AFU.id

Indeks Berita

Fiskal Daerah Terbatas, 3 Skema Pembayaran Gaji PPPK Bertumpu pada Efisiensi

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyiapkan tiga skema pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Skema itu untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal yang Pemerintah Daerah (Pemda) alami dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Kabar itu menjamin pemenuhan hak tetap berjalan dan tak ada pegawai yang dirumahkan akibat persoalan anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menyebut skema pertama pembayaran gaji PPPK daerah harus bertumpu pada ef

Fiskal Daerah Terbatas, 3 Skema Pembayaran Gaji PPPK Bertumpu pada Efisiensi

Isu Menko PMK Pratikno Mundur Memanas, Istana dan Menko PMK Kompak Layangkan Bantahan

Isu mengenai pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dari jajaran Kabinet Merah Putih berembus kencang di tengah rumor yang menyebutkan kondisi kesehatannya tengah menurun. Kabar tersebut langsung memicu perhatian publik sebelum akhirnya dibantah secara tegas oleh pihak Istana Kepresidenan maupun oleh Pratikno sendiri yang memastikan bahwa dirinya berada dalam kondisi sehat walafiat serta tetap aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahan

Isu Menko PMK Pratikno Mundur Memanas, Istana dan Menko PMK Kompak Layangkan Bantahan

Kejar Target Zero Dumping 2028, 4 Ribu Pekerja TPST Bantargebang Terima Diskon 50% Iuran BPJSTK

Sekitar 4.000 pekerja Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menerima diskon sebesar 50% untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK). Angka itu merupakan akumulasi dari kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta sejak 2017 silam. Yang mana, menjadi salah satu langkah untuk mengejar target zero dumping (nol limbah) pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan perlindungan sosial terhadap pekerja info

Kejar Target Zero Dumping 2028, 4 Ribu Pekerja TPST Bantargebang Terima Diskon 50% Iuran BPJSTK

Bursok Anthony Marlon, Tuntut Purbaya-Prabowo Mundur, Ternyata Korban Investasi Bodong

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara Bursok Anthony Marlon bikin geger media massa. Pasalnya, Bursok nekat mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada pihak yang nota bene adalah atasannya, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bursok terang-terangan meminta Purbaya bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Permintaan itu disampaikan melalui rangkaian surat terbuka yang dikirimkannya medio 14-20 April 2026. Alas

Bursok Anthony Marlon, Tuntut Purbaya-Prabowo Mundur, Ternyata Korban Investasi Bodong

Ribuan Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol saat Jam Kantor, Terancam Dicopot

Sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) terindikasi terlibat judi online berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagian pegawai bahkan terdeteksi melakukan transaksi judi online saat jam kerja. Total transaksi keluar yang tercatat sepanjang 2024–2025 mencapai Rp8,6 miliar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan data PPATK dapat menunjukkan identitas pegawai, nilai transaksi hingga waktu aktivitas judi online dilakukan. Dari data tersebut, Kemen

Ribuan Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol saat Jam Kantor, Terancam Dicopot

Temukan Kasus Keracunan, Kepala BGN Larang Siswa Bawa Pulang Menu MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi persoalan keamanan, ketika siswa membawa pulang dan mengonsumsinya di luar pengawasan. Perubahan kondisi penyimpanan dapat memengaruhi kualitas makanan, sebelum penerima manfaat maupun anggota keluarga menikmatinya. Risiko itu membuat kepatuhan terhadap waktu dan tempat konsumsi menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan peserta didik sebaiknya menikmati hidangan sesuai ketentuan. Pihaknya mem

Temukan Kasus Keracunan, Kepala BGN Larang Siswa Bawa Pulang Menu MBG

Alasan Kejagung Ganti Dirdik Jampidsus dari Renaldi Umar ke Saiful Bahri

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Selasa (11/8/2026). Salah satu yang dilantik adalah Saiful Bahri sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penunjukan Saiful Bahri sebagai Dirdik Jampidsus ini berbeda dari kabar sebelumnya yang menyebut posisi tersebut akan diisi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Banten, Renaldi Umar. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan A

Alasan Kejagung Ganti Dirdik Jampidsus dari Renaldi Umar ke Saiful Bahri

BGN Minta Kejagung Dampingi Pengawasan dan Legal Audit Program MBG

Koordinasi lintas lembaga dilakukan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Koordinasi tersebut dilakukan usai BGN menyambangi Kejagung, Selasa (11/8/2026). Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana menyebut terdapat kerja sama baru antar dua lembaga tersebut. Ketut menyampaikan, dalam koordinasi kerja sama baru tersebut, terdapat pendampingan khusus pihak Kejagung kepada BGN terkait pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Akan ad

BGN Minta Kejagung Dampingi Pengawasan dan Legal Audit Program MBG

HUT ke-81 RI: Undangan Masyarakat Bertambah 3.400, Tim Upacara dan Paskibraka Mulai Gladi Bersama

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) menarik antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Lebih dari 336 ribu orang mendaftar untuk dapat mengikuti momen spesial itu pada Senin (17/8/2026) nanti. Jumlah itu hampir 61 kali lipat dari kapasitas awal yang Pemerintah RI sediakan, yaitu sekitar 5.500 undangan. Lonjakan pendaftar tersebut membuat pihak Istana Negara menambah satu blok yang berkapasitas sekitar 3.400 orang guna memperluas akses rakyat. Menteri

HUT ke-81 RI: Undangan Masyarakat Bertambah 3.400, Tim Upacara dan Paskibraka Mulai Gladi Bersama

18 Agustus 2026 Apakah Cuti Bersama? Ini Ketentuan Resminya

Masyarakat akan menikmati libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026. Namun, libur tersebut tidak berlanjut dengan cuti bersama pada Selasa, 18 Agustus 2026. Berdasarkan SKB 3 Menteri, 18 Agustus tidak tercantum sebagai hari libur nasional maupun cuti bersama. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 17 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama sepanjang 2026. Penetapan tersebut menjadi pedoman bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatu

18 Agustus 2026 Apakah Cuti Bersama? Ini Ketentuan Resminya