Indeks Berita

Anggota Komisi II DPR: Makan Bergizi Gratis Adalah Penopang, Bukan Pemotong Anggaran Pendidikan

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa pemisahan narasi antara program Makan Bergizi Gratis dengan pendidikan anak merupakan logika yang keliru. Menurutnya, pemenuhan gizi dan proses belajar adalah dua hal yang berada dalam satu garis kepentingan yang sama. Azis menilai munculnya narasi yang membenturkan antara kebutuhan "kenyang" dan "cerdas" seolah-olah memaksa bangsa untuk memilih salah satu. Padahal, pendidikan tidak akan berjalan optimal jika anak-anak belajar dalam kondis

5 bulan lalu

Tanggapi Kasus LPDP, Dirjen AHU Sebut Ribuan WNA Antre Jadi WNI karena Alasan Sosial Budaya

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mencatat tingginya antusiasme warga negara asing (WNA) yang mengajukan permohonan naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kamis, 26 Februari 2026. Pemerintah menegaskan proses persetujuan status kewarganegaraan ini diberlakukan secara ketat dan sangat selektif. "Bahwa akhir-akhir ini baik tahun 2026, 2025, dan beberapa tahun ke belakang, permintaan dan minat untuk menjadi warga negara Indonesia di kita cukup tinggi," u

5 bulan lalu

Ditjen AHU Tegaskan Anak Pasangan WNI Otomatis Anut Kewarganegaraan Tunggal

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menegaskan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal yang secara otomatis melekat pada anak dari pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kamis, 26 Februari 2026. "Pada prinsipnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut mengenai sistem kewarganegaraan tunggal," ujar Dirjen AHU, Widodo kepada wartawan, Rabu 26 Febuari 2026. Pemerintah menjelaskan pengecualian aturan kewarganegaraan ganda ini diberlakukan secara ketat d

5 bulan lalu

Heboh Paspor Inggris! Ditjen AHU Tegas: Anak Penerima LPDP Tetap WNI

Media sosial mendidih. Sebuah video memperlihatkan pameran paspor Inggris milik anak pasangan penerima beasiswa LPDP viral dan memantik badai reaksi. Publik bertanya: bagaimana mungkin anak dari dua Warga Negara Indonesia (WNI) justru disebut berstatus warga negara asing? Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) akhirnya buka suara. Dirjen AHU, Widodo, menegaskan bahwa hingga saat ini kedua orang tua—Arya Iwantoro dan Dwi Sasetyaningtyas—berstatus WNI. “Kalau dua warga negara Ind

5 bulan lalu

Mahfud MD Soal Viral Ibu Muda Tolak Status WNI untuk Anak: Efek Putus Asa Rakyat Terhadap Penguasa

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan merespons fenomena viral seorang ibu muda penerima beasiswa LPDP, Dwi Tias, yang secara terbuka menolak anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Mahfud mengaku geram dengan sikap tersebut, namun secara mengejutkan, ia juga memaklumi alasan di balik matinya rasa nasionalisme sang penerima beasiswa. Melalui podcast di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menilai fenomena ini adalah puncak gunung es dari rasa putus asa masyarakat terhadap tata kelola neg

6 bulan lalu

Hadapi Disrupsi AI, Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Upskilling dan Reskilling

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) memperkuat kolaborasi menghadapi disrupsi akal imitasi (AI) dan robotik di dunia kerja melalui program upskilling dan reskilling. “Saya yakin dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita siap menghadapi perubahan ini. Semangat kami di Kemnaker adalah menyongsongnya dengan prinsip inklusivitas, yakni no one left behind. Tidak boleh perubahan atau disrupsi apa pun di industri membuat pekerja tertinggal, di-PHK, atau termar

6 bulan lalu

Kemenhaj Mulai Distribusi Buku Manasik Haji, Target Seluruh Jemaah Terima Sebelum Ramadan

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus mematangkan kesiapan jemaah haji Indonesia melalui program Bimbingan Manasik Haji Terintegrasi. Hingga pekan kedua Februari 2026, progres pelaksanaan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dilaporkan telah mencapai 95 persen di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Bina Manasik Haji dan Umrah, Abdillah, menjelaskan bahwa bimbingan ini merupakan amanat undang-undang untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan jemaah dalam me

6 bulan lalu

Gaji dan Pesangon Eks Pegawai Merpati Macet Sejak 2014, DPR Desak Solusi Adil

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti nasib 1.225 mantan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines yang hingga kini belum menerima hak-hak ketenagakerjaan mereka. Persoalan ini mencuat setelah Netty menerima audiensi dari perwakilan Solidaritas Keadilan mantan pegawai Merpati. Netty mengungkapkan bahwa ribuan pekerja tersebut terdampak langsung sejak perusahaan maskapai pelat merah itu dinyatakan pailit pada tahun 2022. Namun, ketidakpastian nasib mereka sebenarnya s

6 bulan lalu

Nasib 300 KK Tergusur di Labura, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Pembiaran dan Kedzaliman

Komisi XIII DPR RI menyatakan akan memprioritaskan penanganan kasus dugaan penggusuran lahan seluas 83 hektare yang menimpa Kelompok Tani Padang Halaban, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara. Kasus ini dilaporkan berdampak langsung pada pengusiran lebih dari 300 kepala keluarga (KK) yang telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan sengketa ini, terutama karena sudah ada rekomendasi dari Kom

6 bulan lalu

Jawab Sorotan DPR, Bappenas Tegaskan Urusan Dana Darurat Bencana Ada di Tangan BNPB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merespons sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait penanganan pascabencana di Sumatera. Bappenas secara tegas membatasi kewenangannya dalam tahap pemulihan daerah terdampak. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam meluruskan isu yang menyebut instansinya menolak usulan pendanaan untuk fase kedaruratan. "Jadi kalau memang ada kemarin statement-statement mungkin bahwa Bappenas tidak apa namanya tidak menerima usulan da

6 bulan lalu