AFU.id

Indeks Berita

Anak Usia 3 Tahun Harus Bayar Penuh, Batas Tiket Gratis KAI Digugat ke MK

Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memberikan tiket Rp0 hanya kepada anak berusia di bawah tiga tahun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkeretaapian yang mewajibkan fasilitas khusus dan kemudahan bagi anak di bawah lima tahun. Gugatan diajukan Jangkung Sido Sentosa dan teregistrasi sebagai Perkara Nomor 288/PUU-XXIV/2026. Ia meminta MK memperjelas makna Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perker

Anak Usia 3 Tahun Harus Bayar Penuh, Batas Tiket Gratis KAI Digugat ke MK

Lebih dari 70 Persen Depot Air Isi Ulang di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan Terkontaminasi E. coli

Sebanyak 84 persen depot air minum isi ulang (DAMIU) di Kota Bandung, 73 persen di Kabupaten Sumedang, dan 78 persen di Jakarta Selatan terdeteksi mengandung bakteri Escherichia coli ( E. coli ) atau coliform berdasarkan hasil uji laboratorium sepanjang 2025. Dari total 114 depot yang diperiksa, sebanyak 93 depot dinyatakan positif terkontaminasi bakteri tersebut. Temuan itu menunjukkan sebagian besar depot air minum isi ulang di tiga daerah tersebut belum memenuhi standar higienitas. Hasil peng

Lebih dari 70 Persen Depot Air Isi Ulang di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan Terkontaminasi E. coli

10 URI Disiapkan untuk Cetak Pemimpin, Fungsinya Dinilai Berisiko Tumpang Tindih dengan Lemhannas dan PTN

Rencana pemerintah mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pemimpin dinilai berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan perguruan tinggi negeri (PTN). URI akan mengelola pendidikan tinggi sekaligus pembinaan sumber daya manusia untuk pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN). Risiko irisan fungsi muncul pada dua bidang. Pendidikan tinggi, riset, dan inovasi telah dijalankan PTN, sedangkan pendidikan serta pem

10 URI Disiapkan untuk Cetak Pemimpin, Fungsinya Dinilai Berisiko Tumpang Tindih dengan Lemhannas dan PTN

Judi Online Gerogoti Birokrasi, 51 Ribu ASN Terdeteksi Aktif

Sebanyak 51.611 aparatur sipil negara tercatat terlibat aktif dalam judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengaku telah mengantongi identitas hingga jejak transaksi para pegawai tersebut. Temuan ini menjadi peringatan serius karena melibatkan abdi negara yang seharusnya menjaga pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Data tersebut diungkap dalam sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bagi ASN yang digelar secara daring, Selasa (28/7/2026). Kepala Bappe

Judi Online Gerogoti Birokrasi, 51 Ribu ASN Terdeteksi Aktif

Lapor Pelanggaran Etik Hakim ke KY, Kuasa Hukum Nadiem Soroti Intimidasi Terhadap Saksi

Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim dalam sidang perkara eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyoroti dugaan intimidasi terhadap saksi. Dugaan intimidasi tersebut telah dilaporkan kuasa hukum Nadiem dalam audiensi bersama Tim 6 Komisi Yudisial (KY), Selasa (28/7/2026). Kuasa hukum pelapor, Zahid Mushafi, mengatakan sikap majelis hakim berulang kali tidak bersikap imparsial (tidak memihak) sebagaimana diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ia menyebut,

Lapor Pelanggaran Etik Hakim ke KY, Kuasa Hukum Nadiem Soroti Intimidasi Terhadap Saksi

Tujuh Kejaksaan Negeri Baru Dibentuk Kejagung, di Mana Saja Daerahnya?

Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru. Kejagung tengah menyiapkan sejumlah langkah teknis agar ketujuh Kejari tersebut bisa segera beroperasi. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, Selasa (28/7/2026). Anang mengatakan, pembentukan Kejari baru ini merupakan respons atas kebutuhan kelembagaan di sejumlah daerah yang

Tujuh Kejaksaan Negeri Baru Dibentuk Kejagung, di Mana Saja Daerahnya?

Kasi Intelijen Bea Cukai Didakwa Terima Gratifikasi Rp7 Miliar, dari Kargo sampai Pengusaha Rokok

Praktik penerimaan uang di luar gaji resmi oleh pejabat Bea Cukai kembali terungkap di persidangan. Nilainya tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah dalam bentuk uang tunai maupun berbagai mata uang asing. Kepala Seksi Intelijen Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp7,69 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan gratifikasi itu berlangsung sepanjang September 2024 hingga Januari 2026. JPU menyebut Budim

Kasi Intelijen Bea Cukai Didakwa Terima Gratifikasi Rp7 Miliar, dari Kargo sampai Pengusaha Rokok

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Pimpinan, 22 Pejabat Baru Resmi Dilantik

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melakukan rotasi besar-besaran terhadap jajaran pimpinan dengan melantik 22 pejabat baru yang akan mengisi sejumlah posisi strategis. Pergantian tersebut mencakup jabatan Pejabat Utama (PJU) hingga Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pelantikan dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Rotasi tersebut merupakan tindak lanjut

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Pimpinan, 22 Pejabat Baru Resmi Dilantik

Koordinir Umrah Keluarga Bisa Kena Pidana? MK Uji Batasan Frasa "Bertindak sebagai PPIU

Batas antara aktivitas pribadi yang wajar dan tindakan ilegal sebagai penyelenggara umrah ternyata belum diatur dengan jelas dalam undang-undang. Frasa "bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)" dalam pasal pidana Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) dipersoalkan karena batasannya dinilai kabur, padahal frasa ini menjadi unsur inti yang bisa menjerat seseorang dengan sanksi pidana. Kuasa DPR RI, Abdullah, menjelaskan pembeda utama antara tindakan ya

Koordinir Umrah Keluarga Bisa Kena Pidana? MK Uji Batasan Frasa "Bertindak sebagai PPIU

FX Rudy Ungkap 6 Kebohongan Jokowi: Soal Mobil Esemka, Pencalonan Gibran, hingga Klaim Penggusuran

Hubungan FX Hadi Rudyatmo dengan Joko Widodo ibarat dua sisi mata uang yang pernah menyatu dalam kepemimpinan Kota Solo selama dua periode (2005–2012). Rudy, demikian ia akrab disapa, adalah wakil wali kota yang mendampingi Jokowi, sebelum akhirnya menggantikan posisi tersebut ketika Jokowi melanjutkan karier ke Jakarta. Dia adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo dan mantan Wali Kota Solo periode 2012–2015 serta 2016–2021. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo mendampingi Jokow

FX Rudy Ungkap 6 Kebohongan Jokowi: Soal Mobil Esemka, Pencalonan Gibran, hingga Klaim Penggusuran