Indeks Berita

KPK Sita Uang 1 Juta Dolar AS Terkait Dugaan Suap Pansus Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai satu juta dolar Amerika Serikat terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Senin, 13 April 2026. Dana tersebut disiapkan sebagai uang pelicin untuk meredam penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Haji di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus. Kita sudah lakukan pemer

4 bulan lalu

KPK Ungkap Alasan Sekretaris Dinas PUPR Riau Belum Jadi Tersangka Meski Bertindak Sebagai Pengepul Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan belum menetapkannya Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau Ferry Yunanda (FRY) sebagai tersangka pada Senin, 13 April 2026. Padahal, Ferry diketahui memiliki peran sentral sebagai pengepul uang suap dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid (AW). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan status Ferry

4 bulan lalu

Kejagung Copot Kajari Karo Danke Rajagukguk Buntut Polemik Kasus Amsal Sitepu

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencopot Danke Rajagukguk dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Sumatera Utara, pada Senin, 13 April 2026. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari polemik penanganan perkara hukum yang menjerat videografer Amsal Sitepu di tengah masyarakat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan Danke saat ini telah dialihtugaskan ke posisi non-struktural. Pemindahan tersebut dilakukan melalui mekanisme mutasi diagonal ke jaba

4 bulan lalu

4 Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus Dijerat Pasal Berlapis

Oditur Militer 07-II Jakarta menyatakan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus telah lengkap secara formil dan materil. Proses hukum kini memasuki tahap penyusunan dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kepala Oditur Militer 07-II Jakarta, Andri Wijaya, menjelaskan berkas perkara tengah diproses untuk diteruskan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera). “Untuk mendapatkan Skeppera, kemudian Oditur menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer

4 bulan lalu

Merasa Namanya Dicatut, Ajudan Gubernur Riau Marjani Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

Salah satu tersangka baru perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Pemprov Riau, sekaligus ajudan Gubernur Riau, Marjani irit bicara setelah selesai diperiksa penyidik KPK, Senin, 13 April 2026. “Tidak ada (yang ingin disampaikan) Karena saya merasa saya dicatut,” ujar Marjani ketika ditanya perihal alasan dirinya menggugat KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Marjani bersama kuasa hukumnya mengajukan praperadilan untuk menggugat KPK pada 10 April 2026 sebagai upaya mencari keadilan.

4 bulan lalu

Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun

Audit membuka angka, dan angka itu berbicara lantang: Rp1,5 triliun. Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengurai kerugian negara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook yang berlangsung selama tiga tahun, 2020 hingga 2022. Ahli sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara, Dedy Nurmawan Susilo, memaparkan angka itu bukan sekadar total, tetapi akumulasi yang membesar dari tahun ke tahun. Pada 2020, kerugian tercatat Rp127,9 mili

4 bulan lalu

Anggota Komisi XIII DPR Soroti Krisis Overkapasitas Lapas Akibat Kasus Narkotika

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi total dalam penanganan narkotika di Indonesia. Ia menilai penanganan saat ini masih terjebak pada pendekatan pemenjaraan yang mengakibatkan krisis sistemik dan kepadatan berlebih (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas). Rieke mengungkapkan bahwa dari sekitar 271 ribu penghuni lapas dan rutan di Indonesia, lebih dari 54 persen merupakan narapidana kasus narkotika. Angka tersebut di

4 bulan lalu

Tak Hanya Peras Bawahan, KPK Sebut Bupati Tulungagung Juga Monopoli Proyek Alat Kesehatan dan Cleaning Service

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut mengatur pemenang lelang proyek alat kesehatan dan jasa tenaga kerja pada Sabtu, 11 April 2026. Praktik intervensi lelang ini terungkap sebagai pengembangan dari pusaran kasus dugaan pemerasan yang menjerat kepala daerah tersebut. “Dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan,” ujar Deputi Pe

4 bulan lalu

Penuhi Tuntutan Uang Bupati Gatut Sunu, KPK Sebut Pejabat Tulungagung Rela Berutang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung terpaksa meminjam uang untuk memenuhi setoran dari Bupati Gatut Sunu Wibowo pada Sabtu, 11 April 2026. Kondisi tersebut terjadi akibat tingginya tekanan dan tuntutan dari sang kepala daerah terkait pengumpulan dana tak resmi. “Sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Ketika diminta sesuatu oleh GSW ini, tentunya juga kan para kepala

4 bulan lalu

Ajudan Bupati Tulungagung Juga Ditetapkan sebagai Tersangka Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025-2030 Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka pada Sabtu, 11 April 2026. Keduanya terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bermodus pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. "Berdasarkan kecukupan alat bukti terkait pemerasan dan penerimaan lainnya, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," ujar Deputi Penindakan dan E

4 bulan lalu