AFU.id

Indeks Berita

Penyelundupan BBM Subsidi Disorot, Penegakan Hukum Jadi Kunci Pemutusan Rantai

Pengamat hukum dan politik senior Boni Hargens mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan garda terdepan dalam memutus rantai penyelundupan bahan bakar minyak dan elpiji yang merugikan negara dan masyarakat. "Polri memiliki kapasitas intelijen kriminal dan kekuatan operasional di seluruh wilayah Indonesia," ujar Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut dia, penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi merupakan kejahatan ekonomi yang kom

Penyelundupan BBM Subsidi Disorot, Penegakan Hukum Jadi Kunci Pemutusan Rantai

Pemilik Sumur Minyak Ilegal di Musi Banyuasin Diringkus Polisi

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan meringkus seorang tersangka berinisial R, pemilik sumur minyak ilegal di area HGU PT Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin, yang sempat terlibat insiden baku tembak pada Februari 2026. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Budi Martono di Palembang, Selasa, mengatakan tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) tersebut ditangkap di Desa Ulak Paceh, Musi Banyuasin, pada Senin (13/4)

Pemilik Sumur Minyak Ilegal di Musi Banyuasin Diringkus Polisi

KPK Kembali Panggil Saksi terkait Kasus Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali seorang pegawai legal Lippo Cikarang sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama RR selaku pegawai legal Lippo Cikarang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Selain itu, Budi mengatakan KPK juga memanggil seorang aparatur sipil negara berinisial IF sebagai saksi kasus tersebut. Se

KPK Kembali Panggil Saksi terkait Kasus Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang

Polisi Selidiki Dugaan Pemerasaan oleh Ormas kepada Pedagang di Kudus

Polisi selidiki dugaan pemerasan oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kudus yang mengunggah video pemerasan dengan meminta uang puluhan juta rupiah agar tidak dilaporkan ke polisi dengan dalih melanggar UU ITE. "Kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Sejauh ini, tiga orang saksi telah kami mintai keterangannya, termasuk korban, ibu korban, dan kakaknya," kata Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kapolsek Kudus Kota AKP Sub

Polisi Selidiki Dugaan Pemerasaan oleh Ormas kepada Pedagang di Kudus

Dua Pejabat Badilum Ma Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap Hakim Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua Kepala Seksi Mutasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sebagai saksi kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Negeri Depok terkait eksekusi sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama ZB selaku Kasi Mutasi I Ditjen Badilum MA dan IS selaku Kasi Mutasi II Ditjen Badilum MA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. Berdasarkan cat

Dua Pejabat Badilum Ma Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap Hakim Depok

Pengusaha Rokok dalam Pusaran Dugaan Korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemeriksaan sejumlah pengusaha rokok pada kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berawal dari temuan dokumen ketika tim melakukan penggeledahan terkait perkara tersebut. "Jadi, hasil penggeledahan yang kami temukan dalam proses penyidikan di kantor Ditjen Bea Cukai itu ada beberapa dokumen-dokumen," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,

Pengusaha Rokok dalam Pusaran Dugaan Korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Perputaran Judi Online Tinggi, Kesenjangan Rehabilitasi Picu Dampak Sosial

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah mengatakan pemerintah bersama dengan pihak pengelola platform dan aplikasi media sosial perlu untuk membangun dan membiayai pusat rehabilitasi pecandu judi online (judol) di seluruh daerah. Dia mengatakan pengelola platform digital tidak boleh hanya mengambil keuntungan langsung ataupun tidak langsung dari trafik, tetapi harus ikut bertanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkan, apalagi marak iklan judol yang tersebar di media sosial. "M

Perputaran Judi Online Tinggi, Kesenjangan Rehabilitasi Picu Dampak Sosial

Kematian Siswa akibat Senpi Rakitan Picu Pendalaman Kasus dan Evaluasi Penanganan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Siak, Polres Siak, dan Dinas Pendidikan setempat, memantau penanganan kasus anak SMP yang tewas akibat senjata api (senpi) rakitan di Kabupaten Siak, Riau. "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah mengawal kasus tersebut serta berkoordinasi dengan Polres Siak dan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Perl

Kematian Siswa akibat Senpi Rakitan Picu Pendalaman Kasus dan Evaluasi Penanganan

Dandhy: UU ITE Tidak Menyasar Pelaku Kejahatan Digital, tapi Mereka yang Membangun Kritisisme

Dalam perbincangan panjang di kanal Akbar Faizal Uncensored, jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono membongkar satu lapisan problem yang jarang dibedah secara gamblang: bagaimana hukum, data, dan kekuasaan saling berkelindan dalam lanskap demokrasi Indonesia hari ini. Diskusi yang dipandu Akbar Faizal itu bergerak dari satu isu sensitif—Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)—yang dinilai bukan sekadar instrumen hukum, melainkan alat politik. Dandhy menyebut sejak awal, arah pemb

Dandhy: UU ITE Tidak Menyasar Pelaku Kejahatan Digital, tapi Mereka yang Membangun Kritisisme

KPK Periksa Pengusaha Rokok Haji Her Terkait Temuan Dokumen Suap Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pengusaha rokok, termasuk Haji Khairul Umam atau Haji Her, terkait penyidikan kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Senin, 13 April 2026. Pemeriksaan para pengusaha tembakau ini dilakukan untuk mengonfirmasi temuan dokumen hasil penggeledahan penyidik di kantor kepabeanan tersebut. “Hasil penggeledahan yang kita temukan di kantor Ditjen Bea Cukai itu ada beberapa dokumen-dokumen yang dibuat oleh saudara Ocoy si te

KPK Periksa Pengusaha Rokok Haji Her Terkait Temuan Dokumen Suap Bea Cukai