AFU.id

Indeks Berita

Komitmen UI Pada Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Universitas

Universitas Indonesia (UI) memandang serius dan menyatakan sikap tegas terhadap laporan dugaan pelecehan seksual secara verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UI (FHUI), sebagaimana berkembang di ruang publik. "UI menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat verbal dan terjadi dalam interaksi digital maupun luring, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar universitas, kode etik sivitas akademika, serta ketentuan peraturan

Komitmen UI Pada Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Universitas

Tarik Ulur Kesehatan dan Industri Menguat dalam Regulasi Rokok Elektrik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang seimbang dalam mengatur industri rokok elektrik, yakni dengan menjaga kesehatan publik tanpa mengorbankan keberlangsungan industri. Lamhot mengatakan negara harus hadir menjaga kesehatan masyarakat dan dalam waktu yang sama juga mempertimbangkan keberlangsungan industri serta nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya di industri tersebut. "Regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menjaga ke

Tarik Ulur Kesehatan dan Industri Menguat dalam Regulasi Rokok Elektrik

Ketika Pakar Kalah oleh Narasi Viral: Warning Dandhy soal “Matinya Kepakaran”

Percakapan di kanal Akbar Faizal Uncensored kembali memantik diskursus serius tentang kualitas demokrasi, literasi publik, dan arah percakapan politik di Indonesia. Dalam dialog panjang bersama Dandhy Dwi Laksono, satu hal mengemuka: menyampaikan kritik berbasis data di ruang publik bukan hanya sulit—tetapi juga sering berhadapan dengan tembok tebal bernama rendahnya literasi dan bias keyakinan. Dandhy tak menampik realitas itu. Ia bahkan menyebut, tantangan tersebut bukan hanya milik Indonesia.

Ketika Pakar Kalah oleh Narasi Viral: Warning Dandhy soal “Matinya Kepakaran”

Waspada Badai PHK, Komisi IX DPR Desak Kemenaker Siapkan Sistem Deteksi Dini

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat mitigasi terhadap ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menekankan perlunya sistem deteksi dini yang komprehensif guna merespons peringatan serikat pekerja terkait potensi badai PHK dalam waktu dekat. Dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 9 April 2026, Nurhadi menyebut antisipasi sejak dini sangat krusial agar dampak sosial dan ekonomi tidak meluas. “Saya membaca di media

Waspada Badai PHK, Komisi IX DPR Desak Kemenaker Siapkan Sistem Deteksi Dini

Respons Positif, Menaker Minta Tambah Kuota Magang Nasional Jadi 150 Ribu Peserta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan peningkatan kuota peserta Program Magang Nasional tahun 2026 menjadi 150.000 orang. Usulan ini menyusul tingginya antusiasme peserta serta apresiasi positif dari perusahaan terhadap program serupa di tahun sebelumnya. Rencana tersebut disampaikan Yassierli dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 April 2026. “Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jadi, berdasarkan evaluasi yang memang belu

Respons Positif, Menaker Minta Tambah Kuota Magang Nasional Jadi 150 Ribu Peserta

Rapat dengan Komisi IX DPR, Menaker: Ada 102.696 Peserta Lolos Program Magang Nasional 2025

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengumumkan sebanyak 102.696 peserta berhasil lolos seleksi dalam Program Magang Nasional tahun 2025. Jumlah tersebut melampaui kuota awal guna mengantisipasi adanya peserta yang mengundurkan diri. Hal itu disampaikan Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 April 2026. “Jadi tahun 2025 kemarin, total peserta yang lolos seleksi 102 ribu sekian,” ungkap Yassierli. Ia menjelaskan bahwa kelebiha

Rapat dengan Komisi IX DPR, Menaker: Ada 102.696 Peserta Lolos Program Magang Nasional 2025

Update Kondisi Medis Andrie Yunus: Mata Ditutup 4-6 Bulan, Psikologis Terpantau Stabil

Tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) memutuskan untuk menutup sementara bola mata aktivis KontraS Andrie Yunus selama empat hingga enam bulan. Langkah penjahitan kelopak mata ini diambil guna melindungi struktur mata korban penyiraman air keras tersebut selama masa pemulihan. "Terkait kondisi mata, saat ini masih dalam tahap penanganan lanjutan. Bola mata ditutup menggunakan jaringan selaput serta dilakukan penjahitan sementara pada kelopak mata untuk mempercep

Update Kondisi Medis Andrie Yunus: Mata Ditutup 4-6 Bulan, Psikologis Terpantau Stabil

Komisi X DPR RI Desak Upah Layak Guru Masuk dalam RUU Sisdiknas

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal ini dinilai sebagai syarat mutlak untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional dan mengatasi kesenjangan kualitas pengajaran di berbagai wilayah Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi X telah mencapai kesepakatan bulat terkait perlunya standar upah yang layak bagi tenaga pendid

Komisi X DPR RI Desak Upah Layak Guru Masuk dalam RUU Sisdiknas

Komisi IX DPR Desak BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Perspektif Gender dalam Kebijakan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Netty menilai, hingga saat ini perspektif gender belum terintegrasi secara optimal dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut ditegaskan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 7 April 2026. Ia menekan

Komisi IX DPR Desak BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Perspektif Gender dalam Kebijakan

Di Hadapan Komisi IV DPR, Mentan Ungkap Potensi Lonjakan Angka Kelaparan Dunia

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ancaman krisis pangan global saat ini sudah menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi serius oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 7 April 2026. Amran menjelaskan bahwa pangan kini merupakan isu strategis yang menentukan keberlangsungan hidup bangsa, bukan sekadar kebutuhan dasar masyarakat. Ia

Di Hadapan Komisi IV DPR, Mentan Ungkap Potensi Lonjakan Angka Kelaparan Dunia