AFU.id

Indeks Berita

Bulog Janji Serap Panen Petani Papua Selatan, Gudang Beras 5.000 Ton Disiapkan di Merauke

Perum Bulog menyatakan siap menyerap hasil panen padi petani di Papua Selatan. Janji itu disampaikan di tengah percepatan program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang membuat produksi beras di Merauke ditargetkan meningkat. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan peningkatan produksi harus dibarengi kepastian pasar. Tanpa penyerapan yang jelas, petani berisiko menghadapi persoalan harga saat musim panen. “Peningkatan produksi harus diiringi dengan jaminan penyerapan agar

Bulog Janji Serap Panen Petani Papua Selatan, Gudang Beras 5.000 Ton Disiapkan di Merauke

Komitmen Investasi Swasta Seret, Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas Terhambat

Penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor manufaktur nasional rawan menghadapi hambatan akibat ketidakpastian target investasi jangka panjang. Ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal berisiko memperlambat penurunan angka pengangguran di daerah industri. Melansir website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Minggu (5/7/2026), pengawasan terhadap ekspansi korporasi asing terus diperketat secara berkala. Langkah taktis ini ditempuh untuk memastikan setiap modal yang

Komitmen Investasi Swasta Seret, Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas Terhambat

Kelalaian Registrasi Ulang Calon Mahasiswa Melonjak, Target Akses Pendidikan Tinggi Dievaluasi

Akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa baru rawan tersendat akibat tingginya beban finansial awal perkuliahan. Hambatan ekonomi ini memicu lonjakan angka kegagalan registrasi ulang yang merugikan potensi talenta muda daerah. Melansir website Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI), Minggu (5/7/2026), instruksi pelacakan fisik kini diwajibkan bagi seluruh tata kelola kampus negeri. Evaluasi komprehensif ini sengaja digelar untuk memetakan akar m

Kelalaian Registrasi Ulang Calon Mahasiswa Melonjak, Target Akses Pendidikan Tinggi Dievaluasi

Proses Ratifikasi Lambat, Penguatan Hubungan Ekonomi Bilateral EAEU Terancam Stagnan

Hubungan ekonomi bilateral antarnegara berkembang kerap kali menghadapi tantangan berat akibat minimnya jalur penerbangan langsung serta kerumitan birokrasi visa. Hambatan logistik dan regulasi tersebut secara nyata berpotensi memperlambat laju volume perdagangan komoditas sekaligus menghambat ekspansi pelaku usaha di pasar internasional. Melansir website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Minggu (5/7/2026), urgensi pembenahan sekat diplomatik ini melatarbelakangi kunjungan k

Proses Ratifikasi Lambat, Penguatan Hubungan Ekonomi Bilateral EAEU Terancam Stagnan

Kompetensi Takmir Lemah, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Terhambat

Pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah sering kali terkendala oleh minimnya profesionalisme tata kelola kepengurusan di tingkat akar rumput. Lemahnya kapasitas kepemimpinan takmir berisiko memicu konflik internal yang menghambat integrasi sosial umat. Melansir website Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Minggu (5/7/2026), perumusan strategi baru mulai digulirkan guna mengoptimalkan fungsi sosial tempat ibadah. Langkah pembenahan ini mencakup implementasi sistem manajemen ya

Kompetensi Takmir Lemah, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Terhambat

Dua Bupati Kena OTT Beruntun, PDIP Kritik Lemahnya Pencegahan KPK

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah yang terus berulang menunjukkan lemahnya fungsi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kritik itu disampaikan setelah dua kepala daerah terjerat OTT KPK dalam waktu berdekatan. Keduanya yakni Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dan Bupati Langkat, Syah Afandin. Deddy mengatakan maraknya OTT terhadap kepala daerah menjadi alarm bahwa pemberantasan korupsi belum men

Dua Bupati Kena OTT Beruntun, PDIP Kritik Lemahnya Pencegahan KPK

Kerusakan Pesisir Capai 770 Ribu Hektare, Pemulihan Ekosistem Mangrove Butuh Konsistensi

Pemulihan ekosistem mangrove di kawasan pesisir rawan mengalami kegagalan akibat minimnya pengawasan pasca-penanaman bibit baru. Kondisi ini memperparah risiko abrasi pantai yang mengancam pemukiman warga secara meluas. Melansir website Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH RI), Minggu (5/7/2026), langkah rehabilitasi kawasan pesisir ini terus diakselerasi melalui gerakan penanaman massal. Upaya penanggulangan bencana rob tersebut dilakukan

Kerusakan Pesisir Capai 770 Ribu Hektare, Pemulihan Ekosistem Mangrove Butuh Konsistensi

Sebelum Terbakar, TPA Jatiwaringin Ternyata Pernah Disanksi KLH

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, ternyata pernah mendapat sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH/BPLH sebelum terbakar. Sanksi itu diberikan pada 2025 terkait tata kelola TPA yang dinilai belum baik. Kini, TPA Jatiwaringin terbakar hingga enam hari dan area terdampak api diperkirakan mencapai sekitar 15 hektare. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Irjen Rizal Irawan, mengatakan pihaknya

Sebelum Terbakar, TPA Jatiwaringin Ternyata Pernah Disanksi KLH

Keterbatasan Fasilitas Permanen Akut, Akses Pendidikan Berkualitas di Jakarta Dipaksa Ekspansi

Akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin perkotaan sering kali terhambat oleh minimnya ketersediaan ruang kelas baru yang representatif. Kelangkaan infrastruktur sekolah di wilayah padat penduduk memicu ketimpangan sosial yang semakin mendalam. Melansir website Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Minggu (5/7/2026), percepatan penyediaan fasilitas belajar terpadu kini mulai difokuskan melalui skema renovasi bangunan rintisan di beberapa wilayah administratif.

Keterbatasan Fasilitas Permanen Akut, Akses Pendidikan Berkualitas di Jakarta Dipaksa Ekspansi

Paparan Asap TPA Jatiwaringin Memburuk, Pelayanan Kesehatan Darurat Terkendala Jarak

Pelayanan kesehatan darurat di wilayah pesisir Banten rawan lumpuh akibat kepulan asap beracun dari pembakaran sampah. Kondisi semakin parah oleh buruknya penataan infrastruktur pembuangan akhir yang mengancam keselamatan sistem pernapasan warga sekitar. Melansir website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Minggu (5/7/2026), alokasi bantuan logistik mulai dikirimkan menuju lokasi bencana. Langkah evakuasi medis darurat dijalankan oleh Pusat Krisis Kesehatan guna mengantisipas

Paparan Asap TPA Jatiwaringin Memburuk, Pelayanan Kesehatan Darurat Terkendala Jarak