AFU.id

Indeks Berita

P21, Yaqut Yakin Persidangan Bakal Buka Fakta Sebenarnya Kasus Korupsi Kuota Haji

Berkas perkara dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dinyatakan lengkap atau P21, dan segera bergulir ke meja hijau. Yaqut menyatakan kesiapannya menghadapi persidangan dan meyakini proses tersebut akan membuka fakta soal pihak yang benar maupun yang salah dalam perkara ini. Hal itu disampaikan Yaqut usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya alhamdulillah sudah P21 hari ini dan insya

P21, Yaqut Yakin Persidangan Bakal Buka Fakta Sebenarnya Kasus Korupsi Kuota Haji

Saksi Ahli Bongkar Rekrutmen Dosen yang Cuma Formalitas Belaka

Saksi ahli perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa (STIPAR) Ende, Nusa Tenggara Timur, Doktor Fransiskus, menyebut pembayaran gaji dosen di Indonesia pada umumnya tidak memiliki standar baku dan lebih banyak bergantung pada kemampuan finansial masing-masing kampus. Ia menjelaskan, ketiadaan standar gaji tersebut membuat sejumlah kampus hanya mengacu secara informal pada pedoman gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa kewajiban mengikuti standar tersebut secara penuh. Keterangan it

Saksi Ahli Bongkar Rekrutmen Dosen yang Cuma Formalitas Belaka

Indonesia Cemas 2045: Investasi Pendidikan Terendah di Dunia, Masih Diambil untuk MBG, Masa Depan Anak Bangsa Jadi Taruhan

Di tengah gaung persiapan menyongsong visi besar "Indonesia Emas 2045", dunia pendidikan nasional justru dihantam fakta yang mengkhawatirkan. Berdasarkan rilis data infografis dari media Seasia Stats yang bersumber dari UNESCO Institute for Statistics (UIS) serta kompilasi data Geo Factbook dan World Bank, komitmen investasi pendidikan makro Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terendah di dunia jika diukur dari rasionya terhadap perekonomian negara. Berdasarkan data konsolidasi yang diril

6 media, Cenderung kiri
Indonesia Cemas 2045: Investasi Pendidikan Terendah di Dunia, Masih Diambil untuk MBG, Masa Depan Anak Bangsa Jadi Taruhan

Apa yang Diperlukan Agar Pejabat Tak Korupsi? Ini Kata Prabowo

Pernyataan usulan kebijakan menaikkan gaji polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya mencegah korupsi dinilai belum memiliki dasar korelasi yang kuat. Pernyataan tersebut itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026). Dalam acara tersebut, Prabowo menyebut sejumlah profesi itu membutuhkan penghasilan yang layak.

Apa yang Diperlukan Agar Pejabat Tak Korupsi? Ini Kata Prabowo

Alasan di Balik Setopnya Pendataan Dapur MBG Bermasalah oleh Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait dapur bermasalah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Penghentian itu dikeluarkan lantaran batas waktu pengumpulan data telah berakhir dan untuk mencegah penyalahgunaan proses tersebut di lapangan. Instruksi itu dituangkan dalam surat resmi yang dikirim kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia. Dilansir dari sejumlah media, surat Penghentian Pengumpulan D

Alasan di Balik Setopnya Pendataan Dapur MBG Bermasalah oleh Kejagung

Mahfud Sebut Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie Tak Sesuai KUHAP, KPK: Hormati Proses Hukum

Kritik mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terhadap mekanisme pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Mahfud menilai pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. M

Mahfud Sebut Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie Tak Sesuai KUHAP, KPK: Hormati Proses Hukum

Harga BBM Masih Tinggi, Kapal Nelayan 30-200 GT Dapat Subsidi Rp3.600

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia masih tergolong tinggi per Senin (13/7/2026). Kondisi itu tentu saja sangat berdampak terhadap seluruh masyarakat, termasuk yang berprofesi sebagai nelayan. Para penangkap ikan di Nusantara pun mendapat kabar baik, khususnya yang mempunyai kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Pemerintah Republik Indonesia (RI) memberikan subsidi untuk BBM jenis solar/minyak solar keekonomian sebesar Rp3.600 per liter. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekon

Harga BBM Masih Tinggi, Kapal Nelayan 30-200 GT Dapat Subsidi Rp3.600

Kasus Korupsi Jampidsus Masih Gelap, Seberapa Penting Peran KPK untuk Ambil Alih?

Tiga perkara korupsi raksasa yang mencakup dugaan korupsi tata kelola dan pemenuhan batu bara untuk pembangkit listrik, dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara PT Asabri, serta dugaan pencucian uang dalam penyelesaian utang PT Cahaya Baja Sukses kepada PT Krakatau Niaga Indonesia kini masih berada dalam kegelapan atau belum menemui titik terang. Transparency International Indonesia (TII) menilai hanya satu lembaga yang mampu menjamin proses hukumnya tetap independen yakni, Komisi Pemberanta

Kasus Korupsi Jampidsus Masih Gelap, Seberapa Penting Peran KPK untuk Ambil Alih?

Isu Febrie Adriansyah Umrah Dibantah, Kejagung: Masih di Indonesia

Tiga hari setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU, keberadaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah belum juga diketahui publik. Salah satu kabar menyebut Febrie telah terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah sebelum dicekal ke luar negeri. Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah isu tersebut dan memastikan informasi itu tidak sesuai fakta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengata

Isu Febrie Adriansyah Umrah Dibantah, Kejagung: Masih di Indonesia

Bantah RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas 2026, DPR: Kami Gaspol Pakai Turbo

Isu yang menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dicoret dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 ramai dibicarakan publik saat ini. Kabar itu memunculkan anggapan pembentukan payung hukum untuk perampasan aset hasil tindak pidana tidak lagi menjadi prioritas DPR. Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung mengatakan hingga kini tidak ada keputusan rapat paripurna yang menghapus RUU Perampasan Aset dari Prolegnas Prioritas 2026. "RUU tersebut masih terdaftar di

Bantah RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas 2026, DPR: Kami Gaspol Pakai Turbo