AFU.id

Indeks Berita

Tetap Ajukan Tahanan Rumah, Noel Sebut Pimpinan KPK Layak Mundur Usai Terpergok Bohong

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengundurkan diri. Tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) ini menyampaikan, desakan tersebut imbas skandal pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas (YQC). “Pimpinan KPK harus undur diri karena sudah melakukan hal y

Tetap Ajukan Tahanan Rumah, Noel Sebut Pimpinan KPK Layak Mundur Usai Terpergok Bohong

Sidang Korupsi Chromebook, Kubu Nadiem Makarim Protes Ahli Pajak JPU Tak Punya Ijazah Terkait

Tim Penasihat Hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim memprotes kehadiran ahli perpajakan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka menilai ahli tak memiliki ijazah akademik terkait dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin, 30 Maret 2026. “Sebagaimana tadi dijelaskan, ahli tidak memiliki ketentuan ijazah dan sertifikat akademik berkaitan dengan perpajakan,” ungkap penga

Sidang Korupsi Chromebook, Kubu Nadiem Makarim Protes Ahli Pajak JPU Tak Punya Ijazah Terkait

Upayakan Tahanan Rumah, Kuasa Hukum Noel Sebut Pengajuan Masih Proses

Tim Kuasa Hukum mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel terus mengupayakan permohonan pengalihan status menjadi tahanan rumah. San Salvator selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Noel dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemnaker RI menyampaikan, permohonan tersebut masih dalam proses pengajuan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Iya, dalam proses yang kita upayakan mengenai access equal

Upayakan Tahanan Rumah, Kuasa Hukum Noel Sebut Pengajuan Masih Proses

Tangis Videografer Karo Pecah di DPR: Saya Pekerja Kreatif, Bukan Koruptor!

Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, menangis saat menyampaikan kesaksian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Senin 30 Maret 2026. Di hadapan anggota dewan, ia mengaku bingung dan merasa dikriminalisasi atas pekerjaannya sebagai pelaku ekonomi kreatif. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat Direktur CV Promiseland tersebut. Amsal

Tangis Videografer Karo Pecah di DPR: Saya Pekerja Kreatif, Bukan Koruptor!

Habiburrokhman Tegaskan Komisi III DPR RI All Out Kawal Kasus Amsal Sitepu

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjerat pelaku ekonomi kreatif Amsal Christy Sitepu. Langkah ini diambil karena kasus tersebut dinilai berkaitan dengan karakteristik khusus pekerjaan di sektor industri kreatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara mendesak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Habiburrokhman Tegaskan Komisi III DPR RI All Out Kawal Kasus Amsal Sitepu

9 Jenderal Purnawirawan Gugat Polda Metro, Isu Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru

Jakarta kembali dipanaskan oleh manuver hukum yang tak biasa. Sebanyak 17 warga negara mengajukan gugatan perdata terhadap Polda Metro Jaya melalui mekanisme citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya merupakan purnawirawan jenderal TNI—sebuah komposisi yang langsung menyedot perhatian publik. Gugatan ini menyorot penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Para penggugat menilai ada kelalaian hingga kesalahan penerapan hukum ole

9 Jenderal Purnawirawan Gugat Polda Metro, Isu Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru

Nurhadi Bantah Gratifikasi Rp137 Miliar, Tantang Sumpah: Siap Diazab Jika Bohong

Sidang perkara dugaan korupsi kembali memanas di Jakarta. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, secara tegas membantah seluruh dakwaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pernyataannya di persidangan, Nurhadi menilai jaksa gagal membuktikan tuduhan selama proses hukum berlangsung. Ia mengaku telah melakukan pembuktian terbalik atas seluruh harta yang dimilikinya. “Sepanjang persidangan ini, jaksa tidak dapat membuk

Nurhadi Bantah Gratifikasi Rp137 Miliar, Tantang Sumpah: Siap Diazab Jika Bohong

Dilaporkan ke Dewas, KPK Tegas: Penahanan Yaqut Sudah Sesuai Aturan

Langkah hukum dan tekanan publik kembali bertemu di satu titik: ruang pengawasan. Di tengah sorotan atas penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons laporan yang dilayangkan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan itu bukan tanpa sebab. Ia muncul setelah status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sempat dialihkan menjadi tahanan rumah sebelum akhirnya kembali ditahan

Dilaporkan ke Dewas, KPK Tegas: Penahanan Yaqut Sudah Sesuai Aturan

Mahfud MD: KPK Lincah Mainkan Tekanan Politik dalam Kasus Yaqut

Manuver Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dinilai bukan sekadar langkah hukum biasa. Eks Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, ada strategi yang lebih dalam—sebuah permainan tekanan politik yang dikelola dengan cermat. Mahfud melihat polemik penahanan Yaqut, mulai dari status tahanan rumah hingga kembali ke rutan, bukan sebagai blunder. Justru sebaliknya, ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari kecerdikan KPK membaca situasi. “Banyak yang mengi

Mahfud MD: KPK Lincah Mainkan Tekanan Politik dalam Kasus Yaqut

Ikuti Jejak Yaqut Ajukan Tahanan Rumah, Nasib Noel Ada di Tangan Pengadilan

Immanuel Ebenezer alias Noel, terdakwa kasus tindak pidana pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) mengajukan status tahanan rumah. Langkah tersebut mengikuti jejak tersangka kasus tindak pidana korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Yaqut Cholil Qoumas. Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keputusan terkait permohonan pengalihan status tahanan rumah Noel

Ikuti Jejak Yaqut Ajukan Tahanan Rumah, Nasib Noel Ada di Tangan Pengadilan