryo Tuntut Bukti Tertulis

Kuasa hukum eks Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menyatakan kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo cs kini tinggal menunggu pelaksanaan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau P21. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026). "Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sud

2 bulan lalu

UU Polri Disahkan: DPR Minta Polisi Hentikan Budaya "No Viral No Justice"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam menangani setiap laporan masyarakat, tanpa harus menunggu sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Desakan itu disampaikan menyusul pengesahan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa lalu. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menegaskan pengesahan UU Polri harus me

2 bulan lalu

Bantu Masyarakat Selesaikan Masalah Hukum, Kementerian HAM Siapkan Ratusan Mediator dan Analis di Pengadilan

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menerbitkan surat keputusan (SK) penunjukan 110 tenaga mediator non-hakim yang akan ditempatkan di pengadilan seluruh Indonesia. Kebijakan itu diumumkan Menteri HAM, Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Diketahui, rapat tersebut meliputi agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2027. Pigai menyebut kehadiran mediator itu sebagai bagian dari up

2 bulan lalu

Kabur Pakai Paspor Palsu, Buronan Interpol Narkotika Diciduk di Bali

Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, menangkap buronan Interpol kasus narkotika asal Australia berinisial AP saat mencoba meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam penangkapan tersebut, AP berupaya kabur dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu milik warga Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (6/6/2026) malam, AP terdeteksi menggunakan paspor palsu milik orang lain berkewarganegaraan Brasil dengan inisial GAM. Dari data perlintasan, paspor

2 bulan lalu

Pramono Buka Peluang Tambah Golongan Baru dalam Program Transportasi Gratis

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, membuka peluang penambahan kategori baru dalam 15 golongan penerima layanan transportasi umum gratis. Kebijakan ini tengah dikaji sebagai bagian dari penguatan sistem subsidi transportasi. Menurut Pramono, penambahan golongan gratis bertujuan menciptakan skema subsidi silang yang lebih adil. Kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap akan mendapatkan layanan gratis, sementara pengguna yang dianggap mampu diharapkan membayar tarif lebih tinggi. “Supaya

2 bulan lalu

Trump Kebut Modernisasi Militer AS, Anggaran Tembus Rp5.600 Triliun

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Partai Republik di Kongres untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) rekonsiliasi anggaran tambahan senilai 350 miliar dolar AS atau Rp5.600 Triliun bagi Departemen Pertahanan. Melalui unggahan di platform Truth Social pada Rabu (10/6/2023), Trump meminta percepatan pembahasan paket yang ia sebut sebagai “Recon 3.0”. RUU tersebut juga akan memasukkan “The Save America Act” atas permintaan Departemen Pertahanan. Trump menyebut kebijakan

2 bulan lalu

Tata Ulang Pengelolaan MBG, Mensesneg: Satu Bulan Harus Kelar

Pemerintah menargetkan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam waktu satu bulan. Komitmen ini disampaikan sebagai respons atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan perbaikan akan mencakup banyak aspek, tidak hanya teknis, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan program yang sudah berjalan tetap harus berla

2 bulan lalu

BNN Jaring 10 WNI Positif Narkoba Sepulang dari Thailand

Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap 10 warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi menggunakan narkoba saat tiba dari Bangkok, Thailand, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka terjaring dalam operasi gabungan pengawasan penumpang internasional yang digelar menjelang Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, mengatakan pengungkapan tersebut hasil Operasi Sekuens "Sapu Bersih Narkotika" yang dilaksanakan pada Senin (8/6/202

2 bulan lalu

AHY Dikaitkan Kasus Korupsi MBG, Demokrat: Tidak Kenal Sony Sonjaya

Partai Demokrat membantah pengaitan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan itu disampaikan setelah beredar unggahan yang mencantumkan frasa “2 orang kolonel usulan AHY” dalam daftar nama yang dikaitkan dengan perkara di Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan AHY tidak memiliki hubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. “AHY tidak pe

2 bulan lalu